Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 3 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
Sidang Pemeriksaan Setempat Ungkap Fakta Sertifikat Hak Pakai Diterbitkan di Atas Tanah yang Dikuasai Masyarakat Desa Rancapinang
Rancapinang, 30 Juni 2026 – Koalisi Rancapinang untuk Keadilan bersama Para Penggugat, masyarakat Desa Rancapinang, dan Pemerintah Desa Rancapinang menghadiri agenda Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang dalam perkara Nomor 10/G/2026/PTUN.SRG. Pemeriksaan Setempat ini merupakan bagian krusial dari tahapan pembuktian materiil dalam gugatan warga terhadap penerbitan Sertifikat Hak
2 Juli 2026
Siaran Pers
80 Tahun Polri, Gagal Reformasi (Hari Bhayangkara 2026)
1 Juli 2026 menandai peringatan Hari Bhayangkara ke-80 sekaligus berlangsungnya 28 tahun mandat reformasi Polri sebagai salah satu tuntutan gerakan reformasi 1998. Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum penanda perwujudan komitmen reformasi Kepolisian yang melahirkan institusi Kepolisian sipil yang semakin profesional, demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun ironisnya, Kepolisian gagal menjalankan agenda reformasi
1 Juli 2026
Siaran Pers
Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia Minta Komnas HAM Berikan Pendapat dalam Uji Materiil Penggunaan Anggaran Pendidikan untuk MBG
Jakarta, 24 Juni 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai bagian dari Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) telah menyampaikan permohonan pendapat secara tertulis kepada Komnas HAM terkait Uji Materiil Pasal 22 ayat (2) dan (3) beserta penjelasannya dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 yang saat ini sedang diperiksa oleh
24 Juni 2026
Siaran Pers
53 Hari Naskah Perpres Tak Dibuka ke Publik, LBH Jakarta Pertanyakan Komitmen Pemerintah Lindungi Ojek Online
Jakarta, 23 Juni 2026 – LBH Jakarta mengirimkan Surat Permohonan Salinan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Sebelumnya, pada 1 Mei 2026, di tengah perayaan Hari Buruh Internasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa “saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online”. Melalui
24 Juni 2026
Siaran Pers
Tim Advokasi Buruh PT GII Ajukan Permohonan Asistensi dan Pengawalan Kasus kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jakarta, 23 Juni 2026 – LBH Jakarta yang tergabung dalam Tim Advokasi Buruh PT Gabri Indo Italy (PT GII) resmi mengajukan permohonan asistensi dan pengawalan kasus kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) pada Selasa, 23 Juni 2026. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Amerika dan Eropa c.q. Direktur Eropa
23 Juni 2026
Publikasi
Konflik Berlarut, Wujudkan Reforma Agraria Sejati: Warga Berhak Bertani, Berkebun, dan Memperjuangkan Lingkungan Hidup di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor
Bogor, 17 Juni 2026 — Tim Hukum Aliansi Sukajaya Melawan bersama dua orang Warga Desa Sukajaya menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai saksi di Polres Bogor. Pemanggilan didasarkan pada aktivitas pegawai PT Prima Mustika Candra (PMC) yang melakukan pengukuran tanah di sekitar Kampung Sinarwangi RT/RW 005/006, Desa Sukajaya, tanpa ada informasi dan transparansi yang memadai untuk diketahui
20 Juni 2026
Siaran Pers
Sidang Gugatan Warga Rancapinang Masuki Tahap Penyerahan Bukti Surat Tambahan
Serang, 18 Juni 2026 – Sidang lanjutan gugatan warga Desa Rancapinang terhadap Sertipikat Hak Pakai Nomor 01/Rancapinang atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia kembali digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang, Kamis (18/6). Objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pakai dengan luasan 3.646.390 meter persegi yang berada di Desa Rancapinang, Kecamatan
19 Juni 2026
Uncategorized
Audiensi Warga Pulau Pari dengan DPD RI: Menagih Janji Penyelesaian Konflik Lingkungan
19 Juni 2026 — Warga Pulau Pari audiensi dengan DPD RI menuntut penyelesaian konflik agraria dan lingkungan pesisir yang berlarut. LBH Jakarta dampingi warga jaga ruang hidup.
19 Juni 2026
Siaran Pers
Audiensi Warga Pulau Pari dengan DPD RI Terkait Konflik Lingkungan di Pulau Pari
Jakarta, 17 Juni 2026 – Warga Pulau Pari bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Kantor DPD RI. Pertemuan yang berlangsung di lantai 3 Kantor DPD RI tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Agraria dan Tata
18 Juni 2026
Siaran Pers
Kemenangan Buruh Perempuan PT Maya Muncar: KIP Perintahkan Kemnaker Buka Dokumen Penghentian Penyidikan Pidana Ketenagakerjaan
Jakarta, 10 Juni 2026 – Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan seluruh permohonan sengketa informasi publik yang diajukan oleh para buruh PT Maya Muncar. Dalam amar putusannya, Majelis Komisioner KIP menyatakan bahwa dokumen penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terhadap buruh PT Maya Muncar merupakan informasi publik yang terbuka dan
11 Juni 2026
Publikasi
Tindakan Penggusuran Paksa dengan Kekerasan oleh Pusziad TNI AD terhadap Warga RW 10 Lenteng Agung Adalah Pelanggaran HAM dan Mengancam Keselamatan Warga
Jakarta, 10 Juni 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras tindakan penggusuran paksa yang dilakukan Pusat Zeni Angkatan Darat (Pusziad) TNI AD terhadap warga RW 10 Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Pengosongan dan pembongkaran rumah warga tanpa pemberitahuan layak telah berlangsung selama dua hari berturut-turut, yakni pada Selasa, 9 Juni 2026 dan dilanjutkan Rabu,
10 Juni 2026
Siaran Pers
Knowledge Hub LBH Jakarta: Ruang Belajar Digital untuk Memperluas Akses Pengetahuan Bantuan Hukum Struktural, Hak Asasi manusia dan Demokrasi.
Jakarta, 25 Mei 2026 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyelenggarakan diseminasi sekaligus peluncuran Knowledge Hub, sebuah platform pembelajaran digital yang dikembangkan untuk memperluas akses publik terhadap pengetahuan mengenai bantuan hukum struktural, hak asasi manusia, demokrasi, dan berbagai isu terkait perjuangan hak-hak warga. Platform ini lahir untuk menghimpun serta mengembangkan materi pembelajaran yang dihasilkan dalam
9 Juni 2026