Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 126 dari 227 · 2.715 artikel

Siaran Pers

Pemprov DKI Langkahi Kewenangan Kementerian dengan Menerbitkan Izin Reklamasi

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali gelar sidang gugatan Reklamasi Pulau G, Kamis (03/03). Agenda sidang kali ini adalah mendengar dua keterangan saksi ahli dari penggugat. Dalam keterangannya di pengadilan, kedua ahli tersebut menjelaskan ihwal terjadinya pelanggaran izin pelaksanaan Reklamasi Pulau di Teluk Jakarta. Subandono Diposaptono Direktur Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,

8 Maret 2016

Siaran Pers

Kemenritekdikti Kawal 8 Mahasiswa Untag Kembali ke Kampus

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), menggelar pertemuan dengan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis), Wakil Rektor, Dekan, Dosen, serta 8 Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) dan LBH Jakarta, di Gedung Kemenristekdikti (02/03). Pertemuan tersebut digelar Kemenristekdikti guna menindaklanjuti pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 307/K/TUN/2015 tanggal 10 Agustus 2015. Putusan tersebut mengharuskan Rektor

4 Maret 2016

Advokasi Kasus

Kejaksaan Hentikan Kriminalisasi Abraham Samad dan Bambang Widjojanto

Perjuangan kita bersama berhasil. Kejaksaan Agung melakukan deponering atau mengesampingkan perkara mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW). Berikut pernyataan sikap tim kuasa hukum atas keputusan deponering AS dan BW. Hari ini 3 Maret 2016, Jaksa Agung resmi mengumumkan deponering atau mengesampingkan perkara kasus Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham

3 Maret 2016

Siaran Pers

Hakim Putuskan Le Lung dan Lani Surya Tidak Bersalah setelah Nyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal demi Hukum

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kasus kriminalisasi dua orang warga Jl. Ekor Kuning, Kel. Penjaringan, Jakarta Utara, yakni Ie Lung dan Lani Surya Kusnadi kini mencapai babak akhir. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum batal demi hukum (01/03). Hakim menyatakan dakwaan penuntut umum tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan sebagaimana dalam Pasal 143

3 Maret 2016

Siaran Pers

Tahun 2016, Negara masih Lalai Mencegah Terjadinya Diskriminasi

Siaran Pers Absennya Penegakkan Konstitusi dan Peran Negara; Maraknya Diskriminasi di Awal Tahun 2016 Di awal 2016 ini Kami memberikan nilai buruk bagi Pemerintah dalam hal mencegah terjadinya diskriminasi di berbagai sektor kehidupan bernegara. Negara abai dan penegakkan Konstitusi pun masih ditawar menawar dengan membiarkan para pelaku diskriminasi tetap bebas melakukan aksinya tanpa sanksi hukum

1 Maret 2016

Siaran Pers

Dinilai Sebuah Rekayasa, Buruh Tuntut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Keluarkan SKPP

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Ratusan buruh yang tergabung dari berbagai serikat serta mahasiswa ‘mengepung’ Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya, Kamis (25/02). Unjuk rasa tersebut dilakukan guna menuntut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan kriminalisasi dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dan mengadakan Gelar Perkara terhadap penetapan tersangka yang dilakukan kepolisian. Penetapan tersangka tersebut, dijatuhkan

1 Maret 2016

Siaran Pers

LBH Jakarta dalam DOLC FHUI 2016

Jakarta, bantuanhukum.or.id-Departemen Pengembangan Karir Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) 2015 kembali menyelenggarakan Days of Law Career pada 22-26 Februari 2016 yang diselenggarakan dalam bentuk bursa kerja, bursa beasiswa, workshop, dan talkshow. Acara yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengangkat tema “Into The Beyond” untuk mengajak mahasiswa dan lulusan FHUI untuk

29 Februari 2016

Siaran Pers

Tolak Reklamasi Puluhan Nelayan Aksi di DPRD DKI Jakarta

Puluhan nelayan Teluk Jakarta yang tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke Bergerak dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD DKI Jakarta pada hari Kamis, 25 Februari 2016. Aksi tersebut dilakukan untuk menolak pengesahan Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Raperda Rencana Tata Ruang (RTR)

29 Februari 2016

Siaran Pers

Nelayan Pesisir Teluk Jakarta Mengaku Tidak Mengetahui Sosialisasi Reklamasi

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Persidangan atas gugatan pembatalan izin reklamasi Pulau G yang diberikan oleh Gubenur DKI Jakarta, Basuki Cahya Purnama kepada PT. Muara Wisesa Samudra kembali digelar, (18/02). Agenda persidangan kali ini pun masih dalam agenda pembuktian saksi fakta dari pihak para penggugat. Dalam persidangan kali ini, pihak penggugat menghadirkan saksi fakta yang merupakan nelayan Muara Angke.

29 Februari 2016

Siaran Pers

Penggusuran Kalijodo, Pemerintah DKI lakukan Pelanggaran HAM

Siaran Pers Hasil Pemantauan dan Penyataan Sikap LBH Jakarta Senin, 29 Februari 2016 Pemerintah Daerah DKI Jakarta bersama 5000 aparat gabungan (TNI, Polri, dan Satpol PP) akan melakukan penggusuran paksa kepada ribuan warga dijalan kepanduan II, kelurahan Pejagalan, kecamatan Penjaringan atau sering disebut kawasan Kalijodo. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan, LBH Jakarta menemukan berbagai data dan

29 Februari 2016

Advokasi Kebijakan

Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Jakarta Tahun 2015

Setelah menerbitkan hasil penelitian mengenai penggusuran paksa di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada rentang Januari hingga Agustus 2015, kali ini LBH Jakarta menyempurnakan hasil penelitian tersebut dengan meneliti penggusuran paksa pada rentang Januari hingga Desember 2015. Sebelumnya ditemukan 30 kasus penggusuran paksa dengan 3.433 Kepala Keluarga (KK) dan 433 unit usaha terdampak. Dalam penelitian

24 Februari 2016

Siaran Pers

Kejaksaan Hentikan Kriminalisasi Novel Baswedan

Perjuangan kita bersama berhasil. Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) baru saja mengumumkan keluarnya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Nomor: B-03/N.7.10/Ep.1/02/2016. Keputusan untuk menghentikan penuntutan kasus Novel Baswedan didasarkan pada beberapa alasan, diantaranya Tidak Cukup Bukti dan Daluwarsa pertanggal 18 Februari 2016. oleh karena itu, Kita : Memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung

22 Februari 2016