Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 204 dari 227 · 2.715 artikel

Foto

Diskusi Publik “Actualization of Access to Justice Through for the Poor through Pro Bono Services”

Sebuah inisiasi yang sangat bagus antara “LBH Jakarta” dan “Ginting and Reksodiputro” untuk bekerja sama dalam memberikan jasa pro bono publico bagi rakyat miskin yang membutuhkan legal assistance. Ingin tahu lebih lanjut tentang praktek pro bono ini? Hadirilah Diskusi Publik “Actualization of Access to Justice Through for the Poor through Pro Bono Services”, yang akan

30 Oktober 2013

Rekam Media

Koalisi akan Pantau dan Advokasi Mogok Kerja 2013

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan sejumlah organisasi anggota koalisi masyarakat sipil siap memantau dan memberikan advokat mogok kerja nasional 2013. Selain YLBHI dan 14 jaringannya di daerah, dukungan serupa datang dari TURC, Imparsial, Elsam, dan Kontras. Dalam pernyataan sikap mereka di Jakarta, Senin (28/10) kemarin, anggota Koalisi menyebutkan akan memanfaatkan jaringan kerja di

29 Oktober 2013

Rekam Media

Dahlan Diminta Segera Hapus Outsourcing

TEMPO.CO, Jakarta – Gerakan Bersama Buruh dan Pekerja BUMN (Geber BUMN) mendesak Kementerian Badan Usaha Milik Negara menjalankan rekomendasi panitia kerja Komisi IX DPR RI tentang ketenagakerjaan alih daya (outsourcing) perusahaan milik negara. Rekomendasi panitia kerja yang dibentuk oleh Komisi IX tersebut berisi penghapusan alih daya di BUMN. “Kami mendesak Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk mengeluarkan

29 Oktober 2013

Pengorganisasian

Diskusi Komunitas : Belajar Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

LBH Jakarta. Hari minggu tanggal 27 Oktober 2013 bertempat di pinggir kali klender diadakan diskusi komunitas bersama pekerja rumah tangga (PRT). Diskusi komunitas ini diikuti 12 orang peserta dari LBH jakarta, Paralegal LBH Jakarta, warga sekitar yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dan pedagang. Sesi diskusi diawali dengan perkenalan LBH Jakarta dan para peserta, setelahnya

29 Oktober 2013

Siaran Pers

DISKUSI KOMUNITAS “TOLAK PENGGUSURAN”

LBH Jakarta. Adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara rakyat dan penguasa menjadi sesuatu hal yang misterius dan sulit untuk dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut secara nyata dan sering tampak dalam aksi penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah dengan dalil utilitarianisme-nya dimana rakyat yang menempati lahan negara merupakan tindakan yang “illegal” dan patut ditertibkan. Untuk itu

28 Oktober 2013

Karir

HASIL PENERIMAAN PENGACARA PEMBELA PIDANA

PENGUMUMUMAN  PENERIMAAN PENGACARA PEMBELA PIDANA (CRIMINAL DEFENSE LAWYER) LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA Berdasarkan serangkaian tes yang diberikan, kualifikasi serta kompetensi penerimaan Pengacara Pembela Pidana LBH Jakarta 2013, baik tertulis psikotest, maupun wawancara, bersama ini LBH Jakarta : 1. Menetapkan : Hendra Supriatna, S.H. Lana Teresa Siahaan, S.H. Novalia Matondang, S.H. Romy Leo Rinaldo, S.H. Untuk

28 Oktober 2013

Uncategorized

HASIL PENERIMAAN ASISTEN PENGACARA PEMBELA PIDANA

PENGUMUMUMAN PENERIMAAN ASISTEN PENGACARA PEMBELA PIDANA (CRIMINAL DEFENSE LAWYER ASISTENT) LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA 2013 Berdasarkan serangkaian tes yang diberikan, kualifikasi serta kompetensi penerimaan Asisten Pengacara Pembela Pidana LBH Jakarta 2013, baik tertulis, maupun wawancara, bersama ini LBH Jakarta : 1. Menetapkan : Annisa Rizky, S.H. Beren Merary, S.H. D.R. Golda Meir, S.H. Dinni Sufiyani,

28 Oktober 2013

Rekam Media

Kejamnya Salah Tangkap dan Salah Adili…

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus salah tangkap dan salah mengadili diduga kuat terjadi lagi. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak penyidik Polda Metro Jaya mengembangkan fakta baru pembunuhan pengamen bernama Dicky Maulana (18) di kolong jembatan Cipulir, Jakarta Selatan, akhir Juni lalu. Fakta tersebut adalah pengakuan seorang pengamen berinisial IP (18) yang mengaku terlibat dalam pembunuhan

28 Oktober 2013

Rekam Media

HPP ‘Gerbang’ Minimalisir Polisi Salah Tangkap

Sejak KUHAP diberlakukan puluhan tahun lalu, kasus salah tangkap oleh polisi masih terus terjadi. Meski aturan penangkapan dan penahanan telah diatur dalam KUHAP, tindakan salah tangkap hingga korban duduk di kursi pesakitan terbilang banyak. Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) yang tertuang dalam Revisi KUHAP menjadi angin segar bagi proses penegakan hukum yang adil dan jujur. Setidaknya,

28 Oktober 2013

Siaran Pers

KOALISI MASYARAKAT SIPIL MENDUKUNG MOGOK NASIONAL

Koalisi Masyarakat Sipil Mendukung mogok nasional yang dilakukan para buruh di Indonesia pada tanggal 28-30 Oktober diawali dengan aksi-aksi di berbagai daerah, kemudian berpuncak pada Mogok Nasional pada tanggal 31 Oktober dan 1 November 2013. Pasalnya Aksi dan Mogok Nasional yang dilakukan oleh buruh tersebut dijamin oleh Konstitusi UUD 1945 dan dibenarkan oleh Undang-undang Ketenagakerjaan.

28 Oktober 2013

Siaran Pers

Bareskrim Mabes Polri Mendukung Dibentuknya Unit Perburuhan di Kepolisian

Pada hari Kamis, 24 Oktober 2013 Sebagai kelanjutan dari diskusi mengenai mendukung di bentuknya unit khusus perburuhan di Kepolisian LBH Jakarta bersama Serikat Buruh melakukan pertemuan dengan Bareskrim Mabes Polri untuk membahas tentang pentingnya dibentuk unit khusus perburuhan di Kepolisian. Sebelumnya LBH Jakarta dan beberapa perwakilan Serikat Buruh melakukan audiensi ke Komisi Kepolisian Nasional pada

28 Oktober 2013

Siaran Pers

Ahli Hukum Pidana dan Perburuhan Dukung Dibentuk Unit Khusus Perburuhan di Kepolisian RI

Pada hari Selasa, 22 Oktober 2013, LBH Jakarta bersama Serikat Buruh mengadakan Focuss Group Discussion (FGD)  mengenai pembentukan unit khusus perburuhan di Kepolisian RI. Narasumber dalam FGD tersebut, diantaranya; Dr. Surastini, S.H., M.H. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia  dan Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Diskusi ini dibuka oleh Eny

25 Oktober 2013