Siaran Pers & Berita Advokasi

Rekam Media

Perlu Ijtihad Hukum untuk Tinjau Sengketa yang Libatkan Akil Mochtar

JAKARTA, KOMPAS.com – Kasus dugaan suap dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif  Akil Mochtar, menimbulkan tanda tanya terkait dengan putusan-putusan MK yang melibatkan Akil. Peneliti Indonesian Legal Roundtable, Erwin Oemar mengatakan, perlu terobosan hukum untuk meninjau kembali putusan-putusam tersebut. “Kalau ada bukti baru (novum) adanya penyalahgunaan, maka saya

7 Oktober 2013

Rekam Media

Seleksi Hakim MK Harus Transparan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Advokasi Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Muhammad Isnur berpendapat, salah satu persoalan mendasar kualitas hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah proses rekrutmen hakim konstitusi yang tidak jelas. Demi mencegah kasus Akil Mochtar terulang lagi, mekanisme seleksi calon hakim konstitusi harus transparan dan akuntabel. “Tanpa keterlibatan publik, hakim konstitusi yang berasal dari pemerintah

7 Oktober 2013

Uncategorized

Pelatihan Advokasi Hukum Perburuhan

Pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 5 dan 6 Oktober 2013, diadakan pelatihan mengenai hukum perburuhan untuk buruh di Kabupaten Karawang yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI). Pada hari pertama materi diisi oleh Alghiffari Aqsa (Pengacara Publik LBH Jakarta) dan Tigor Hutapea (Pengacara Publik LBH Jakarta), ada beberapa materi yang

7 Oktober 2013

Siaran Pers

5 TAHUN UU ITE: 1 PASAL REPRESIF, 25 KORBAN, LALU BERAPA LAGI YANG AKAN DI-PRITA-KAN?

Masih ingat Prita Mulyasari? Ibu rumah tangga yang diperkarakan oleh pasal 27 ayat 3 UU ITE oleh RS Omni International pada Agustus 2008? Kita berpikir semua  masalah selesai ketika masyarakat bereaksi keras atas keputusan tidak adil tersebut. Tapi ternyata tidak. Karena kita tak pernah menyentuh akar masalahnya. Termasuk Prita, ada total 25 korban gara-gara pasal

7 Oktober 2013

Siaran Pers

Festival Film Fakta Lain Sejarah 1965

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau biasa dikenal dengan istilah G30S adalah awal dari tragedy kemanusiaan, yang menewaskan lebih dari 500.000 orang[1] warga sipil dengan dalih “pembersihan” komunis dari Indonesia. Pembunuhan massal terjadi akibat propaganda Orde Baru yang menyatakan peristiwa tersebut sebagai gerakan pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Soeharto bahkan memberi singkatan resmi yakni G30S/PKI.

4 Oktober 2013

Siaran Pers

PENGGUSURAN PAKSA; PEMDA BEKASI BIARKAN WARGA TERLANTAR DAN TRAUMA

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan layak (UU. No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 40)   Kamis, 26 September 2013 adalah hari memilukan bagi ribuan warga yang menempati lahan di Tanah Merah, Kp. Rawa Pasung RW.04, Kp. Rawa Bambu RW.06, Kel. Kali Baru, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi. Bagaimana tidak, di hari

4 Oktober 2013

Uncategorized

Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Mengabaikan Gugatan Citizen Lawsuit

Jakarta, 3 Oktober 2013, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mengajukan somasi (teguran) kepada Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta atas rencana pembelian saham PALYJA melalui BUMD PT. Pembangunan Jaya dan PT. Jakarta Propertindo. KMSSAJ menilai, pembelian saham tersebut telah mengabaikan Gugatan Warga Negara yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain

4 Oktober 2013

Uncategorized

Lomba Videoklip dengan tema “Disabilitas, Hukum dan Keadilan”

4 Oktober 2013

Karir

PENERIMAAN PENGACARA PENANGANAN KASUS PIDANA

PENGUMUMAN PENERIMAAN PENGACARA PENANGANAN KASUS PIDANA (CRIMINAL DEFENSE LAWYER) LBH Jakarta LBH Jakarta adalah organisasi yang berpengalaman sejak tahun 1970 dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tertindas. Dilihat dari catatan akhir tahun paling tidak dari 2008 – 2012, LBH Jakarta menerima sekitar 1000 kasus pengaduan setiap tahunnya. Dari rata-rata pengaduan

4 Oktober 2013

Karir

PENERIMAAN ASISTEN PENGACARA PUBLIK KASUS PIDANA LBH JAKARTA

P E N G U M U M A N PENERIMAAN ASISTEN PENGACARA PUBLIK KASUS PIDANA LBH JAKARTA LBH Jakarta adalah organisasi yang berpengalaman sejak tahun 1970 dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang tertindas. Dilihat dari catatan akhir tahun paling tidak dari 2008 – 2012, LBH Jakarta menerima sekitar 1000

4 Oktober 2013

Karir

PENERIMAAN STAF PROGRAM CRIMINAL DEFENSE LAWYER LBH JAKARTA

P E N G U M U M A N STAF PROGRAM CRIMINAL DEFENSE LAWYER LBH JAKARTA Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 Pengaduan/Kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. Perjuangan

4 Oktober 2013

Siaran Pers

Peradilan Sesat yang Memenjarakan 4 Pengamen Korban Salah Tangkap

Teriakan histeris orang tua 4 pengamen membahana di Pengadilan Negeri Jakarta selatan pasca putusan hakim. Harapan berkumpul dan saling berbagi kasih sayang ataupun untuk mendidik  anak kekasih hati kini sudah pupus. Sebagai seorang ibu yang telah melahirkan mereka, perasan tersebut kini kian dalamnya memilukan hati mereka. Persidangan berjalan sangatlah cepat, dan terkesan terburu-buru. Kurang lebih

3 Oktober 2013