Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 15 dari 227 · 2.715 artikel
Publikasi
Pos Pengaduan Guru Honorer Terdampak Cleansing Ditutup: Kepastian Kerja Guru Honorer Belum Jelas
Rabu, 24 Juli 2024. LBH Jakarta, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), dan Aliansi Guru Honorer Muda resmi menutup pos pengaduan bagi guru honorer yang terdampak cleansing di wilayah Provinsi DK Jakarta. Meskipun telah ada perkembangan baru mengenai upaya pengembalian guru honorer untuk mengajar sebagaimana telah disampaikan oleh Pj. Gubernur DK Jakarta maupun Plt. Kepala Dinas
28 Juli 2024
Publikasi
Warga Menang: Upaya Hukum Kasasi atas Gugatan Warga Negara terhadap Kelalaian Negara dalam Melindungi Warga dari Praktik Eksploitatif Pinjaman Online (Pinjol) Dikabulkan!
Rabu, 24 Juli 2024. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta secara resmi menerima pemberitahuan (relaas) isi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1206 K/Pdt/2024, terkait perkara gugatan warga negara terhadap kelalaian dan kegagalan negara dalam melindungi warga dari jeratan praktik pinjol yang eksploitatif. Setelah perjalanan panjang dan dinyatakan kalah di tingkat pertama maupun banding, gugatan yang diajukan 19
25 Juli 2024
Publikasi
LEGAL AID IN THE CONFLICT AREA Lesson Learned on Co nflict and the Concept of Structural Legal Aid
Conflict, could resulted serious impact for the civil society. During conflict, there are many potential serious violation of human rights, such as; right to feel safe, right to life, right to free from torture and other fundamental rights. Conflict could also result the damage of legal system and justice. These could be seen from various
19 Juli 2024
Advokasi Kebijakan
Pos Pengaduan bagi Guru Honorer Korban Pemberhentian Sepihak melalui Kebijakan Cleansing
Pada Senin, 15 Juli 2024. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, menerima pengaduan langsung dari perwakilan 77 guru honorer yang sepanjang 2 (dua) minggu pertama bulan Juli 2024, khususnya pada 8 Juli 2024 bertepatan demgan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), diberhentikan secara sepihak oleh sekolah tempat mereka mengajar. Pemberhentian guru honorer tersebut disinyalir berasal dari
17 Juli 2024
Publikasi
Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri
Siaran Pers KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK REFORMASI KEPOLISIAN 17 Anggota Ditsamapta Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengakui dan terbukti melakukan kekerasan dan penyiksaan membabi buta terhadap anak berstatus pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga berujung kematian. Hal ini disampaikan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) pada Kamis (27/6/24). Mengacu pada hasil investigasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
4 Juli 2024
Advokasi Kasus
LBH Jakarta Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Kasus Panji Gummilang
(04/03) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan diri sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dengan mengajukan pendapat tertulis ke Pengadilan Negeri Indramayu dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan agama dalam perkara atas nama Terdakwa Panji Gumilang. Dalam pendapat tersebut, pada pokoknya LBH Jakarta menyatakan bahwa Panji Gumilang telah menjadi korban pemaksaan pemidanaan (kriminalisasi) terhadap ekspresi yang
21 Juni 2024
Publikasi
Rilis Pers Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas: Mangkir dari Panggilan PTUN Jakarta, Prabowo Sibuk Terima Tanda Kehormatan Lagi
Kamis, 20 Juni 2024, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri atas Keluarga Korban Penghilangan Paksa 1997-1998, KontraS, Imparsial, AMAR, LBH Jakarta, YLBHI dan sejumlah organisasi/individu lainnya kembali menjalani sidang pemeriksaan di PTUN Jakarta terkait gugatan atas Penganugerahan Pangkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang
20 Juni 2024
Advokasi Kasus
TOLAK RUU POLRI (KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA) YANG MENJADIKAN POLRI LEMBAGA “SUPERBODY”, DAN GAGAL MENDESAIN PERBAIKAN FUNDAMENTAL
Rapat Paripurna DPR RI resmi menjadikan Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“RUU Polri”) sebagai usul inisiatif DPR, pada Selasa (28/5). Berdasarkan rancangan (draft) yang kami terima, RUU Polri pada prinsipnya memuat sejumlah pasal bermasalah dengan substansi perluasan ugal-ugalan (excessive) kewenangan kepolisian hingga menjadikannya institusi “superbody”.
12 Juni 2024
Advokasi Kebijakan
Hentikan Impunitas, PTUN Jakarta Harus Membatalkan Keppres Pangkat Istimewa Prabowo Subianto!
Pada 28 Maret 2024, keluarga korban Penghilangan Orang secara Paksa 1997-1998, Paian Siahaan (ayah dari Ucok Munandar Siahaan) dan Hardingga (anak dari Yani Afrie) bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas mengajukan gugatan terhadap Keputusan Presiden RI (Keppres) No. 13/TNI/2024 tertanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat secara
3 Juni 2024
Publikasi
Kembali ke Gedung Rakyat, LBH Jakarta Mengadakan Pendidikan Hukum Terkait Hak atas Tanah bersama Masyarakat Miskin Kota
Jakarta 18 Mei, 2024 – Setiap orang harusnya mendapat jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak. Namun hal ini tidak dirasakan oleh warga pada beberapa wilayah di Jakarta. Menanggapi hal tersebut, pada Sabtu 18 Mei 2024 lalu, LBH Jakarta bersama warga dari sembilan kampung yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK)
27 Mei 2024
Advokasi Kasus
SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENGECAM PENGUSIRAN PAKSA DAN TINDAKAN REPRESIFITAS TERHADAP WARGA KAMPUNG BAYAM
Jakarta, 22 Mei 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam segala bentuk ancaman, intimidasi, kekerasan dan pengusiran paksa yang dialami oleh warga Kampung Susun Bayam (KSB). Kekerasan yang terjadi dilakukan oleh petugas keamanan Jakarta International Stadion (JIS), Jakarta Propertindo (JAKPro), Satuan Pamong Praja (Satpol-PP), Polri dan TNI pada Selasa, 21 Mei 2024 di Rumah Susun Kampung
23 Mei 2024
Publikasi
Terus Bergerak Menegakkan Hukum, HAM, dan Demokrasi Sejak 1970
Sejak tahun 1970, LBH Jakarta telah memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, buta hukum dan tertindas. LBH Jakarta telah membersamai gerakan, berjuang menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia Kita telah menerima ribuan pengaduan dan mengadvokasi banyak kasus dari multi sektor dan lintas isu dengan pendekatan
22 Mei 2024