Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 41 dari 227 · 2.715 artikel
Publikasi
Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Kalabahu 42
Hi, kawan semua! Kalian tahu, nggak? Dalam waktu dua tahun berturut-turut, Indonesia mendapatan nilai indeks demokrasi terendah selama 14 tahun berdasarkan laporan yang di rilis oleh The Economist Intelligence Unit (EIU). Pada 2020, Indonesia mendapat skor 6,48 dengan berada diurutan ke- 64. Penurunan skor tersebut membuat kondisi kebebasan sipil di Indonesia cenderung memburuk, ditandai antara
21 Juni 2021
Advokasi Kasus
LBH Jakarta Dorong POLRI Bentuk Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan
Kamis (10/06) LBH Jakarta bersama Staf Perencanaan Umum dan Anggaran (Srena) Polri melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 s/d 15.30 WIB. Audiensi disambut langsung oleh Brigjen Pol Drs. Budi Yuwono, M.H. selaku Kepala Biro Lembaga dan Tata Laksana (Karolemtala) Srena Polri. Audiensi juga dihadiri oleh perwakilan beberapa LBH Kantor dan Serikat Pekerja/Buruh. Audiensi ini ditujukan
11 Juni 2021
Advokasi Kasus
Tim Advokasi Papua Keberatan atas Surat Dakwaan JPU yang Dibuat Berdasarkan Fakta yang Keliru
Rabu, 2 Juni 2021, persidangan dua (2) orang aktivis Aliansi Mahasiswa Papua, yakni Ruland Rudolof Karafir yang merupakan Kepala Biro Pendidikan dan Pembinaan Pengurus Pusat Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Finakat Molama yang merupakan Sekretaris Jenderal Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Jakarta, telah memasuki agenda Pembacaan Eksepsi Penasihat Hukum dari Tim Advokasi Papua. Sejak
6 Juni 2021
Advokasi Kebijakan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tidak Serius dalam Transparansi Pengelolaan Air Bersih di Jakarta
Siaran Pers Tim Advokasi Hak atas Air Tak Kunjung Membawa Surat Kuasa pada Sidang Keterbukaan Informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tidak Serius dalam Transparansi Pengelolaan Air Bersih di Jakarta Tim Advokasi Hak atas Air mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta terhadap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (Pemprov DKI) Jakarta
6 Juni 2021
Advokasi Kasus
Polri Harus Independen dan Profesional Tindak Lanjuti Laporan Dugaan Gratifikasi Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri
Siaran Pers Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto meminta Indonesia Corruption Watch (ICW) tak membuat gaduh. Hal itu terkait pelaporan Ketua KPK Firli Bahuri atas dugaan gratifikasi Rp 141 juta dalam penyewaan helikopter. ICW juga diminta tak menyeret Polri dalam kasus tersebut karena Polri saat ini fokus kepada penanganan dampak kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional
5 Juni 2021
Advokasi Kasus
Sidang Kriminalisasi Jumhur Hidayat: Pembuktian Suatu Tindak Pidana dalam Delik Materil Harus dengan Pendekatan Kausalitas
Sidang Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (27/05). Pada persidangan tersebut, Tim Kuasa Hukum Jumhur hidayat menghadirkan ahli hukum pidana, Ahmad Sofian. Ahmad merupakan peneliti dan pengajar di Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara. Selain mengajar di Universitas Bina Nusantara, Sofian menjabat sebagai Sekretaris Jendral Komunitas Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia
3 Juni 2021
Advokasi Kebijakan
Pengaturan Komponen Cadangan dalam UU PSDN Tidak Sesuai dengan Tata Nilai Konstitusi dan HAM
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) yang mengatur tentang Komponen Cadangan. Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pembentukan Komponen Cadangan yang didasarkan pada UU PSDN tersebut sejatinya memiliki masalah baik secara substansial
3 Juni 2021
Advokasi Kasus
Siaran Pers TAUD: Laporkan Polda Metro Jaya ke Ombudsman RI
Siaran Pers: Ombudsman harus Memeriksa Polda Metro Jaya terkait Pembubaran, Penangkapan dan Penetapan Tersangka 9 Peserta Aksi Hari Pendidikan Nasional 2021 Kamis, 27 Mei 2021, Tim Advokasi untuk Demokrasi melaporkan dugaan Pelanggaran Prosedur, Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Tindakan Melampaui Wewenang yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya beserta jajaran dibawahnya dalam Aksi Hari Pendidikan Nasional
28 Mei 2021
Peradilan yang Adil
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kabulkan Penangguhan Penahanan Jumhur Hidayat
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Moh. Jumhur Hidayat dinyatakan dapat keluar dari Rumah Tahanan Negara cabang Bareskrim Mabes Polri berdasarkan Penetapan dengan nomor 2/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel yang dibacakan oleh Agus Widodo selaku Ketua Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara pada 6 Mei 2021 di ruang sidang utama Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
7 Mei 2021
Advokasi Kasus
Pelanggaran HAM harus Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Polusi Udara Jakarta
Siaran Pers JAKARTA, 6 Mei 2021 – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andri G.Wibisana berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan tuntutan yang diajukan 32 warga ibu kota terhadap tujuh lembaga negara. Dia menilai, dalam gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta ini bukan hanya mengenai pelanggaran kewajiban oleh pemerintah, namun terdapat satu
7 Mei 2021
Advokasi Kasus
PENETAPAN TERSANGKA PENGUNJUK RASA HARDIKNAS 2021 OLEH POLISI: SEKALI LAGI BUKTI KEMUNDURAN HAM & DEMOKRASI MASA PEMERINTAHAN JOKOWI
9 orang pengunjuk rasa dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 ditetapkan sebagai tersangka dugaan pidana Pasal 14 Ayat 1 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Pasal 216 dan 218 KUHP oleh Polda Metro Jaya pada hari Selasa 4 Mei 2021. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa
5 Mei 2021
Publikasi
MASIH BANYAK KENDALA YANG BELUM DAPAT TERATASI DALAM PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19
Virus Covid-19 di Indonesia telah mewabah sejak Maret 2020 dan memaksa hampir seluruh elemen masyarakat untuk melakukan aktivitas di dalam rumah, tak terkecuali kegiatan belajar mengajar. Seperti yang dilansir dari pemberitaan sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia – Nadiem Makarim menjelaskan bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah metode yang harus dipilih agar kegiatan pendidikan tetap
3 Mei 2021