LBH Jakarta

Berita

Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 90 dari 227 · 2.715 artikel

Siaran Pers

Hakim PN Jakarta Utara Akhirnya Lakukan Sidang Lokasi Kampung Akuarium

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara melakukan Sidang Pemeriksaan setempat di Kampung Pasar Ikan Penjaringan (Kampung Akuarium), Senin (28/11). Pemeriksaan setempat ini dilakukan terkait gugatan class action warga atas kasus penggusuran yang mereka alami. Perkara dengan nomor 532/PDT.G/2016/PN.JKT.PST ini dinilai perlu oleh hakim untuk dilakukan pemeriksaan setempat agar dapat memastikan batas-batas tanah dan melihat kondisi lapangan

29 November 2017

Siaran Pers

Kisah Pilu PP (Anak) yang Divonis Tiga Tahun Penjara

kisah pilu PP, anak putus sekolah yang menjadi korban penyiksaan polisi, rekayasa bandar narkoba dan tidak didampingi penasihat hukum saat penyidikan. Senin (13/11), lantai 7 Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hening hampir tanpa suara. Hanya terdengar sayup-sayup suara seorang hakim bernama Hastopo. Siang itu duduklah seorang anak memakai rompi tahanan berwarna merah tertunduk bingung mendengar

20 November 2017

Siaran Pers

Seorang PRT Menjadi Korban Penyitaan Sewenang-wenang Kepolisian

“Sudah jatuh tertimpa tangga”, peribahasa ini sangatlah tepat menggambarkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh seorang Ibu berusia 53 (lima puluh tiga) tahun berinisial R yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pada 24 Oktober 2017 ia ditangkap oleh Kepolision Resort (Polres) Metro Jakarta Utara dengan tuduhan pencurian. Ia ditangkap berdasarkan laporan majikannya yang berkewarganegaraan

20 November 2017

Siaran Pers

Pemprov DKI Jakarta Kembali Abaikan Hak Warga dalam Penggusuran

Pers Rilis No: 1321/SK-Rilis/XI/2017 LBH Jakarta mengecam penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Kanal Banjir Barat tanpa memberikan solusi alternatif bagi warga terdampak pasca penggusuran. Hal ini diperparah dengan pelibatan aparat tidak berwenang yaitu TNI dan Polri pada saat penggusuran. Pada Senin, 13 November 2017, Pemprov DKI Jakarta melakukan penggusuran di sekitar

14 November 2017

Siaran Pers

Mengelola Organisasi Bantuan Hukum dalam Temu OBH Se-Jabodetabek

LBH Jakarta bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Se-Jabodetabek mengadakan kegiatan workshop dengan tema “Mengelola Organisasi Bantuan Hukum yang Berkualitas untuk Mewujudkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan”. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 November 2017 di Hotel Alia Cikini, Jakarta. Acara ini digagas LBH Jakarta guna mengkonsolidasikan lembaga-lemabaga yang bergerak pada

14 November 2017

Siaran Pers

Rezim Infrastruktur yang Mengorbankan Kesejahteraan Rakyat

Siaran Pers Gerakan Buruh untuk Rakyat Tepat pada tanggal 10 November 2017, 72 tahun peringatan hari Pahlawan, puluhan hingga ratusan ribu buruh di berbagai daerah, termasuk di Jakarta turun ke jalan melakukan aksi protes besar-besaran terkait berbagai hal kesejahteraan rakyat yang terus menurun. Momentum penetapan upah untuk tahun 2018, yang sudah diumumkan oleh Gubernur di

10 November 2017

Siaran Pers

Hanya karena Pelanggaran RP. 100.000 Charles Andrew Divonis 3 Bulan Penjara

Divonis 3 Bulan Perjara Dengan Percobaan 7 Bulan, Andrew Korengkeng : Ingin Fikir-Fikir Pers Rilis Nomor : 1314/ SK-RILIS / XI / 2017 Sidang putusan dugaan tindak pidana pengerusakan palang parkir atas nama terdakwa Charles Andrew Korengkeng (eks-penghuni Apartemen Green Pramuka City) digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (09/11). Majelis Hakim yang dipimpin oleh hakim ketua

10 November 2017

Siaran Pers

Hakim Tunggal Anak Tolak Eksepsi PP tanpa Pertimbangan yang Matang

Selasa (6/11) Hakim Tunggal Anak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hastopo SH. MH memutus eksepsi LBH Jakarta terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus Anak Berhadapan dengan Hukum. PP (17 tahun) dalam putusan selanya Hakim Tunggal Hastopo menolak seluruh eksepsi penasihat hukum. LBH Jakarta kecewa dengan putusan tersebut karena hakim tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh keberatan

10 November 2017

Kalabahu Buruh

Kebebasan Beragama Tak Boleh Merenggut Kebebasan Orang Lain

Buruh dari berbagai serikat/federasi/konfederasi kembali mengikuti sesi Kalabahu Buruh 2017 Angkatan IV yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta, Sabtu (4/11). Pada sesi ke-7 tersebut, para buruh mendalami materi “Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Dunia Perburuhan” bersama Muhammad Isnur, Ketua Divisi Advokasi YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia). Isnur menjelaskan bahwa di Indonesia, masalah kebebasan beragama

8 November 2017

Siaran Pers

Mendalami dan Mengkritisi Sistem Hukum Perburuhan Indonesia

LBH Jakarta kembali menggelar rangkaian pelatihan Kalabahu Buruh 2017 di Gedung YLBHI/LBH Jakarta (05/11. Rangkaian pelatihan pada sesi kali ini mengenai Sistem Hukum Perburuhan di Indonesia. Materi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati. Asfin menyampaikan materi secara detail kepada para peserta, mulai dari peraturan dasar ketenagakerjaan dalam konteks perdata hingga

7 November 2017

Siaran Pers

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unipa Dijanjikan Kuliah 07 November 2017

Mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Negeri Papua (Unipa) kembali melakukan unjuk rasa di depan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Jakarta (02/11). Sekitar 40 mahasiswa peserta unjuk rasa menuntut agar Menteri Ristekdikti turun tangan langsung agar permasalahan pemberhentian perkuliahan sepihak di FK Unipa dapat segera diselesaikan. Dalam unjuk rasa kali ini para mahasiswa FK Unipa tidak

7 November 2017

Siaran Pers

Meme Satir terhadap Pejabat Publik sebagai Bentuk Kritik yang Tak Boleh Dikriminalisasi

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Anti Defamasi Pada hari Selasa, 31 Oktober 2017 terjadi penangkapan terhadap warganet berinisial DKA di Tangerang sekitar pukul 22.00 WIB. DKA ditangkap atas dugaan telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Setya Novanto (SN). Perempuan berusia 29 tahun tersebut kini berstatus sebagai tersangka dan dijerat pasal 27 ayat (3) Undang-Undang

6 November 2017