Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 140 dari 227 · 2.715 artikel

Siaran Pers

Deklarasi Forum Korban Penggusuran Jakarta

Siaran Pers Forum Korban Penggusuran Jakarta (FKPJ) Penggusuran Paksa di sejumlah titik di wilayah DKI Jakarta sejak Januari hingga Agustus 2015 lalu mengakibatkan dampak traumatis terhadap para kami korban penggusuran, dikarenakan kami telah kehilangan tempat tinggal yang telah di huni selama berpuluhan tahun. Tindakan Pemerintah DKI Jakarta yang melakukan Penggusuran Paksa tanpa di dahului dengan

5 Oktober 2015

Rekam Media

LBH Jakarta Jelaskan Penganiayaan yang Dilakukan Anggota Dewan Terhadap PRT

Jakarta – PRT berinisial T melaporkan anggota DPR Ivan Haz dan isterinya Anna Susilowati terkait dugaan kekerasan. LBH Jakarta dan para aktivis pendamping T membeberkan apa saja kekerasan tersebut. “Terkait kasus PRT yang beredar oleh Ivan Haz bersama istrinya, sudah terjadi sejak Juli hingga September, terjadi di rumah tersebut korban mengalami penyiksaan sampai saat ini

5 Oktober 2015

Kalabahu Buruh

Strategi dan Taktik Pidana Perburuhan

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pada hari Minggu tanggal 20 September 2015, Para peserta Kalabahu Buruh mendapatkan materi berupa Taktik dan Strategi Pidana Perburuhan. Materi ini dimaksudkan agar para peserta Kalabahu Buruh mengerti dan memahami bagaimana mengadvokasi pidana perburuhan. Materi tersebut difasilitatori oleh Maruli Tua Rajagukguk, S.H. Materi dibuka dengan pertanyaan apakah peserta pernah melakukan advokasi? Lalu oleh para

5 Oktober 2015

Kalabahu Buruh

Mengenal dan Membuat Dokumen Hukum

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, kembali melanjutkan agenda pelatihan Kalabahu Buruh, Sabtu (19/09) di Gedung LBH Jakarta. Materi yang disampaikan kepada para peserta adalah Dokumentasi Hukum, yang disampaikan oleh Ahmad Biky Pengacara Publik LBH Jakarta. Ahmad Biky, membuka sesi ini dengan sebuah pertanyaan mendasar kepada para peserta, “apa itu Dokumentasi Hukum?” lontarnya kepada para

5 Oktober 2015

Rekam Media

44 Tokoh Agama Desak Jokowi Hentikan Kriminalisasi Bambang Widjojanto dkk

Sedikitnya 44 tokoh agama di seluruh Indonesia mendesak dan mendukung upaya Presiden untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap sejumlah petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegiat anti korupsi. Koordinator Nasional Gerakan GusDurian Indonesia, Alissa Wahid mengatakan upaya kriminalisasi tersebut harus dihentikan karena tidak masuk akal. “Tiba-tiba mak bedunduk ada 49 tokoh GAK (Gerakan Anti Korupsi) terlibat kasus

5 Oktober 2015

Advokasi Kasus

Kasus Kekerasan terhadap PRT Dampak Absennya Perlindungan Negara

Beberapa hari ini, media massa memberitakan tentang terjadinya kasus kekerasan terhadap PRT yang dilakukan oleh majikannya. Pertama, Kasus Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT)  – Toipah  (sebagai Pengasuh Anak) yang diduga dilakukan oleh Anggota DPR RI – Fanny Safriansyah (Ivan Haz – Anak Mantan Wapres Hamzah Haz) dan Anna Susilowati (Amnah – istri). Kekerasan dan

5 Oktober 2015

Rekam Media

Polri Diminta Tidak Mencari-cari Kesalahan Orang seperti Kopkamtib.

Banyaknya rentetan dugaan kriminalisasi yang dituduh dilakukan polisi menimbulkan kekhawatiran kalau Polri bakal bertransformasi menjadi Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang eksis pada rezim orde baru. Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar berharap, Polri mampu menjaga profesionalitasnya sebagai penegak hukum. Tidak mencari-cari kesalahan orang apalagi melanggar HAM seperti yang dilakukan Kopkamtib. “Kalau cara-cara Kepolisian mencari-cari

2 Oktober 2015

Siaran Pers

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melecehkan Persidangan

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melecehkan Persidangan Jakarta, Rabu tanggal 30 September 2015 berlangsung sidang di PTUN Jakarta dengan obyek sengketa KTUN mengenai pemberhentian dan pemindahan Retno sebagai kepala Sekolah SMAN 3 oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Persidangan dihadiri oleh kuasa hokum penggugat yaitu Muhamad Isnur (pengacara publik LBH Jakarta) dan dari Pihak tergugat

1 Oktober 2015

Siaran Pers

Belajar Bersama Menyusun Strategi Advokasi

Karawang,bantuanhukum.or.id—26 September 2015, LBH Jakarta bersama dengan Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) kembali menyelenggarakan pendidikan bagi buruh. Pendidikan ini diikuti oleh 20 orang buruh yang berasal dari pabrik karton yang kini tengah menghadapi masalah hukum pelarangan berserikat. Dalam pendidikan ini peserta dibekali materi mengenai strategi advokasi dan juga praktik bagaimana menyusun strategi

29 September 2015

Siaran Pers

Masyarakat Sipil Desak Presiden Hentikan Penegakan Hukum Sesat

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gerakan Satu Padu Lawan Koruptor (Sapu Koruptor) lakukan konferensi pers untuk mendesak pemerintah agar secepatnya menghentikan proses pelemahan negara melalui penegakan hukum yang sesat, di LBH Jakarta (28/09). Konferensi ini dilakukan karena Sapu Koruptor memandang pemerintah, khususnya Presiden belum melakukan tindakan tegas untuk menyelesaikan masalah kriminalisasi yang menimpa banyak aktivis anti korupsi sejak Januari

28 September 2015

Siaran Pers

Komisi VIII DPR RI Hapus Pasal Krusial yang Menjadi Prisnsip Dasar Disabilitas

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPU Penca) yang tergabung dalam Pokja RUU Penyandang Disabilitas menggelar Konperensi Pers yang bertempat di LBH Jakarta pada hari Senin (28/09/2015). Konperensi Pers ini dihadiri oleh sejumlah anggota komunitas disabilitas guna mengkritisi kinerja Panitia Kerja (Panja)

28 September 2015

Siaran Pers

RUU Penyandang Disabilitas Versi Panja Komisi VIII Tidak Aspiratif

Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandang Disabilitas Komisi VIII DPR sudah menyelesaikan draft RUU Penyandang Disabilitas. Draft itu saat ini sudah diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Walaupun mengalami kemajuan, tetapi proses persiapan RUU Penyandang Disabilitas berjalan sangat lambat. Seharusnya RUU tersebut sudah masuk dalam tahap

28 September 2015