Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 33 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kasus
MA Tolak Kasasi Jaksa: 3 Nelayan Pulau Pari Bebas dari Dakwaan
Jakarta, 7 April 2022 – Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap tiga nelayan pejuang Pulau Pari dengan nomor 873 K/Pid/2021 .Jo. No. 575/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr. dan nomor 922 K/Pid.Sus./2020 .Jo. No. 483/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung semakin menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang memutus bebas ketiga nelayan
7 April 2022
Publikasi
Catatan Akhir Tahun LBH Jakarta 2021
“Walau Dibungkam: Perjalanan Melawan Oligarki di Tengah Pandemi” dipilih menjadi tema Catatan Akhir Tahun 2021 untuk memotret perjalanan LBH Jakarta bersama korban dan masyarakat sipil dalam mengadvokasi berbagai kasus ketidakadilan di tengah kemunduran demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia yang semakin mengkhawatirkan. Peristiwa yang direkam di sepanjang tahun 2021 menunjukkan situasi Indonesia yang mengalami
7 April 2022
Publikasi
Demokrasi di Tengah Oligarki & Pandemi
Catatan Akhir Tahun adalah ruang evaluasi dan refleksi bagi internal LBH Jakarta terkait perjalanan lembaga dan mengukur capaian serta menghitung ulang tantangan yang dihadapi dalam gerakan bantuan hukum struktural ke depan. Kami menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan dan harus terus berbenah untuk memperbaiki diri. Masih banyak kasus yang belum tertangani secara ideal, pencari keadilan belum
7 April 2022
Advokasi Kasus
Laporan Masyarakat: UPR Indonesia 2022 tentang Hukuman Mati
Pada hari Selasa, 29 Maret 2022 Koalisi untuk Hapus Hukuman Mati (Koalisi HATI) mengirimkan laporan gabungan untuk Universal Periodic Review (UPR) Indonesia tahun 2002 tentang hukuman mati. Dalam laporan tersebut, Koalisi HATI melaporkan situasi hukuman mati di Indonesia sejak laporan terakhir di tahun 2017. Pada periode UPR sebelumnya, Indonesia mendapatkan 14 rekomendasi dari 27 negara
7 April 2022
Advokasi Kasus
Gugatan ASN Disabilitas: Pemberhentian Diskriminatif Kemenkeu
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib Menjamin Proses Rekrutmen, Penerimaan, Pelatihan Kerja, Penempatan Kerja, Keberlanjutan Kerja dan Pengembangan Karier Yang Adil Dan Tanpa Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas” Bunyi Pasal 45 UU Penyandang Disabilitas LBH Jakarta dan Perhimpunan Jiwa Sehat mendampingi DH, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas mental yang menggugat Kementerian Keuangan dan Badan Pertimbangan
6 April 2022
Advokasi Kasus
Pembungkaman Kebebasan Berpendapat dan Berserikat Ojol
LBH Jakarta mendesak Gojek, Grab, serta seluruh perusahaan ojek online dan kurir online untuk mencabut aturan yang melarang unjuk rasa, demonstrasi, dan berbagai kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum lainnya serta menghormati hak tiap-tiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan berekspresi di muka umum. Pemberlakuan aturan-aturan yang melarang tersebut secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
1 April 2022
Advokasi Kasus
Salah Tangkap Fikry Cs.: Tuntutan Jaksa melecehkan Peradilan
Tim Advokasi Anti Penyiksaan mengecam keras tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dalam persidangan perkara dugaan salah tangkap dan penyiksaan Tambelang di Pengadilan Negeri Cikarang, Kamis (24/3). Dalam tuntutannya, Terdakwa atas nama Abdul Rohman dituntut 2 Tahun 5 Bulan Penjara, sedangkan Terdakwa lainnya atas nama Muhamad Fikry, Randi Apriyanto, dan Muhamad Rizky dituntut
24 Maret 2022
Advokasi Kebijakan
Hari Air 2022 : 1 Tahun Menjelang Berakhirnya Privatisasi Air
Jakarta, 22 Maret 2022. Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pesimis terhadap proses penghentian privatisasi air di Jakarta. Hal ini mengingat proses kontrak perjanjian kerjasama terkait privatisasi air Jakarta ini akan berakhir di tahun 2023, namun proses transisi konsesi pengembalian pengelolaan air yang digadang-gadang akan berlangsung selama 6 bulan dirasa minim partisipasi publik dan
22 Maret 2022
Advokasi Kasus
HARIS DAN FATIA KORBAN KRIMINALISASI PEJABAT PUBLIK ATAS SKANDAL BISNIS DI PAPUA
Pada Jumat 18 Maret 2022, Haris dan Fatia ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik Polda Metro Jaya melalui Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka untuk masing-masing Nomor: B/4135/III/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus dan Nomor: B/4136/III/RES.2.5/2022/ Ditreskrimsus tertanggal 17 Maret 2022. Pemberitahuan tersebut disampaikan pada keduanya pada hari Jumat malam sekitar pukul 21.00 WIB berikut dengan panggilan untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada
19 Maret 2022
Advokasi Kasus
Vonis Lepas Pelaku Unlawful Killing Terhadap Laskar FPI Menambah Daftar Panjang Impunitas Brutalitas Polisi
Jum’at, 18 Maret 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan pembunuhan di luar proses hukum (unlawful killing) terhadap Laskar Front Pembela Islam (FPI), memutus lepas Terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda Yusmin Ohorella. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur-unsur pidana yang didakwakan terbukti. Namun, berdasarkan Pasal 49 KUHP,
19 Maret 2022
Advokasi Kasus
Kriminalisasi Jumhur Hidayat: TAUD Mengecam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi
Pada 18 Maret 2022 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara nomor 33/PID.SUS/2022/PT.DKI. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 November 2021 Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa Moh. Jumhur Hidayat Jumhur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” menyiarkan kabar
19 Maret 2022
Publikasi
Hentikan Kesewenang-wenangan Negara terhadap Ruang Hidup Perempuan
Siaran pers YLBHI dan 17 LBH Kantor dalam perayaan Hari Perempuan Internasional 2022 Hari perempuan Internasional atau yang lebih dikenal dengan akronim IWD (International Women’s Day) diperingati oleh seluruh perempuan di belahan dunia setiap tanggal 8 maret. Hari ini juga dimaknai sebagai sebuah momentum untuk menuntut adanya perubahan, kesamaan dan keadilan bagi perempuan. Dalam momen
8 Maret 2022