Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 194 dari 227 · 2.715 artikel
Pengorganisasian
Pelatihan Paralegal Anggota DPC SPN Jakarta Utara
Pada 18-20 April 2014, LBH Jakarta bersama Dewan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Nasional (DPC SPN) Jakarta Utara mengadakan pelatihan paralegal dasar di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pelatihan yang berlangsung selama 3 (Tiga) hari ini diikuti oleh 25 orang Peserta yang kesemuanya merupakan anggota DPC SPN Jakarta Utara. Dalam pelatihan ini para peserta di berikan
21 April 2014
Advokasi Kebijakan
Membangun Akses Bantuan Hukum Bagi Buruh Migran
Membangun Jaringan Nasional Pengabdi Bantuan Hukum Bagi Pekerja Migran Jumlah pelanggaran hak, kekerasan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) semakin hari semakin meningkat. Menurut data BNP2TKI awal Tahun 2013 dilaporkan bahwa selama Tahun 2012 terdapat 31.528 PMI yang telah terjerat kasus hukum atau bermasalah. Adapun jenis Permasalahan tersebut adalah: PHK secara sepihak, Pemberi
21 April 2014
Advokasi Kasus
Organisasi Penyandang Disabilitas Adukan Mendikbud Ke Ombudsman
Perjuangan kaum penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Disabilitas Indonesia menuntut keadilan tidak pernah suruh. Kemarin, didampingi aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, koalisi mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh ke Ombudsman. Mendikbud M Nuh dituding telah bertindak diskriminatif dalam membuat aturan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Aduan tersebut dilayangkan ke
17 April 2014
Advokasi Kasus
Mahasiswa di DO, Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Melanggar HAM
Pelanggaran terhadap hak untuk mengemukakan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi rupanya masih hidup di era reformasi. Parahnya, pelanggaran itu terjadi di lingkungan kampus. Padahal, kampus harus mampu menyediakan ruang untuk belajar mengemukakan pendapat dan berorganisasi. Kemarin, sejumlah perwakilan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) mengadukan pemberangusan yang disertai pembubaran terhadap organisasi-organisasi kemahasiswaan di kampusnya kepada Lembaga
17 April 2014
Karir
Lowongan Kerja Manager & Staff Penggalangan Dana Publik
LBH Jakarta adalah organisasi non-pemerintah yang memberikan bantuan hukum kepada rakyat miskin, buta hukum dan tertindas, kembali membuka lowongan kerja. Kami mengajak Anda, rekan-rekan muda, berbakat dan memiliki kepedulian tinggi untuk memberi kesadaran pada masyarakat demi terwujudnya keadilan, persamaan, dan Hak Asasi Manusia. Kami membutuhkan orang-orang dengan pemikiran yang progresif dan berani mengambil tantangan untuk
14 April 2014
Rekam Media
Tahu Ada Kecurangan Ujian Nasional? Laporkan ke Sini!
Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI) kembali membuka posko pengaduan ujian nasional (UN) 2014. Bahkan, sehari sebelum ujian nasional (UN) dilaksanakan, Minggu (13/9/2014) kemarin FSGI sudah menerima pengaduan. “Belum ada yang masuk lagi hari ini, data terakhir sampai Minggu sudah ada 11 laporan,” kata Sekjen FSGI, Retno Listiyarti, kepada Kompas.com, Senin (14/4/2014). Retno mengatakan, FSGI menerima
14 April 2014
Siaran Pers
MARUARAR SIAHAAN: SWASTANISASI AIR ADALAH PENJAJAHAN & BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI
Press release No : 490/SK/LBH/IV/2014 Gugatan Warga Negara menolak swastanisasi air dengan No 527/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terus bergulir. Majelis Hakim yang dipimpin oleh IIm Nurrohim membuka persidangan pukul satu siang dengan agenda mendengar keterangan Ahli Dr. Maruarar Siahaan ,S.H. Ahli merupakan pakar hukum konstitusi dan tata Negara dan pernah bekerja sebagai hakim
14 April 2014
Siaran Pers
Pertemuan Mitra Asian Human Rights Commission & Asian Legal Resource Centre
LBH Jakarta dan LBH Padang menjadi perwakilan Indonesia untuk menghadiri pertemuan mitra yang diselenggarakan oleh Asian Human Rights Commission (AHRC) dan Asian Legal Resource Centre (ALRC) di Hong Kong pada 7 – 11 April 2014. Selain perwakilan Indonesia, pertemuan tersebut dihadiri pula oleh pegiat hak asasi manusia dari berbagai negara di Asia, antara lain: Philippines,
11 April 2014
Advokasi Kasus
Penggusuran Paksa PT KAI Ancam Batalnya Pemilu di Muara Bahari
PRESS RELEASE No : 477 /SK/LBH/IV/2014 Keluarnya surat pengosongan lahan yang dilayangkan oleh PT. KAI tertanggal 01 April 2014 mengancam batalnya pemilu 2014, hampir sebanyak 1604 pemilih di RW. 011 dalam pemilihan legislatif tanggal 09 April 2014 akan terancam hilangnya hak pilih mereka. Di dalam isi surat pengosongan lahan tersebut, PT. KAI mengklaim lahan
8 April 2014
Rekam Media
9 Caleg yang Tak Layak Dipilih
Koalisi Frekuensi Milik Publik (KFMP), sebuah koalisi antara beberapa lembaga swadaya masyarakat dan pemantau Pemilu, mengumumkan 9 nama caleg yang tidak layak dipilih pada Pemilu 2014 mendatang dengan alasan mereka terindikasi berlawanan dengan semangat mendahulukan kepentingan publik, dan sebagainya. “Tidak mendahulukan kepentingan publik, tidak paham dunia penyiaran, serta mendukung pemanfaatan frekuensi milik publik untuk kepentingan
8 April 2014
Rekam Media
Batas Pelaporan Pelanggaran Pemilu Perlu Direvisi
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meminta revisi batas pelaporan pelanggaran Pemilu selama tujuh hari, sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Pengacara Publik LBH Jakarta Tigor Hutapea kepada Antara di Jakarta, Senin, mengungkapkan aturan batas pelaporan pelanggaran kampanye tujuh hari setelah kejadian sebagai aturan aneh. Pasalnya, tindak pidana tersebut dinyatakan
8 April 2014
Siaran Pers
Jangan Pilih Partai Politik Perampok Frekuensi Publik
Waspadai informasi yang bias dari 6 stasiun televisi yang terafiliasi dengan parpol Setahun menjelang Pemilu 2014, kami mencatat ada tiga partai politik yang dengan masif dan sewenang-wenang telah mengeksploitasi stasiun televisi untuk kepentingan kelompoknya semata. Padahal untuk bisa bersiaran, stasiun televisi menggunakan frekuensi milik publik yang diamanatkan UU Penyiaran agar dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan
7 April 2014