Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 131 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
LBH Jakarta terus Dorong Lahirnya Akses Keadilan untuk Buruh
Jakarta, bantuanhukum.or.id—LBH Jakarta memberikan masukan kepada Kepolisian Republik Indonesia tentang Desk Pidana Perburuhan, Selasa (15/12). Masukan tersebut didasarkan pada pentingnya Desk Pidana Perburuhan karena selama ini banyak problem di internal Kepolisian dalam menanggapi laporan dari buruh. LBH Jakarta bersama–sama dengan jaringan buruh dan serikat pekerja memandang selama ini banyak kasus pidana perburuhan yang justru diselesaikan
22 Desember 2015
Rekam Media
Ombudsman Ungkap Manipulasi Polisi atas Kasus Novel Baswedan
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis berbagai manipulasi di balik kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Novel Baswedan. Hasil tersebut didapat setelah Ombudsman RI (ORI) mengeluarkan rekomendasi Nomor: REK- /ORI/0425.2015.XII.2015 tentang maladministrasi dalam penanganan kasus Novel oleh Bareskrim pada 1 Oktober 2012 silam. “Ada beberapa hal yang jadi poin temuan Ombudsman. Ada manipulasi terkait
22 Desember 2015
Siaran Pers
Pembangunan Minus Kemanusiaan dan Keadilan
Rilis Pers Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta Isu Perkotaan dan Masyarakat Urban 20.784 Korban Pelanggaran HAM dalam 1 Tahun, Jakarta Kota Tidak Ramah HAM Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta Oleh: Pengacara Publik LBH Jakarta: Alldo Fellix Januardy, Atika Yuanita Paraswaty, Handika Febrian, Matthew Michele Lengu, Oky Wiratama, Tommy Albert Tobing, Yunita Purnama Pada
22 Desember 2015
Publikasi
Catahu 2015 LBH Jakarta: Hukum untuk Manusia atau Manusia untuk Hukum?
“Hukum untuk Manusia bukan Manusia untuk Hukum.” Adagium tersebut bermula dari pemikiran Alm. Profesor Satjipto Rahardjo tentang Hukum Progresif. Hukum memang tidak pernah dapat didefinisikan secara ajeg. Hukum idealnya diperuntukkan guna menolong manusia dalam kehidupan bernegara. Hukum secara filosofis dan sosiologis idealnya membawa kemaslahatan bagi manusia, masyarakat sebuah negara. Adagium ini membantu kita untuk memahami
21 Desember 2015
Publikasi
Refleksi Sistem Bantuan Hukum Indonesia, Catahu 2014 LBH Jakarta
Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum membuat harapan masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas untuk memperoleh akses keadilan mulai sedikit terbuka. Undang-undang Bantuan Hukum merupakan capaian terbesar Pemerintah Indonesia dalam upayanya menciptakan akses keadilan bagi masyarakat korban pelangaran hak, persamaan di muka hukum, dan peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak Undang-undang Bantuan Hukum
21 Desember 2015
Siaran Pers
Negara Belum Berkomitmen untuk Melindungi Buruh Migran
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pada Selasa, 15 Desember 2015, Jaringan Buruh Migran (JBM) melakukan konferensi pers dalam rangka memperingati Hari Buruh Migran Internasional di Gedung LBH Jakarta. Konferensi pers ini sekaligus meluncurkan hashtag #i[M]igrant untuk mengkampanyekan perlindungan yang komperehensif terhadap buruh migran. Konferensi Pers ini dihadiri oleh anggora JBM, diantaranya LBH Jakarta, SBMI, HRWG, dan Solidaritas Perempuan. Peringatan
18 Desember 2015
Siaran Pers
Pelaku Pencabulan Anak Diputus Bersalah
Jakarta, bantuanhukum.or.id – Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan bertanggung jawab kelak akan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Oleh karena itu setiap anak perlu dijamin pemenuhan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, tanpa perlakuan diskriminatif. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi internasional tentang Hak
18 Desember 2015
Rekam Media
Pak Jokowi, Dengarlah Suara Korban Pelanggaran HAM!
Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa menuturkan, sebagai salah satu lembaga yang diundang dalam peringatan hari Hak Asasi Manusia ke-67 di Istana Negara, pihaknya menolak menghadari undangan tersebut. “Kami sudah memperingati hari HAM kemarin pada 10 Desember bersama korban-korban pelanggaran HAM di depan Istana. Namun justru kami diusir polisi,” katanya. Alghif menjelaskan, LBH Jakarta akan terus
16 Desember 2015
Siaran Pers
Tahun 2015, Penegakan Hukum di Bawah Kendali Oligarki
Sepanjang tahun 2015 LBH Jakarta mencatat bahwa angka pengaduan pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) terus mengalami peningkatan. Sepanjang bulan Oktober tahun 2014 hingga bulan Oktober tahun 2015, LBH Jakarta telah menerima pengaduan sebanyak 71 (tujuh puluh satu) pengaduan dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 431 orang. Dimensi pelanggaran yang terjadi
16 Desember 2015
Siaran Pers
Satu Tahun Jokowi-JK: Sudahkah Negara Hadir Melindungi Buruh Migran?
Rilis Media Pra-Hari Peringatan Buruh Migran Internasional Jaringan Buruh Migran (JBM) #i[M]igrant Tanggal 12 April 2012 adalah puncak kegembiraan para buruh migran Indonesia karena Pemerintah Indonesia akhirnya meratifikasi Konvensi PBB yang diabsah pada 1990 tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Para buruh migran Indonesia (BMI) berharap dengan diratifikasinya konvensi ini maka kebijakan pemerintah yang
15 Desember 2015
Siaran Pers
Catatan Akhir Tahun 2015: Pelanggaran Struktural atas Kesejahteraan Buruh dan Hak Berserikat di Indonesia
Jakarta, bantuanhukum.or.id— LBH Jakarta gelar konferensi pers untuk memaparkan Catatan Akhir Tahun 2015 (Catahu 2015) dibidang Perburuhan yang bertema “Pelanggaran Struktural atas Kesejahteraan Buruh dan Hak Berserikat di Indonesia” di Gedung LBH Jakarta, Senin (14/12). Konferensi pers ini juga digelar guna merespon peningkatan jumlah pencari keadilan dan pengaduan untuk kasus hubungan kerja, pelanggaran normatif, dan
15 Desember 2015
Siaran Pers
Buruh Laporkan Polisi dan Pengusaha yang Sewenang-wenang Lakukan PHK
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Jakarta 11 Desember 2015, Tim Advokasi untuk Buruh dan Rakyat (TABUR) Tolak PP Pengupahan bersama dengan perwakilan buruh anggota Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengadukan sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK sepihak, skorsing, pemotongan upah, dll kepada KOMNAS HAM RI. Tindakan pengusaha tersebut dilakukan paska buruh-buruh menjalankan unjuk rasa dan mogok nasional yang
14 Desember 2015