Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 212 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
SEMINAR PUBLIK LAUNCHING HASIL PENELITIAN
LBH Jakarta pada hari Kamis, 23 Agustus 2013 menyelenggarakan Seminar Publik Launching Hasil Penelitian Dana Bantuan Hukum yang Ideal Untuk Menjamin Pemenuhan Atas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Indonesia. Seminar ini diadakan untuk mempublikasikan dan mendiskusikan penelitian yang dilakukan oleh LBH jakarta bersama dengan LBH Padang, Surabaya, Makasar, dan Papua yang dilakukan sejak bulan
23 Agustus 2013
Siaran Pers
LBH JAKARTA MENOLAK UNDANGAN SEKRETARIAT ASEAN UNTUK MENERIMA AHRD SECARA SIMBOLIS
LBH Jakarta kembali menyatakan sikap menolak Deklarasi HAM ASEAN (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD). Direktur LBH Jakarta, Febi Yonesta, mendapat undangan dari Sekretariat ASEAN untuk menerima secara simbolis AHRD pada acara perayaan hari ASEAN. LBH Jakarta tetap pada penilaian kami bahwa banyak pasal-pasal dalam AHRD yang dibawah standar HAM Internasional. Acara yang bertajuk Celebrating ASEAN Day
23 Agustus 2013
Siaran Pers
Hapus Outsourcing di BUMN
Pada hari ini Kamis 22 Agustus 2013 pada konferensi pers di LBH Jakarta, KSPI – LBH Jakarta bersama ASPEK, SPSMI, FSPPARKES menyatakan sikap menuntut penghapusan outsourcing di BUMN. Konferensi persi dibuka dengan beberapa sharing dari serikat-serikat pekerja outsource yang selama ini hak-haknya tidak dipenuhi dengan layak. Seperti yang kemudian Andrian Ketua SPOS Jamsostek sampaikan, bahwa
22 Agustus 2013
Advokasi Kebijakan
TELECONFERENCE DALAM SIDANG PEMERIKSAAN
Pro kontra seputar ide penggunaan metode teleconference untuk pemeriksaan saksi persidangan kasus Cebongan bergulir di tengah pembahasan RUU KUHAP di DPR RI. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memandang metode teleconference diperlukan untuk melindungi kepentingan saksi. Sementara, pihak TNI berpendapat sebaliknya, karena tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang pemeriksaan saksi dengan metode teleconference Pada
22 Agustus 2013
Advokasi Kebijakan
HAK TERSANGKA/ TERDAKWA DALAM RUU KUHAP
Kasus yang menimpa Ruben Pata Sambo (72) yang kini mendekam di LP Lowokwaru, Malang. dan tengah menunggu eksekusi mati, menjadi polemik dalam dunia hukum kita. Ia bersama dua anaknya dipidana atas tuduhan membunuh satu keluarga pada 23 Desember 2005 silam. Namun, ternyata bukan mereka pelaku sebenarnya, empat pelaku pembunuhan yang sebenarnya telah ditangkap dan menyatakan
22 Agustus 2013
Siaran Pers
Kerusuhan Lapas: Mendesaknya Pembenahan Sistem Peradilan Pidana Kita
Pada hari ini, 20 Agustus 2013 diadakan konferensi pers di LBH Jakarta terkait kerusuhan yang terjadi di Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) beberapa waktu lalu. Adapun Lembaga-Lembaga Pemasyarakatan tersebut di antaranya di LP Tanjung Gusta, LP Labuhan Ruku, LP Tulung Agung, dan Batam. Terhadap masalah ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberi tanggapan, dimana solusi
21 Agustus 2013
Siaran Pers
Pemprov DKI tak Seriusi Gugatan Penangguhan Upah
Selasa (20/08), sidang gugatan Penangguhan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur memasuki agenda pembuktian. Namun dari para pihak yang hadir, baru pihak Penggugat dan pengusaha, sebagai Tergugat Intervensi, yang menyerahkan alat bukti surat. Sementara, perwakilan dari pihak Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak menyerahkan alat
21 Agustus 2013
Siaran Pers
BAYARKAN THR DAN TINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL
LBH Jakarta bersama Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) pada tanggal 20 Agustus 2013 mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Kemenakertrans) dengan berunjuk rasa untuk melaporkan Pengusaha Nakal yang tidak membayarkan THR terhadap Pekerja/Buruh dan mendesak Kemenakertrans serta jajarannya untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR)
21 Agustus 2013
Rekam Media
LBH Jakarta: Kerusuhan Lapas Dipicu Kebutuhan Dasar Napi Tidak Terpenuhi
JAKARTA, Jaringnews.com – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengemukakan, kerusuhan di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) selain dipicu masalah kelebihan kapasitas (over capacity) juga karena tidak terpenuhi kebutuhan dasar narapidana atau tahanan. Wakil Direktur LBH Jakarta Restaria Hutabarat mengungkapkan, di Polres Kupang dan Jakarta Selatan, tahanan mendapat jatah makanan sebanyak dua kali sehari.
21 Agustus 2013
Rekam Media
LBH: Kerusuhan Lapas Terjadi karena Over Kapasitas
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terjadi di Tanah Air bukan hanya dari faktor keamanan, melainkan karena kelebihan jumlah tahanan. “Kerusuhan yang terjadi di Lapas karena over capacity warga binaan,” kata Wakil Direktur LBH Restaria Hutabarat di Kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2013). Restaria menuturkan, berdasarkan
21 Agustus 2013
Rekam Media
LBH Jakarta Tuntut Kemenkumham Mereformasi Sistem Peradilan
JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, mengkritisi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang mengagas satuan tugas keamanan dan ketertiban untuk mengatasi ketertiban di Lembaga Permasyarakatan (Lapas). “Padahal permasalahan sebenarnya tidak sesederhana itu. Terjadinya kericuhan di beberapa Lapas, merupakan runtutan permasalahan yang terus menerus terjadi,” kata Ketua Tim Advokasi LBH Jakarta, Maruli di kantornya,
21 Agustus 2013
Siaran Pers
TINDAK TEGAS PENGUSAHA NAKAL TIDAK BAYAR THR SEBELUM BULAN SYAWAL BERAKHIR!
LBH Jakarta bersama Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Korban PHK (Gebuk PHK) mendatangi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk melaporkan Pengusaha Nakal yang tidak membayar THR terhadap Pekerja/Buruh dan meminta Menakertrans beserta jajarannya untuk menindak tegas perusahaan “Nakal” yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Pekerja/Buruh dengan memberikan sanksi pidana dan administrasi. Menurut
21 Agustus 2013