Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 23 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kebijakan
Tolak Perppu Cipta Kerja, Jokowi Pengkhianat Rakyat & Konstitusi
Akrobat Hukum Pemerintah di Penghujung Tahun Di penghujung tahun 2022, tepatnya pada 30 Desember 2022, Pemerintah melakukan akrobat hukum untuk menghidupkan kembali UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Alih-alih melaksanakan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 untuk memperbaiki UU Cipta Kerja baik secara prosedural maupun substansial, Pemerintah justru terus menerus menerbitkan aturan
9 Januari 2023
Advokasi Kasus
Orang Tua Murid Layangkan Keberatan Administratif atas Tindakan Wali Kota Depok yang Berupaya Memusnahkan SDN Pondok Cina 1 secara Sewenang-wenang
Upaya Penggusuran SDN Pondok Cina 1 Pada 11 Desember 2022 lalu Pemerintah Kota Depok berupaya memusnahkan bangunan SDN Pondok Cina 1 dengan mengerahkan ratusan aparatnya. Tindakan tersebut didasarkan pada surat Wali Kota Depok nomor 593/281-BKD tertanggal 9 Juni 2022 yang pada pokoknya berisi persetujuan pengalihan status lahan SDN Pondok Cina 1 dari tempat pendidikan menjadi
9 Januari 2023
Advokasi Kebijakan
Sidang Pemeriksaan Gugatan PJ Kepala Daerah Resmi Dibuka PTUN Jakarta
Pembacaan Gugatan PJ Kepala Daerah Pada Kamis, 5 Januari 2023, telah dilangsungkan sidang pertama pembacaan gugatan antara warga masyarakat terhadap Presiden RI dan Mendagri RI terkait perbuatan melawan hukum dalam pengangkatan penjabat kepala daerah. Pembacaan gugatan perkara yang teregistrasi dengan nomor: 422/G/TF/2022/PTUN.JKT tersebut dilangsungkan secara elektronik. Pembacaan gugatan tersebut dilakukan setelah menempuh proses dismissal dan
5 Januari 2023
Advokasi Kebijakan
PTUN Jakarta Mulai Gelar Sidang Gugatan Pemutusan Akses 8 Platform Digital
Pembacaan Gugatan Kominfo Secara Elektronik Tim Advokasi Kebebasan Digital (TAKD) telah menyelesaikan perbaikan Gugatan terkait Pemutusan Akses terhadap delapan situs layanan internet, aplikasi game dan platform digital yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan menyerahkan perbaikan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Selasa, 3 Januari 2023, secara langsung dan elektronik.
4 Januari 2023
Siaran Pers
PERPPU Cipta Kerja: Wajah Kediktatoran Pemerintah Dalam Praktik Legislasi
Rabu (30/12), di penghujung tahun ini Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang disampaikan dalam keterangan pers bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD serta Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, di Kantor Presiden. sampai dengan saat
31 Desember 2022
Siaran Pers
Larangan Ibadah Natal HKBP Betlehem: Pemerintah Daerah Gagal Menjamin Hak atas KBB
Represi atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) kembali terjadi. Kali ini menimpa Jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Aparat setempat melarang ibadah Natal pada tanggal 24 dan 25 Desember 2022. Video yang beredar menunjukkan warga juga melarang ibadah Natal dan menyatakan ibadah itu tidak sah karena dilakukan di
27 Desember 2022
Advokasi Kebijakan
Mahkamah Konstitusi Hanya Formalistik dan Tidak Kontekstual dalam Melakukan Pengujian Revisi Kedua UU PPP
Selasa, 20 Desember 2022, Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Revisi Kedua UU PPP), yaitu Perkara Nomor 82/PUU-XX/2022. Dalam putusan yang dibacakan Selasa (20/12) tersebut, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya karena permohonan pemohon dinilai tidak beralasan
22 Desember 2022
Uncategorized
Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2021
“Senjakala Demokrasi: Di Bawah Kendali Oligarki” tema ini dipilih karena LBH Jakarta masih menilai kondisi demokrasi di Indonesia masih mengkhawatirkan di beberapa tahun terakhir. Pelan tapi pasti, kemunduran terjadi di semua lini, senjakala demokrasi sudah tiba. Kedaulatan rakyat sedang dipinggirkan untuk diganti menjadi kedaulatan elit-oligarki dengan menggunakan cara-cara hegemonik yang seolah demokratis padahal tidak. Para
22 Desember 2022
Publikasi
Catahu 2022 “Senjakala Demokrasi: Di Bawah Kendali Oligarki”
Rabu, 21 Desember 2022, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2022. Peluncuran ini dilatarbelakangi oleh kondisi Demokrasi yang semakin mengkhawatirkan beberapa tahun terakhir. Pelan tapi pasti, kemunduran terjadi di semua lini, senjakala demokrasi sudah tiba. Kedaulatan rakyat sedang dipinggirkan untuk diganti menjadi kedaulatan elit-oligarki dengan menggunakan cara-cara hegemonik yang seolah demokratis
21 Desember 2022
Advokasi Kasus
Pencemaran Debu Batubara di Marunda Babak 2: Fungsi Pengawasan Tidak Berjalan, Pemerintah Tidak Belajar dari Kasus PT KCN
Audiensi 16 September 2022 Terhitung sejak 3 September 2022 lalu mulai terjadi kembali pencemaran lingkungan akibat debu batubara di wilayah Marunda, di mana hal ini terbukti dengan hasil pendokumentasian warga dengan adanya lantai selasar rumah warga yang kembali menghitam akibat debu batubara. Merespon situasi tersebut, F-MRM bersama-sama dengan LBH Jakarta meminta tindak lanjut atas aduan
21 Desember 2022
Karir
Pembukaan Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta 2023
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukum tersebut. Siapa Yang Kami
20 Desember 2022
Siaran Pers
LBH Jakarta Ajukan Diri Sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) Dalam Kasus Roy Suryo
16/12/2022 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan diri sebagai Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dengan mengajukan pendapat tertulis ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus tuduhan ujaran kebencian (hate speech), penodaan agama, dan penyebaran berita bohong dalam perkara atas nama Terdakwa KRMT Roy Suryo. Dalam pendapat tersebut, pada pokoknya LBH Jakarta menyatakan bahwa Roy Suryo
18 Desember 2022