LBH Jakarta

Berita

Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 156 dari 227 · 2.715 artikel

Siaran Pers

Buruh Karawang Adakan Rapat Akbar Pra Mayday

Karawang, bantuanhukum.or,id– Ribuan buruh memadati GOR Adiarsa Karawang dalam Rapat Akbar Pra Mayday pada Minggu (12/4). Rapat Akbar ini diadakan dalam rangka konsolidasi buruh Karawang sebelum peringatan Hari Buruh Internasional yang jatuh pada 1 Mei 2015 mendatang. Hari Buruh Internasional yang biasa dikenal Mayday adalah bentuk memorialisasi terhadap tragedi Haymarket, dimana 400.000 ribu buruh di

13 April 2015

Produk Hukum

PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2013 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

13 April 2015

Produk Hukum

SK Kemenkumham tentang Hasil Verifikasi dan Akreditas Organisasi Bantuan Hukum

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI/AKREDITASI PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM Bersama ini diumumkan Hasil Verifikasi/Akreditasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.HN.03.03 Tahun 2013 [button url=”https://lbh.kawanapp.web.id/web/wp-content/uploads/2014/05/SK-Kemenkumham-Hasil_verifikasi-dan-akreditas-obh.pdf” class=”full-width”]UNDUH[/button]

13 April 2015

Produk Hukum

Permenkumham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN2013 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM ATAU ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (41

13 April 2015

Produk Hukum

Law No 16 Year 2011 on Legal Aid

THE LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 16/ YEAR 2011 CONCERNING LEGAL AID BY THE GRACE OF GOD THE ALMIGHTY PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, Considering: a. that the state guarantees the constitutional right of everyone to get recognition, security, protection, and fair legal certainty and equal treatment before the law as a

13 April 2015

Rekam Media

Diduga Korban Salah Tangkap, Sang Tukang Ojek Memberikan Pembelaannya

Jakarta, Nemukabar.com – Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan salah tangkap yang dialami oleh terdakwa Dedi bin Mugeni yang berprofesi sebagai tukang ojek, Senin (6/4/2015). Beliau pun didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan 7 tahun 6 bulan penjara. Pada sidang dengan agenda lanjutan ini, Dedi Mengajukan Nota Pembelaannya atau Pledoi

13 April 2015

Produk Hukum

UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia; b. bahwa negara bertanggung

13 April 2015

Rekam Media

Jokowi Angkat BG Jadi Wakapolri, Rakyat Kecewa

Bergulirnya wacana Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Lemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Wakapolri kembali merebak, menyusul rapat konsultasi Presiden Joko Widodo dengan pimpinan DPR yang membahas pencalonan Kapolri baru. Kepada wartawan, Jokowi membeberkan alasan pihaknya membatalkan Budi Gunawan yang sebelumnya diusulkannya menjadi kapolri. “Saya jelaskan tadi mengenai alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

13 April 2015

Siaran Pers

Potensi Peradilan Sesat Masih Tinggi, Pengaturan Peninjauan Kembali Perlu Dibenahi

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Dalam kesempatan kemarin, Kamis (9/4) sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana (Komite KuHAP) mengadakan media briefing terkait dengan persoalan peninjauan kembali yang selama ini terjadi. Media briefing ini dilakukan untuk kembali mengkampanyekan perubahan KUHAP lewat pembahasan RKUHAP di DPR RI serta respon atas berbagai permasalahan

10 April 2015

Siaran Pers

Warga Petamburan Menjemput Keadilan Melalui Eksekusi Putusan

Jakarta, www.bantuanhukum.or.id–Setelah delapan belas tahun digusur dan tanpa kepastiaan mendapat kompensasi, kendatipun telah menang pada pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi, masyarakat korban penggusuran pembangunan rumah susun di RW 09 Petamburan yang terdiri dari 9 RT, kembali memperjuangkan haknya. Hari ini (9/4/2015) mereka, melalui sejumlah perwakilan masyarakat mengajukan permohonan penetapan eksekusi atas putusan pengadilan yang

10 April 2015

Siaran Pers

Press Release: Rakyat Lawan Korupsi

Pasca ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Semangat pemberantasan korupsi dipukul paksa mundur melalui berbagai upaya dan kekuatan persekongkolan. Sedikitnya ada 2 (dua) dua cara yang dilakukan. Pertama melakukan kriminalisasi terhadap aktor-aktor pemberantasan korupsi yakni pimpinan KPK, Staff KPK, Aktivis anti korupsi dan media. Kedua melalui melemahkan lembaga KPK

10 April 2015

Siaran Pers

Karnaval Rakyat Lawan Korupsi

Jakarta, www.bantuanhukum.or.id– Ratusan masyarakat  dari berbagai komunitas masyarakat menggelar Karnaval Rakyat Lawan Korupsi, Karnaval ini mengambil rute dari Patung Kuda menuju Istana Negara, Rabu (8/4). Karnaval ini diadakan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kemunduran dalam pemberantasan korupsi yang bermula dari ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK. Dalam karnaval ini

10 April 2015