Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 82 dari 227 · 2.715 artikel
Publikasi
Pengumuman Pemenang Jasa Sistem Informasi Paralegal LBH Jakarta
KepadaYth.PenyediaJasaSistem Informasi Paralegal Ditempat Denganhormat, Kamimengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi perusahaan Anda dalam memberikan penawaran pengadaan jasa Pembuatan Sistem Informasi Paralegal LBH Jakarta. Berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor 02/PANSEL-LBH/2018 Pengadaan Jasa Pembuatan Sistem Informasi Paralegal LBH Jakarta, maka dengan ini kami beritahukan kepada peserta penyedia jasa bahwa pemenang tender pengadaan jasa pembuatan Sistem
4 Mei 2018
Siaran Pers
25 Perempuan Pembela Demokrasi Menuntut Kasus Marsinah Diusut Tuntas
25 Tahun Kasus Marsinah Jakarta- Bulan Mei 2018 merupakan 20 tahun pasca reformasi di Indonesia. Sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) belum tuntas hingga kini, salah satunya adalah kasus pembunuhan yang menimpa buruh perempuan, Marsinah. Sebanyak 25 perempuan pembela demokrasi pada 3 Mei 2018 di Jakarta, menuntut pemerintah untuk mengusut tuntas kasus kematian Marsinah,
3 Mei 2018
Siaran Pers
Sidang Pertama; Serikat Buruh Judicial Review UU MD3
Siaran Pers Bersama: Serikat Buruh : Uu Md3 Berpotensi Pelanggaran Ham Tim Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (2/5) telah menjalani sidang perdana permohonan judicial review di Mahmakah Konstitusi terkait uji materi UU No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
3 Mei 2018
Perburuhan
Pernyataan Sikap Gerakan Buruh untuk Rakyat: Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan!
#MayDay 2018 Bangun Kekuatan Politik Alternatif, Wujudkan Indonesia Berkeadilan! Dalam peringatan May Day 2018, Gerakan Buruh untuk Rakyat (GEBRAK) menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk bersama-sama membangun kekuatan politik alternatif untuk mewujudkan jalan keadilan bagi rakyat Indonesia. Seruan ini mendasarkan pada kondisi selama ini kita melihat tidak ada harapan akan perubahan dari kekuatan politik elit yang
2 Mei 2018
Siaran Pers
Putusan Hakim terhadap Alnoldy Bahari Dianggap Tidak Tepat
Siaran Pers (30/04/2018) – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang diketuai oleh Kony Hartanto menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp 100.000.000 kepada Alnodly Bahari, korban persekusi di kampung Gadog, Pandeglang Banten. Putusan tersebut dijatuhan kepada Alnoldy atas dakwaan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 UU ITE. Sepanjang berlakunya UU ITE,
2 Mei 2018
Siaran Pers
Korban Rekayasa Kasus Narkotika Dihukum 1 Tahun 6 Bulan Penjara
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus bersalah Dendy Apriyandi dengan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, Senin (23/4). Dendy dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah menguasai narkotik jenis shabu yang ditemukan di mobil dan dompetnya. Menurut kuasa hukum Dendy, majelis hakim dianggap tidak mempertimbangkan “kesalahan” atau kondisi batin (mens rea) Dendy yang tidak mengetahui mengapa
27 April 2018
Siaran Pers
Mendesak Presiden RI Segera Menemukan, Mengumumkan dan Memberikan Hasil Penyelidikan Dokumen TPF Munir
[Surat Terbuka] Kepada Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo Di – Tempat Melalui surat terbuka ini, kami, Suciwati bersama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Imparsial, Amnesty International Indonesia, Omah Munir, Setara Institute dengan ini mendesak Presiden
26 April 2018
Siaran Pers
Maklumat Akal Sehat
Dengan berdemokrasi kita meniatkan diri untuk membangun peradaban politik melalui pikiran. Demokrasi menunda kekuasaan untuk memberi jalan bagi argumen. Itulah sebabnya, demokrasi hanya bisa tumbuh dengan mensyaratkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan menyatakan pikiran di muka umum. Ini pula kiranya yang mendorong para pendiri bangsa merumuskan tujuan-tujuan nasional negara Indonesia merdeka dalam kalimat gemilang :….untuk
25 April 2018
Rekam Media
8 dari 10 Orang Disiksa Saat Pemeriksaan Polisi
“Dan, penyiksaan adalah pelanggaran hak konstitusional warga negara. Tidak boleh dilakukan sama sekali dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang orang tidak boleh disiksa.” Sebanyak delapan dari 10 orang mengalami penyiksaan saat menjalani pemeriksaan polisi. Data ini terungkap berdasar penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak 2005 hingga 2017. Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa
25 April 2018
Publikasi
Saat Pelanggaran HAM Masa Lalu Dibiarkan Berlalu
Sesi Kalabahu 39 LBH Jakarta kali ini (23/4) menghadirkan tiga penyintas pelanggaran HAM masa lalu. Mereka adalah Nani Nurani, Sumarsih dan Tedja Bayu. Ketiganya dihadirkan untuk berbagi pengalaman tentang pelanggaran HAM yang dialaminya serta langkah apa saja yang sudah ditempuh untuk memperjuangkan keadilan. Penyintas pertama adalah Nani Nurani. Ia merupakan korban kesewenangan pemerintah rezim Orde
24 April 2018
Publikasi
Mekanisme HAM Internasional dan Bebasnya Filep Karma
(Jakarta, bantuanhukum.or.id) Kamis, 19 April 2018 kelas Kalabahu LBH Jakarta kembali dimulai. Sesi kali ini membahas seputar Mekanisme HAM Internasional dan Regional. Pembicara yang dihadirkan panitia adalah seorang wartawan investigasi dan peneliti HAM Human Rights Watch (HRW) Andreas Harsono. Andreas bergabung menjadi peneliti di NGO HAM yang konsisten melakukan riset dan kampanye HAM Internasional itu
23 April 2018
Siaran Pers
Reforma Agraria: Demi Keadilan, Tanah di Indonesia Harus Ditata Kembali
“Dalam perjalanan sejarahnya selama lebih dari 2500 tahun, reforma agraria di berbagai belahan dunia mengalami perubahan/perkembangan makna. Namun ciri pokoknya tetap, yaitu “mengubah susunan masyarakat di bidang agararia, demi keadilan,” demikian pernyataan Gunawan Winardi pada Hari Tani Nasional tanggal 24 September 2017. Pernyataan tersebut dikutip oleh Dewi Kartika selaku fasilitator pada Kalabahu 39, Jumat (13/04).
23 April 2018