Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 79 dari 227 · 2.715 artikel

Advokasi Kasus
Pemasangan Plang Kepemilikan di Kebun Sayur oleh PPD Lecehkan Hukum
Siaran Pers Bersama: Aliansi Peduli Ciracas Intimidasi Warga Kebun Sayur dengan Pemasangan Plang, Tindakan Perum PPD Lecehkan Hukum Minggu, 8 Juli 2018, pukul 10.00 WIB, sekitar 20 (dua puluh) orang yang sebagian menggunakan tanda pengenal Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD) dan sebagian diduga merupakan oknum preman mendatangi Desa Kebun Sayur Ciracas. Kedatangan mereka dengan
10 Juli 2018

Perkotaan Masyarakat Urban
Buntut Penolakan Reklamasi, Satu Keluarga Berhadapan dengan Hukum
Istilah kriminalisasi kembali mengemuka saat dua warga Muara Angke yang termasuk dalam Koalisi Masyarakat Selamatkan Teluk Jakarta mengalami kriminalisasi. Kasus kriminalisasi ini mendera Rois Akbar yang bekerja sebagai nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara, dan Winda Kholipah seorang ibu rumah tangga. Rois dan Winda merupakan saudara kandung dari seorang nelayan kecil Kalil. Kalil adalah salah
9 Juli 2018

Peradilan yang Adil
Instruksi Tembak Ditempat Bertentangan dengan Hukum dan HAM
Siaran Pers Instruksi Tembak Mati Jambret oleh Kapolda Metro Jaya Bertentangan dengan Hukum dan HAM Kapolda Metro Jaya Idham Aziz mengeluarkan instruksi tembak mati terhadap jambret. Operasi tersebut akan dijalankan sampai 1 bulan kedepan. Sebagai aparat keamanan yang bersifat melumpuhkan, tidak ada satupun dasar hukum Kapolda untuk mengeluarkan perintah penggunaan senjata api yang bertujuan mematikan.
6 Juli 2018

Siaran Pers
Rakyat Belum Menang, Masih Ada Potensi Imunitas Bagi Anggota Dewan yang Melakukan Tindak Pidana Terhadap Masyarakat
Selasa (03/07/18), TIM ADVOKASI RAKYAT UNTUK DEMOKRASI kembali hadir dalam persidangan lanjutan di Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli. Permohonan uji materi dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3)
4 Juli 2018

Siaran Pers
Hari Bhayangkara ke 72: Masih Banyak Terjadi Pelanggaran Hak Atas Peradilan Yang Adil dan Jujur oleh Lembaga Kepolisian
Pers Rilis: 682 / SK-RILIS / VII /2018 Hari Bhayangkara ke 72 – LBH Jakarta kembali harus mendesak Kepolisian Republik Indonesia untuk benar-benar serius untuk melakukan reformasi diri agar menjadi institusi penegak hukum yang independen, profesional, transparan, akuntabel dan humanis yang mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Desakan tersebut merujuk pada masih terjadinya pola pelanggaran
1 Juli 2018

Perkotaan Masyarakat Urban
Warga Kampung Akuarium Cabut Gugatan Class Action
Rilis Pers No. 665/SK-ADV-PMU/VI/2018 Cabut Gugatan Class Action, Warga Kampung Akuarium Berharap Anies-Sandiaga Wujudkan Janji Warga Kampung Akuarium resmi mencabut gugatan perwakilan kelas (class action) terhadap Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri
28 Juni 2018

Perkotaan Masyarakat Urban
Warga Kebun Sayur Ciracas Tagih Janji Reforma Agraria Presiden
“Kami ini warga yang berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk hidup, bukannya tidak berusaha. Hanya kami lahir dari keluarga yang tidak seberuntung bapak-bapak sekalian. Kami tidak sanggup membeli rumah yang harganya mahal sekali. Jadilah kami menempati lahan tidur di Kebun Sayur berpuluh tahun lalu, menggarap dan memanfaatkan tanah yang dulu tak bertuan itu. Hingga setelah
28 Juni 2018

Siaran Pers
Parcel Lebaran untuk Nelayan: Anies-Sandi Lanjutkan Reklamasi
Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengecam keras tindakan Gubernur Anies yang mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Setelah tidak melakukan pembongkaran, tapi hanya penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi, Anies-Sandiaga
12 Juni 2018

Karir
Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Asisten Bantuan Hukum LBH Jakarta 2018
Mengingat telah berakhirnya seluruh tahapan proses seleksi penerimaan Asisten Bantuan Hukum (ABH) 2018-2019 yang dimulai sejak pendaftaran calon pada 28 Mei 2018 sampai dengan tahapan seleksi wawancara pada 8 Juni 2018. Menimbang dan memperhatikan hasil ujian tertulis, wawancara dan penilaian selama mengikuti Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Jakarta terhadap 22 Calon ABH yang mengikuti
11 Juni 2018

Siaran Pers
932 Bangunan Di Pulau D Seharusnya Dibongkar
Siaran Pers Bersama Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta Proyek Reklamasi Teluk Jakarta harus DIhentikan Secara Permanen Jakarta, 10 Juni 2018. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk segera membongkar bangunan-bangunan di Pulau D reklamasi dan menghentikan rencana untuk membuat “badan khusus” reklamasi karena proyek reklamasi Teluk Jakarta harus dihentikan secara
11 Juni 2018

Perburuhan
Menghitung Tunjangan Hari Raya (Penjelasan Lengkap THR)
THR DI TANGAN, HATI PUN TENANG Setiap tahun menjelang hari raya, kita pasti sudah tidak sabar menunggu THR (Tunjangan Hari Raya). THR adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan. Pemberian THR sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya. Biasanya THR akan
7 Juni 2018

Siaran Pers
Minimnya Partisipasi Publik Hingga Rendahnya Standar Pemilihan Calon Hakim Agung
Sejak akhir bulan November 2017, Komisi Yudisial telah membuka seleksi pendaftaran Calon Hakim Agung periode II. Mekanisme pendaftaran Calon Hakim Agung tersebut dilakukan dengan cara memberikan usulan nama-nama Hakim yang dirasa layak menjadi Hakim Agung. Adapun usulan nama-nama Calon Hakim Agung tersebut dapat diusulkan dari Masyarakat, Mahkamah Agung dan Pemerintah. Seleksi pendaftaran Calon Hakim Agung
7 Juni 2018
