Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 189 dari 227 · 2.715 artikel

Opini
Pemberdayaan Hukum untuk Kaum Tertindas
Siapakah Kaum Tertindas? Dalam Islam dikenal istilah mustadh’afin ataupun sering juga digunakan istilah dhu’afa, yaitu kaum yang lemah, tidak berdaya, dan tertindas. Makna tersebut tidak berarti kaum yang tertindas hanyalah orang-orang yang secara ekonomi miskin, melainkan juga miskin atau lemah dalam aspek lain, baik itu sipil, politik, sosial, maupun budaya. Secara harfiah, makna penindasan (oppress)
27 Mei 2014

Advokasi Kebijakan
Sidang Hak Atas Air: Keterangan Saksi dari Aetra
Jakarta (27/5), Tak terasa persidangan Gugatan Warga Negara Menolak Swastanisasi Air Jakarta sudah memasuki pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat. Persidangan yang seharusnya dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut harus dimulai pada pukul 13.00 WIB karena harus menunggu semua pihak yang bersengketa hadir pada persidangan. Dua hakim anggota yang seharusnya memeriksa perkara tersebut harus digantikan oleh
27 Mei 2014

Siaran Pers
Pedagang Stasiun Gugat PT KAI ke PN Jakarta Pusat
Puluhan pedagang kios dan warga yang mengalami penggusuran paksa pada bulan desember 2012 hingga tahun 2013 mengajukan pendaftaran gugatan pada tanggal 21 Mei 2014 ke Pengadilan Negeri Jakarta pusat. Gugatan diantar secara langsung oleh pedagang dan warga didampingi kuasa hukum dari LBH Jakarta. Pengajuan gugatan perdata ini menggunakan mekanisme gugatan kelompok atau gugatan class action
22 Mei 2014

Rekam Media
Gerakan Buruh Melawan Lupa Tuntut KPU Diskualifikasi Prabowo
Gerakan Buruh Melawan Lupa melakukan aksi di depan Gedung KPU Pusat Jakarta, Rabu (21/5/2014). Gerakan yang dibentuk untuk memperingati 16 tahun mundurnya Presiden kedua RI Soeharto itu menuntut Komisi Pemilihan Umum mendikualifikasi calon presiden Prabowo Subianto karena mereka menganggap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut telah terbukti sebagai pelanggar hak asasi manusia dan berpotensi mengembalikan
21 Mei 2014

Siaran Pers
Militer Menguat, Demokrasi Terancam Oleh Penjahat HAM
Pernyataan Sikap 16 Tahun Reformasi Gerakan Buruh Melawan Lupa. Hari ini, genap 16 Tahun mundurnya Soeharto, Presiden Republik Indonesia yang naik ke tampuk kekuasaan dengan belasakan mayat jutaan rakyat Indonesia dan memerintah selama 32 tahun dengan tangan besi, diktaktor serta respresif. Pada rezim yang otoritarian ruang-ruang kebebasan ekspresi bagi rakyat tertutup, terjadi pengakumulasian Modal serta
21 Mei 2014

Siaran Pers
Gerakan Buruh Melawan Lupa : Awas Bahaya Militerisme
Senin, 19 Mei 2014, bertempat di LBH Jakarta. Serikat Buruh/Serikat Pekerja yang tergabung di dalam Gerakan Buruh Melawan Lupa mendeklarasikan gerakan ini. Gerakan ini terlahir dilatar belakangi, dimana kaum buruh melihat semakin menguatnya militer bahkan ingin mengontrol gerakan kaum buruh, dengan cara melindungi pengusaha dan mengintimidasi kaum buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Berkaca pada zaman Presiden
20 Mei 2014

Rekam Media
Ingatan Buruh Terhadap Militer
Pukulan, semprotan gas air mata, pengawalan ketat yang berlebihan, hingga aksi pemberian hukuman kepada para buruh yang dilakukan oleh para anggota militer agaknya menjadi suatu bagian yang tidak dapat dilupakan oleh para buruh. Hari ini, LBH Jakarta, merilis “Catatan Hitam Militer di Sektor Perburuhan” yang memuat banyak kasus kurang bahkan tidak manusiawi pada kaum buruh.
20 Mei 2014

Uncategorized
16 Tahun Reformasi dan Militerisme Di Pilpres 2014
Pada tanggal 9 Juli 2014 akan dilangsunghkan pemilihan Presiden Republik Indonesia. momentum politik ini sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi kalangan buruh dalam lima tahun depan. untuk memastikan Presiden baru ini untuk tidak mengekang kebebasan, serta tidak militeristik dan represif. Bercermin pengalaman politik masa lalu disektor perburuhan. Marsinah, buruh di Sidoarjo karena menuntut
17 Mei 2014

Siaran Pers
Laporan Posko Mayday Tahun 2014
Tahun ini, LBH Jakarta menerima 2 (dua) pengaduan dalam Posko Pengaduan Mayday 2014 yang telah ditutup sejak tanggal 3 Mei 2014. Pengaduan pertama berasal dari para pekerja alih daya (outsourcing) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cianjur, Jawa Barat. Pengaduan kedua berasal dari buruh namun tidak terkait langsung dengan MayDay 2014. LBH Jakarta menilai meskipun Mayday tahun
16 Mei 2014

Siaran Pers
Hasil Pemantauan Pelaksanaan Mayday Tahun 2014
LBH Jakarta mendampingi beberapa serikat buruh yakni mendampingi massa aksi dari SEKBER BURUH yang merupakan gabungan dari beberapa aliansi buruh, mahasiswa dan masyarakat yang massanya sekitar 15.000 orang, mendampingi massa aksi dari KASBI yang diperkirakan massa aksinya sekitar 10.000 orang, mendampingi massa aksi dari GSBI yang diperkirakan massa sekitar 3000 orang serta mendampingi massa aksi
16 Mei 2014

Siaran Pers
Evaluasi Mayday 2014
Di peringatan Mayday di tahun 2014, yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh pemerintahan SBY tidak mengurangi semangat buruh untuk menyuarakan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha maupun pemerintah dan buruh pun menyuarakan untuk perubahan kesejahteraan kaum buruh. Ada ke khawatiran jika peringatan Mayday di tahun ini akan banyak buruh tidak aksi dan pelarangan aksi yang
16 Mei 2014

Opini
Pemilu Serentak di Tahun 2019, Kenapa Tidak Tahun Ini?
Setelah sebelumnya di tahun 2008, 2009, dan 2013 pengujian terhadap UU Nomor 42 Tahun 2008 mengenai Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden diajukan, di tahun 2013 pengujian kembali diajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal yang sama yaitu Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, dan Pasal 14 ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008. Pengujian
15 Mei 2014
