Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 39 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kasus
PIHAK TERLAWAN TIDAK HADIR, SIDANG GUGATAN PERLAWANAN (DERDEN VERZET) WARGA KAMPUNG PILAR ATAS PENETAPAN EKSEKUSI KEMBALI DITUNDA
Sidang gugatan perlawanan (derden verzet) yang diajukan warga kampung pilar kembali digelar. Sidang dengan agenda pemanggilan para pihak ini kembali ditunda lantaran tidak hadirnya Direktur PT. Nusuno Karya sebagai Terlawan I di persidangan. Majelis Hakim menyampaikan di muka sidang bahwasanya relaas sidang yang dikirim melalui juru sita Pengadilan Negeri Cikarang ke PT. Nusuno Karya tidak
20 Agustus 2021
Covid-19
Negara Harus Menjamin Pembiayaan Perawatan Pasien Covid-19
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 sebagaimana memang diwajibkan konstitusi. Sayangnya, hingga kini masih banyak ditemukan kasus keluarga pasien yang terpaksa harus membayar biaya perawatan Covid-19 kepada Rumah Sakit bahkan hingga ratusan juta rupiah. Komitmen pemerintah menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 dapat ditemukan dengan ditetapkannya Covid-19 sebagai penyakit yang menimbulkan
18 Agustus 2021
Publikasi
Kapitalisme dan Globalisasi: Sebuah Pengantar
Jakarta, Jum’at, 6 Agustus 2021; Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) 42 menggelar materi Kapitalisme dan Globalisasi: Sebuah Pengantar yang dipaparkan oleh narasumber Dr. Ruth Indiah Rahayu. Kelas ini dibantu oleh Ikhana Indah sebagai fasilitator dan Angga Miga Pramono sebagai co-fasilitator. Melalui tools Google Jamboard, kelas dibuka dengan memberikan catatan dan gambaran tentang kata “Kapitalisme” dan
17 Agustus 2021
Publikasi
PENGHAPUSAN DAN ANCAMAN KRIMINALISASI MURAL/GRAFFITI: PEMBUNGKAMAN KEMERDEKAAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT WARGA, PEMERINTAH ANTI KRITIK
Dalam dua hari terakhir terjadi Penghapusan serta ancaman kriminalisasi oleh aparat terhadap pembuat mural dan graffiti yang berisi kritik terhadap Pemerintah, adapun mural yang dihapus tersebut antara lain bergambar Presiden Joko Widodo yang bertuliskan 404: Not Found di Tangerang dan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” di Pasuruan. LBH Jakarta menilai tindakan penghapusan mural dan grafiti tersebut merupakan bukti nyata kemunduran demokrasi yang ditandai dengan ruang
17 Agustus 2021
Publikasi
Laporan Penyelidikan KOMNAS HAM RI terkait TWK KPK: Presiden Harus Segera Ambil Alih Proses Pengangkatan ASN KPK, Kembalikan 75 Pegawai KPK ke Posisi Semula dan Berhentikan Firli Bahuri, dkk,
Seperti diketahui Komnas HAM, menyimpulkan dalam Laporan Penyelidikannya bahwa ada 11 bentuk pelanggaran HAM yang terjadi pada proses asesmen TWK dalam rangka alih status Pegawai KPK menjadi ASN. Penyelenggaraan asesmen TWK merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia ditinjau dari Sisi Kebijakan, tindakan atau pelakuan, dan ucapan (pertanyaan dan pernyataan) yang memiliki karakteristik yang tidak sesuai dengan
16 Agustus 2021
Covid-19
PENGHAPUSAN INDIKATOR JUMLAH KEMATIAN: Bukti Nyata Serampangan Mengelola Data dan Penanganan Covid-19, dan Merupakan Perbuatan Melanggar Hukum
Pada Senin, 9 Agustus 2021, Luhut Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi merangkap sebagai Koordinator PPKM Darurat di Jawa dan Bali mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 di Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Pemerintah juga menyatakan mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 karena adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari
13 Agustus 2021
Publikasi
SIDANG PENGUJIAN REVISI UU MAHKAMAH KONSTITUSI
Pada Senin, 09 Agustus 2021, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Revisi UU MK) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Pemerintah. Salah satu perkara yang disidangkan adalah Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh Koalisi Selamatkan Mahkamah Konstitusi. Terhadap keterangan
10 Agustus 2021
Advokasi Kasus
Tindak Lanjut Gugatan Korupsi Bansos: Korban Daftarkan Memori Kasasi
Pada hari ini, Senin, 9 Agustus 2021, korban korupsi bansos yang diwakili oleh Tim Advokasi Korban Korupsi Bansos mendaftarkan Memori Kasasi yang ditujukan terhadap Mahkamah Agung melalui kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sebelumnya pada 26 Juli 2021, Tim Advokasi telah menyatakan upaya hukum kasasi terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor)
9 Agustus 2021
Publikasi
Pelanggaran Pembukaan Sekolah Tatap Muka di Awal Tahun Ajaran Baru
Kebijakan PPKM darurat yang diperpanjang sampai dengan 2 Agustus 2021 mengharuskan kegiatan belajar mengajar secara online/daring guna menekan angka penyebaran Covid-19. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan/pelatihan lainnya pada daerah dengan laju transmisi penyebaran Covid-19 yang tinggi. Meski demikian, banyak sekolah atau institusi pendidikan yang ternyata tidak mengindahkan ketentuan
2 Agustus 2021
Publikasi
“Reclaim Your Rights!” untuk Memperluas Konsolidasi Gerakan Bantuan Hukum Struktural
Pada Jumat lalu (30/7/2021), LBH Jakarta resmi membuka dan menyelenggarakan Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) yang ke-42 secara daring. Peresmian pembukaan KALABAHU 42 dilakukan oleh Arif Maulana selaku Direktur LBH Jakarta. Selain itu, pembukaan KALABAHU 42 juga dilanjutkan dengan diskusi publik yang mengangkat tema “Reclaim Your Rights!”. Kegiatan yang juga disiarkan secara langsung melalui kanal
31 Juli 2021
Advokasi Kasus
Tindak Lanjut Gugatan Warga Gusuran Pekayon-Jakasetia: Ditolak Dengan Perma No. 2 Tahun 2019, Warga Ajukan Banding
Warga Pekayon-Jakasetia yang sejak Februari mengajukan gugatan terhadap beberapa badan pemerintahan atas penggusuran paksa yang dilakukan pada 2016 silam, gagal memasuki pokok perkara. Majelis Hakim menerima Eksepsi para Tergugat terkait Kompetensi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang untuk mengadili perkara. Warga Pekayon-Jakasetia bersama LBH Jakarta sebagai Kuasa Hukumnya mengajukan upaya hukum banding atas
31 Juli 2021
Advokasi Kasus
Tindak Lanjut Gugatan Korupsi Bansos: Korban Ajukan Kasasi
Pada hari ini, Senin, 26 Juli 2021, korban korupsi bansos yang diwakili oleh Tim Advokasi secara resmi mendaftarkan upaya hukum kasasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Upaya hukum tersebut diajukan terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta perkara nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst yang justru menolak permohonan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan
26 Juli 2021