Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 69 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
Hentikan Pelemahan Komisi Yudisial
Pada November 2018, Binsar Goeltom, Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, mengajukan gugatan tata usaha negara ke PTUN Jakarta dengan nomor 270/G/2018. Poin utama dari gugatan ini adalah meminta PTUN membatalkan kebijakan Komisi Yudisial untuk menerima calon hakim agung dari unsur non-karir. Sampai sejauh ini, proses gugatannya masih berjalan. Meskipun kelihatannya sederhana, gugatan ini punya implikasi
11 Maret 2019
Advokasi Kasus
Tim Advokasi Selamatkan KPK Serahkan Dokumen Kesimpulan Perkara Wadah Pegawai KPK vs Pimpinan KPK
Siaran Pers Tim Advokasi Selamatkan KPK Tim Advokasi Selamatkan KPK Serahkan Dokumen Kesimpulan Perkara Wadah Pegawai KPK vs Pimpinan KPK Kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta Tim Advokasi Selamatkan KPK yang terdiri dari YLBHI, ICW, LBH Jakarta, dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi telah memberikan dokumen kesimpulan perkara gugatan tata usaha negara kepada Majelis Hakim PTUN
4 Maret 2019
Publikasi
Pengumuman Lolos Seleksi Administrasi Calon Peserta KALABAHU 40
Daftar Calon Peserta Kalabahu 40 LBH Jakarta yang Lulus Seleksi Administratif 2019 Berikut adalah nama-nama calon peserta KALABAHU 40 yang lolos seleksi administrasi. Ujian tertulis Kalabahu 40 akan dilaksanakan pada Selasa, 26 Februari 2019 di LBH Jakarta. Ujian Gelombang 1 Registrasi pukul 09.30 WIB Ujian dilaksanakan pukul 09.45 – 12.00 WIB 1 Ega Alfika Universitas
23 Februari 2019
Advokasi Kasus
Masih Mencium Adanya Kejanggalan, LBH Jakarta akan Mengajukan Banding atas Kasus Korban Dugaan Salah Tangkap dan Penyiksaan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi membacakan putusan terhadap korban dugaan penyiksaan dan salah tangkap Musthofa bin Abdillah alias Tape, Senin (18/02. Hakim menyatakan bahwa Mustofa telah bersalah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan (begal) yang didakwakan kepadanya. Mustofa dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun oleh Majelis Hakim. “Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana pemerasan bersama-bersama
22 Februari 2019
Karir
Open Recruitment Staff of Campaign Jakarta Legal Aid Institute
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta selama ini konsisten berupaya memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Tidak kurang setiap tahunnya 1000 pengaduan/ kasus datang ke LBH Jakarta, dengan puluhan ribu pencari keadilan di belakangnya. Perjuangan ini tentu membutuhkan dukungan dan partisipasi publik, baik dukungan moril maupun finansial baik secara langsung maupun tidak
21 Februari 2019
Siaran Pers
Siaran Pers Potensi Pelanggaran Kode Etik Gugatan PTUN Hakim Binsar
Meskipun tahap proses seleksi Hakim Agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sudah selesai dilakukan, dan hasilnya dikirmkan ke Komisi 3 DPR, namun gugatan dari salah satu calon Hakim Agung Binsar M. Goeltom, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Binsar M. Goeltom menggugat keputusan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Komisi
20 Februari 2019
Karir
Open Recruitment Staff of Regeneration & Organization Development Jakarta Legal Aid Institute
Apa yang kami butuhkan Staf Kaderisasi & Pengembangan Organisasi (karena kami bukan Korporasi!) Karena Kami sedang membangun LBH Jakarta menjadi organisasi yang humanis, demokratis, mandiri, progresif, kredibel, berlandaskan nilai non-diskriminasi, artisipasi, akuntabel, jujur, transparan, berorientasi pada keadilan sosial dan keadilan gender, berpihak kepada masyarakat miskin dan buta hukum, sebagai mitra yang melayani, dalam rangka terwujudnya
20 Februari 2019
Advokasi Kasus
Regulasi Tidak Melindungi Masyarakat, Pinjaman Online Pertaruhkan Nyawa
Rilis Media No. 168/SK-ADV-PMU/II/2019 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyampaikan turut berduka cita mendalam atas meninggalnya Bapak Zulfadli, salah satu penerima pinjaman online yang ditemukan meninggal dunia akibat bunuh diri pada hari Senin lalu. LBH Jakarta sudah melakukan investigasi awal dan datang bertemu dengan istri Alm. Bapak Zulfadli. Saat ini beliau dalam keadaan sangat terpukul,
19 Februari 2019
Perkotaan Masyarakat Urban
Pendidikan Hukum dan Bantuan Hukum Keliling Menjadi Bekal Bagi Warga Pulau Pari
Selasa, 12 Februari 2019. LBH Jakarta kembali melakukan kegiatan Bantuan Hukum Keliling (Mobile Legal Aid) di Pulau Pari, Kepulauan Seribu. Kegiatan ini rutin dilakukan guna mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat, sekaligus melakukan pendidikan hukum dan HAM. Kegiatan kali ini juga merupakan rangkaian acara silahturahmi kepada masyarakat Pulau Pari. Kegiatan dimulai dengan pemaparan dari Bapak
19 Februari 2019
Siaran Pers
Serangan dan Teror Tidak Membuat Nyali Para Pegawai KPK Ciut
Gedung Merah Putih KPK dikelilingi oleh ratusan pegawai KPK-RI pada Kamis siang (7/2). Sembari memakai masker dan membentangkan kain hitam, para pegawai KPK-RI ini melakukan aksi demonstrasi solidaritas atas dianiaya dan dikeroyoknya 2 (dua) pegawai KPK-RI saat melakukan pengumpulan data dan informasi terkait adanya laporan dugaan korupsi pada 3 Februari 2019 lalu. Insiden penyerangan dan
15 Februari 2019
Publikasi
Syarat Pendaftaran KALABAHU 40
Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) merupakan pelatihan hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta semenjak tahun 1980. LBH Jakarta merupakan lembaga yang secara konsisten dan berkelanjutan memberikan bantuan hukum struktural kepada masyarakat miskin; buta hukum dan tertindas dengan mengedepankan nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia. Melalui KALABAHU, LBH
7 Februari 2019
Advokasi Kasus
Keterangan Saksi Fakta dan Ahli Menguatkan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan SK Mutasi Pegawai KPK
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali mengadakan persidangan sengketa tata usaha negara antara Wadah Pegawai (WP) KPK vs Pimpinan KPK pada Kamis (31/1). Persidangan kali ini memasuki agenda mendengar keterangan saksi fakta dan ahli dari pihak penggugat, dalam hal ini Wadah Pegawai KPK. Hadir sebagai saksi fakta Rasamala Aritonang (Kabag Perundang-undangan dan Produk Hukum
5 Februari 2019