Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 75 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kasus
Kejanggalan Tuntutan Jaksa dalam Sidang Kriminalisasi Nelayan Pulau Pari
KOALISI SELAMATKAN PULAU PARI Jalan Tegal Parang Utara No 37, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Telp.: (021) 021-79193363, Faks.: 021-7941673 Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari mengecam keras tindakan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang menuntut Sulaiman, nelayan Pulau Pari dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan pada persidangan Selasa (25/9) yang lalu. Tuntutan tersebut
9 Oktober 2018
Advokasi Kasus
Warga Pulau Pari Kembali Datangi Kementerian ATR/BPN Tagih Janji Penyelesaian Konflik Agraria
Warga Pulau Pari kembali melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Senin (01/10). Unjuk rasa tersebut dilakukan untuk meminta Kementerian ATR/BPN untuk mencabut sertifikat tanah yang dimiliki oleh PT. Bumi Pari Asri di Pulau Pari. Dalam unjuk rasa tersebut warga meminta agar pihak Kementerian ATR/BPN yang dipimpin oleh Sofyan
8 Oktober 2018
Advokasi Kasus
Warga Laporkan Satpol PP yang Keroyok Warga Batu Jaya Tanggerang
Jakarta, 04 Oktober 2018, sejumlah korban pengeroyokan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tanggerang dalam proses penggusuran paksa di Batuceper, Batu Jaya Tangerang melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Korban melakukan pelaporan dengan didampingi oleh kuasa hukum dari LBH Jakarta. Warga, pendamping dan kuasa hukum menilai, pengeroyokan yang dilakukan oleh Satpol PP tersebut merupakan pelanggaran
8 Oktober 2018
Siaran Pers
HUT 73 TNI: Hingga Kini TNI Masih Belum Profesional dan Belum Akuntabel
Siaran Pers Memasuki usianya yang ke 73 tahun, tampaknya belum ada reformasi signifikan di tubuh TNI. Masih langgengnya impunitas atas kejahatan personel TNI, praktik bisnis koruptif, hingga menguatnya gejala “Neo-Dwifungsi TNI”, menyebabkan TNI tidak bisa bekerja maksimal dan profesional sebagaimana mestinya: sebagai sebuah kekuatan tempur untuk mempertahankan Indonesia dari serangan luar. Reformasi TNI yang hingga
5 Oktober 2018
Advokasi Kasus
Warga Kampung Darussalam Batuceper Menolak Penggusuran Paksa
Pers Release Komite Anti Penggusuran Batuceper Warga Kampung Darussalam Batuceper Menolak Penggusuran Paksa dan Tidak Sah yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan Kecamatan Batuceper Riwayat Warga Batuceper Konflik lahan kembali terjadi di Batuceper Tanggerang. Kali ini warga yang bermukim di belakang SDN 1 Batuceper Tanggerang berkonflik dengan pihak Kecamatan Batuceper serta pihak Dinas Pendidikan
4 Oktober 2018
Advokasi Kasus
Laporan Keluarga Korban Extra Judicial Killing Diterima Propam
Selasa, 25 September 2018 keluarga korban extra judicial killing bersama LBH Jakarta melaporkan kasusnya ke Divisi Propam Polri. Pelaporan ini dilakukan guna mengusut pelaku penembakan karena dinilai telah melanggar prosedur penggunaan senjata api. “Tentu kita melaporkan kasus ini ke Propam untuk diusut secara etik dan tidak menutup kemungkinan jika nanti pada pemeriksaanya ternyata dinyatakan masuk
3 Oktober 2018
Advokasi Kasus
Ditolak Bareskrim, Keluarga Korban Extra Judicial Killing Asian Games 2018 Lapor Propam
Operasi Kewilayahan Mandiri Kepolisian Republik Indonesia yang terjadi jelang perhelatan Asian Games 2018 lalu telah menimbulkan banyak korban. 5 (lima) dari 15 (lima belas) korban telah melaporkan kasusnya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Latar yang menjadi banyaknya laporan tersebut adalah kejanggalan yang terjadi dalam penembakan terhadap korban (yang diduga melakukan kejahatan jalanan). 2 keluarga
3 Oktober 2018
Siaran Pers
Respon Atas Pencabutan Izin Reklamasi Pulau-Pulau Buatan
Siaran Pers Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) Jakarta-Kamis, 27 September 2018. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mencabut 13 Izin Persetujuan Prinsip dan Pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama atas Pulau-Pulau Reklamasi yang telah diterbitkan. Atas tindakan tersebut, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta memberikan catatan-catatan penting, antara lain: Pertama, pulau-pulau reklamasi yang telah diberikan izin oleh Pemerintah Provinsi adalah
27 September 2018
Advokasi Kebijakan
Wadah Pegawai KPK-RI Gugat SK Mutasi Pegawai Ke PTUN Jakarta
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Rabu (19/09), Yudi Purnomo, Ketua dan perwakilan Wadah Pegawai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan Wadah Pegawai KPK diajukan bersama LBH Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang bertindak sebagai Kuasa Hukum. Objek gugatan yang dipersoalkan tidak lain adalah Keputusan
24 September 2018
Advokasi Kasus
Kemenkumham Nyatakan Kemnkeu Lalai Tidak Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Cipulir
Siaran Pers Majelis Pemeriksa Sengketa Perundang-Undangan Nyatakan Kementerian Keuangan Lalai Membayar Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Pengamen Cipulir Andro dan Nurdin, pengamen Cipulir harus mendekam di dalam penjara karena dituduh oleh Kepolisian Metro Jaya melakukan pembunuhan. Andro dan Nurdin hanyalah pengamen yang kebetulan melihat mayat korban pembunuhan kemudian mereka melaporkannya ke polisi. Bukannya mencari pelaku
21 September 2018
Advokasi Kasus
Gereja Belum Juga Dibuka, Jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin Masih Lakukan Ibadah di Depan Istana
Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia kembali menyelenggarakan ibadah dwi mingguan di Taman Aspirasi, depan Istana Merdeka, Minggu (16/09). Ibadah yang sudah dilakukan sebanyak 178 kali ini mengangkat tema “Kiranya Matamu Bercahaya, Mewartakan Kebenaran”. Ibadah ini juga merupakan bentuk protes jemaat HKBP Filadelfia dan GKI Yasmin terhadap gereja mereka yang ditutup oleh Pemkab setempat. “Kita
18 September 2018
Advokasi Kasus
Mengenal Pengembangan Kawasan TOD: Proyek Alternatif Pemenuhan Hak atas Perumahan yang Berpotensi Menghilangkan Hak atas Perumahan Warga Kebun Sayur
LBH Jakarta bersama dengan BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia menggelar diskusi publik membahas keberpihakan dalam pengembangan kawasan TOD (Transit Oriented Development), di Rumah Belajar Matalangi, Kebun Sayur, Ciracas, Sabtu (15/9). Diskusi yang berjudul “Pengembangan Kawasan Transit Oriented Development: untuk Siapa?” diadakan untuk menggambarkan situasi Kebun Sayur yang terkena dampak dari pembangunan LRT City Ciracas yang
18 September 2018