Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 160 dari 227 · 2.715 artikel
Opini
Ternyata Polri, Juga “Gemar” Melakukan Kriminalisasi dan Membiarkan Kekerasan Terjadi Kepada Buruh.
Gelombang perlawanan terus dilakukan terhadap penguasa atau pemerintah yang korup, yang tidak memperhatikan nasib rakyat yang hidup dan terbelenggu dalam kemiskinan dan eksploitasi, sebut saja yang dialami oleh para buruh. Dimana para buruh terus menerus melakukan perjuangan untuk melakukan perubahan terhadap situasi dan kondisi kerja yang buruk, mulai dari situasi kerja yang buruk sepert Outsourcing,
11 Maret 2015
Opini
DARURAT KORUPSI KAH? Sebuah Orasi Bambang Widjojanto
Saya agak “merinding dan bergetar” ketika Panitia “SENI lawan KORUPSI” yang digagas oleh Kolega Pegiat Seni serta Seluruh Pendukung Seni Lawan Korupsi meminta saya untuk bicara soal “Daurat Korupsi”. Apa saya pantas untuk bicara yang kemudian disebut sebagai ORASI dalam forum yang “luarbiasa” ini; Apa benar, Indonesia, situasinya sudah begitu darurat korupsi sehingga kalangan Pegiat
11 Maret 2015
Perkotaan Masyarakat Urban
CLS Swastanisasi Air Jakarta : Perdamaian Deadlock Para Pihak Serahkan Putusan Pada Pengadilan
Jakarta, bantuanhukum.or.id-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali diramaikan oleh puluhan orang yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) untuk menghadiri sidang putusan Gugatan Warga Negara (CLS) Swastanisasi Air pada Selasa, 10 Maret 2015. Sidang kali ini mengagendakan putusan setelah anjuran perdamaian oleh Majelis hakim mengalami jalan buntu (deadlock). Sidang dibuka sekitar pukul
11 Maret 2015
Siaran Pers
PRT dan Jaringan Perempuan Mendesak Menteri Tenaga Kerja agar Mendukung RUU Perlindungan PRT
Jakarta, bantuanhukum.or.id—9 Maret 2015 Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dan Komite Aksi Perempuan (KAP) mendatangi Kementerian Tenaga Kerja untuk mendesak agar Menteri Tenaga Kerja melindungi perempuan dan pekerja rumah tangga (PRT). Aksi ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2015. Kurang lebih 25 orang yang terdiri
11 Maret 2015
Siaran Pers
Membangun Toleransi dan Menolak Kekerasan
“Mencabut UU 1/PNPS/1965, Memperkokoh Semangat Kebangsaan” Kebangsaan dan kepentingan nasional kita adalah membangun toleransi dan menolak kekerasan, apalagi kehidupan sosial di Indonesia secara nyata beragam dan mejemuk. Keberagaman yang ada membutuhkan kehidupan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat sikap toleransi, menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif. Dalam konteks inilah uji materi
10 Maret 2015
Siaran Pers
“Sebelum Pagi Terulang Kembali” Meriahkan Kampung Anti Korupsi di FSP2KI
Karawang, bantuanhukum.or.id—Sabtu, 07 Maret 2015, rangkaian kegiatan Kampung Anti Korupsi kembali diselenggarakan. Kali ini Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang menyelenggarakan gelaran Kampung Anti Korupsi. FSP2KI menyelenggarakan gelaran Kampung Anti Korupsi ini di Sekretariatnya di Kota Karawang dengan melakukan pemutaran film “Sebelum Pagi Terulang Kembali.” Film ini yang kemudian menjadi pemantik diskusi
10 Maret 2015
Siaran Pers
Rakyat Berikan Mandat Kepada Tim 9 Untuk Hentikan Penghancuran KPK
Jakarta, bantuanhukum.or.id-Pada minggu, 8 Maret 2015 sebanyak perwakilan 360 organisasi, koalisi masyarakat sipil se-Indonesia serta berbagai tokoh agama dan masyarakat berkumpul di pelataran Mahkamah Konstitusi untuk memberikan mandat kepada Tim 9. Pemberian mandat ini sebagai bentuk reaksi dari rakyat atas sikap Presiden yang tidak melegitimasi tim ini dan hanya menjadikan tim ini sebagai tim konsultatif
10 Maret 2015
Siaran Pers
Semangat Anti Korupsi Bergelora di Rawamangun
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Warga Jl. Pemuda RT 002/RW 02 menyelenggarakan Kampung Anti Korupsi bersama LBH Jakarta, Sabtu 07/03/15. Kampung Anti Korupsi ini diselenggarakan oleh warga beserta LBH Jakarta guna membumikan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan warga Jl. Pemuda tersebut. Acara yang diselenggarakan di teras Masjid As-Salam ini diisi dengan penyampaian materi terkait permaslahan-permasalahan korupsi. Novalia Matondang selaku
10 Maret 2015
Siaran Pers
Warga Kali Sekertaris Selenggarakan Kampung Anti Korupsi di Bawah Bayang-Bayang Penggusuran Paksa
Kebun Jeruk, bantuanhukum.or.id—Pada tanggal 28 Februari 2015, LBH Jakarta bersama dengan warga Kali Sekretaris, yang tergabung di dalam Gema Pura 4 mengadakan Kampung Anti Korupsi di kediaman warga yang terletak di Kampung Rawa, Kebun Jeruk. Kampung Anti Korupsi ini diselenggarakan oleh warga Kali Sekertaris sebagai bentuk dukungan atas gerakan anti-korupsi di Indonesia. “Kampung ini menjadi
4 Maret 2015
Siaran Pers
KPK Dilemahkan dari Dalam, Koalisi Masyarakat Sipil Bawa Kuda Troya ke KPK
Jakarta, bantuanhukum.or.id—Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dari Aceh sampai Papua mendatangi gedung KPK yang terletak di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 04/03/2015. Alasan massa mendatangi gedung KPK karena mereka merasa gerah dengan sikap Plt. KPK yang ingin melimpahkan kasus rekening gendut Komjen Budi Gunawan ke Kejaksaan. Dalam unjuk rasa hari
4 Maret 2015
Siaran Pers
Warga Tewas Karena Jalan Rusak, Pemprov Jabar dan Pemkot Bekasi Melawan Hukum!
RILIS PERS No.: 217/SK/LBH/II/2015 LBH Jakarta mewakili ahli waris dari korban jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Walikota Bekasi karena tidak melakukan pemeliharaan jalan dan pemasangan rambu lalu lintas akan adanya jalan rusak di Jalan Raya Siliwangi, Bantargebang, Bekasi. “Ada banyak sekali jalan rusak
4 Maret 2015
Siaran Pers
“Pelimpahan Kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan = Tindakan Mematikan Gerakan Anti Korupsi”
PERNYATAAN SIKAP LBH JAKARTA No. 244/SK/LBH/III/2015 Pemberantasan korupsi di Indonesia kembali diuji setelah kasus Budi Gunawan yang selama ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (2/3). LBH Jakarta menilai tindakan tersebut sebagai upaya melemahkan optimisme masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang kelak berpotensi akan mematikan gerakan anti korupsi di indonesia. Pelimpahan
4 Maret 2015