Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 120 dari 227 · 2.715 artikel

Surat Terbuka
Undangan Aksi Sidang Putusan Reklamasi Teluk Jakarta
Kepada Seluruh Rakyat Indonesia, Kami, nelayan tradisional Jakarta bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Gubernur DKI Jakarta atas diterbitkannya SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT. Muara Wisesa Samudra. Gugatan ini
21 Mei 2016

Siaran Pers
Bupati Kabupaten Tangerang Diduga Melakukan Pelanggaran Maladministrasi terkait Penggusuran Dadap
Siaran Pers: Bupati Kabupaten Tangerang Diduga Melakukan Pelanggaran Maladministrasi terkait Penggusuran Dadap Ombudsman Republik Indonesia memanggil Bupati Kabupaten Tangerang untuk dimintai penjelasan atas rencana penggusuran paksa kampung nelayan Dadap tanggal 23 Mei 2016. Selain memanggil bupati kab tangerang, Ombudsman turut memanggil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Kepala Kepolisian Resor Metro Kota Tangerang, Kepala
20 Mei 2016

Siaran Pers
Kedua Ahli dari Kepolisian Tidak Kompak
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Sidang Pemohon perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 pengujian UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 14 huruf b, Pasal 14 huruf I, Pasal 109 ayat (1), Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 139 dengan kuasa pemohon Ichsan Zikry, S.H., dkk kembali dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi, Senin (16/5) Pukul 14:00. Sidang dilanjutkan dengan
20 Mei 2016

Karir
Pengumuman Lulus Seleksi Administrasi Penerimaan Asisten Pengacara Publik 2016
Kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang lulus uji administrasi proses rekruitmen calon Asisten Pengacara Publik/Asisten Bantuan Hukum LBH Jakarta. Berikut daftar nama yang lulus: No Nama 1 Afrianto 2 Ahmad Fadhillah 3 Andre Fitra Anwar 4 April Pattiselanno Putri 5 Bonny Andalanta Tarigan 6 Cindy Iqbalini Fortuna 7 Dwi Febriani Wulandari 8 Eduard 9 Gafur
20 Mei 2016

Advokasi Kebijakan
Pak Presiden, Segera Penuhi Janji Penyelesaian Kasus Paniai
Pastikan Tim Adhoc Pelanggaran HAM Berat Paniai Bekerja 8 Desember 2014, 4 anak mati ditembak, 2 orang mengalami luka berat dan 17 lainnya luka-luka akibat pengepungan dan penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri di Lapangan Karel Gobay, Paniai, Papua, namun hingga hari belum ada satupun yang diseret dan diadili di Pengadilan
19 Mei 2016

Siaran Pers
Sidang Kriminalisasi 26 Aktivis Kembali Ditunda, Para Terdakwa Merasa Disandera Kebebasannya
Seperti biasa, sejak pukul 10.00 pagi, pelataran Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah dipenuhi buruh, pengacara, dan masyarakat umum. Mereka datang untuk mendukung dan menyaksikan sidang Kriminalisasi 26 aktivis, Senin (16/05). Namun ada yang tidak biasa, kali ini sidang tidak diwarnai oleh orasi-orasi atau performance art yang satir mengkritik peradilan sesat. Pagi ini, perhatian para pendukung
19 Mei 2016

Siaran Pers
Surat Terbuka untuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Perihal: Menjaga Marwah dan Kehormatan Hakim Melalui Putusan Yang Adil. Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bpk. Dr. H. Gusrizal, S.H. Mhum. Di Jakarta Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkenankan, kami 26 Aktivis korban kriminalisasi yang didakwa melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP
15 Mei 2016

Publikasi
Formulir Pendaftaran Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta
Sebagai sebuah lembaga yang memperjuangkan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, LBH Jakarta berpegang teguh pada nilai-nilai keberagaman, non-diskriminasi, dan keadilan gender. Untuk itu dalam proses perekrutan pekerja, LBH Jakarta hanya menilai berdasarkan kualifikasi kerja tanpa memandang ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, ekspresi dan identitas gender, orientasi seksual, disabilitas, status perkawinan. LBH Jakarta
15 Mei 2016

Siaran Pers
Militerisme Menghadang Jalan Demokrasi, Ayo Bersatu Rebut Kembali
Siaran Pers Konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi hak warga untuk berkumpul dan menyatakan pendapat serta berekspresi. Sebagaimana tertuang pada pasal 28, 28 E ayat (2) dan (3) serta pasal 28 F. Jaminan perlindungan tersebut merupakan fondasi bagi kehidupan demokrasi yang sehat dan negara hukum yang berdaulat. Namun melihat data pelanggaran atas hak berkumpul dan
13 Mei 2016

Publikasi
Pengumuman Kelulusan Peserta KALABAHU 2016 Angkatan 37
Aditya Fariz Fadhillah Afrianto Ahmad Fadhillah Andre Fitra Anwar April Pattiselanno Putri Bonny Andalanta Tarigan Cindy Iqbalini Fortuna Citra Fauziah Harfiyani P. Siregar Dendy Yasmike Dwi Febriani Wulandari Eduard Gafur Grace Kelly Rebecca Gregorius R.Daeng Harry Ashari Husni Mubarak Ikhsan Nur Syarifudin Jessica Natalia Sibarani Johan Hakim Jonathan Anggi Kurniawan Sitorus Julikson Ruli Oscar Sihombing
12 Mei 2016

Siaran Pers
Jaksa Tidak Menjawab Seutuhnya Eksepsi Kuasa Hukum dan Terdakwa Kriminalisasi
Seorang laki-laki berbaju hitam berteriak di lobi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. “Hidup buruh, Hidup Buruh, Tolak PP 78”. Tak lama berselang 4 orang laki-laki berbadan tegap menyergapnya. Laki-laki berbaju hitam tersebut kemudian dijatuhkan, diseret, tak ketinggalan, cacian juga meluncur dari mulut keempat laki-laki berbadan tegap tersebut. Belum selesai teatrikal yang dilakukan oleh buruh, polisi
11 Mei 2016

Siaran Pers
Penggusuran Paksa Kampung Nelayan Dadap
Siaran Pers Tanggal 26 April 2016, Bupati Tangerang mengeluarkan Surat Peringatan 1 (satu) dengan Nomor 301/1081-SPPP yang ditujukan kepada pemilik bangunan tempat usaha dan tempat hiburan Kampung Baru Dadap, Kelurahan Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Pengeluaran surat peringatan 1 ditolak sebab warga menilai tindakan yang dilakukan oleh Bupati Tangerang penuh dengan kesewenang-wenangan. Dengan alasan penertiban
10 Mei 2016
