Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 13 dari 227 · 2.715 artikel
Publikasi
Pembukaan Rekrutmen Calon PBH Kampanye Strategis
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses regenerasi untuk terus melahirkan para Pengabdi Bantuan Hukum yang humanis, mandiri, progresif, dan berintegritas dalam mewujudkan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Dalam pengabdiannya para Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung di LBH Jakarta sebagai Pengacara Publik atau setingkat, diatur dengan masa pengabdian. Untuk itu, LBH Jakarta mengajak
4 Maret 2025
Publikasi
Pelatihan Paramedia: Membangun Gerakan Kebebasan Berekspresi di Era Digital
LBH Jakarta telah menyelenggarakan Pelatihan Paramedia pada Sabtu, 22 Februari 2025, di Gedung YLBHI-LBH Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi kampanye digital serta memperkuat kebebasan berekspresi sebagai bagian dari advokasi hak asasi manusia. Pelatihan diikuti 14 peserta dari komunitas dampingan, pers mahasiswa, dan Asisten Pengabdi Bantuan Hukum (APBH)
3 Maret 2025
Advokasi Kebijakan
#TolakRKUHAPGelap! DPR RI Ngumpet-Ngumpet Bahas RKUHAP, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP Serukan Buka Proses Pembahasan dan Draft Terbaru RKUHAP
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP 27 Februari 2025 – KUHAP yang mengatur mulai dari kewenangan aparat hingga jaminan perlindungan hak-hak warga saat berhadapan dengan hukum sedang direncanakan akan diganti oleh DPR RI. Produk hukum ini menjadi harapan masyarakat untuk dapat merespons fenomena-fenomena ketidakadilan seperti salah tangkap, penyiksaan, kekerasan, hingga pemerasan oleh aparat
27 Februari 2025
Advokasi Kasus
Pembukaan Pos Pengaduan bagi Warga Korban Pertamax Oplosan
Siaran Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Sejak Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023, ruang publik diisi oleh berbagai keresahan warga. Pasalnya, terdapat dugaan modus korupsi berupa manipulasi bahan bakar minyak (BBM)
26 Februari 2025
Advokasi Kasus
Mahasiswa, Advokat, hingga Keluarga Korban Salah Tangkap Ajukan Permohonan Informasi Publik ke DPR RI Menuntut Naskah Akademik dan Draft RUU KUHAP Dibuka kepada Publik!
SIARAN PERS Rabu, 19 Februari 2025 – Perwakilan mahasiswa, advokat, dan keluarga korban penyiksaan mengajukan permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal ini adalah dampak dari keputusan DPR RI pada rapat Paripurna tanggal 18 Februari 2025 yang menyetujui Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana
19 Februari 2025
Advokasi Kasus
Bebaskan Masyarakat Padarincang dan Hentikan Brutalitas Polisi Polda Banten
SIARAN PERS TIM ADVOKASI UNTUK DEMOKRASI (TAUD) Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras penangkapan sewenang-wenang dan dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Banten terhadap Masyarakat dan Santri (Anak) di Kampung Cibetus, Kecamatan Padarincang, Banten. Berdasarkan informasi yang kami terima, tindakan brutal Polisi tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 7 Februari 2025 sekitar
11 Februari 2025
Advokasi Kasus
Hutan Yang Hilang Adalah Masa Depan Yang Rusak – Alih Fungsi Hutan Lindung Menjadi Hutan Produksi Adalah Kebijakan yang Tamak
Siaran Pers Bersama LBH Jakarta, LBH Pijar, dan Pena Masyarakat Senin, 03 Februari 2025 – Upaya melancarkan proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 oleh pengusaha dan penguasa kian hari dilakukan secara culas dan terang-terangan. Sebelumnya, publik diramaikan oleh pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km yang mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan, dengan disusul
4 Februari 2025
Advokasi Kasus
Hentikan Perampasan Ruang Hidup, KKP harus Cabut PKKPRL PT. CPS di Gugusan Pulau Pari
Siaran Pers Koalisi Selamatkan Pulau Pari (KSPP) Pada 17 Januari 2025 sejak siang hingga sore, excavator (beko) yang selama ini ditolak dan diusir warga tengah beroperasi dengan melakukan pengerukan pasir laut untuk pengembangan fasilitas pariwisata oleh swasta pada perairan dangkal di Gugusan Pulau Pari. Warga Pulau Pari yang mendengar adanya aktivitas dari excavator tersebut langsung
19 Januari 2025
Advokasi Kasus
Koalisi IBUKOTA Bersurat ke Presiden hingga Pj. Gubernur Jakarta: Desak Pemerintah Jalankan Putusan MA untuk Wujudkan Udara Bersih
Siaran Pers Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta Jakarta, 6 Januari 2025 – Tim Advokasi Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara dan Koalisi Semesta (IBUKOTA), yang terdiri dari LBH Jakarta bersama para advokat dan pengacara publik, mengirimkan surat permohonan informasi mengenai tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2560 K/Pdt/2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht
8 Januari 2025
Advokasi Kasus
Dugaan Aroma Busuk di Balik Kurang Transparannya Proses Etik terhadap Polisi Pelaku Pemerasan di DWP 2024
Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor 2/RILIS-LBH/I/2025 Menanggapi Proses Sidang Etik terhadap Anggota Polri Pelaku Pemerasan di Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 yang Berjalan Kurang Transparan LBH Jakarta menyayangkan minimnya transparansi kepada publik terkait proses sidang etik, serta tindak lanjut proses hukum pidana terhadap anggota Polri yang terlibat dalam kasus pemerasan Djakarta Warehouse
2 Januari 2025
Advokasi Kasus
Berhenti Eksploitasi Istilah ‘Oknum’! Pemerasan Polisi di DWP 2024 Adalah Bagian dari Masalah Sistemik Polri yang Harus Direformasi secara Total
Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor 494/RILIS-LBH/XII/2024 Menanggapi Kasus Pemerasan oleh Polisi terhadap Pengunjung Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 LBH Jakarta mengecam keras tindak tanduk sewenang-wenang dan koruptif yang dilakukan oleh aparat kepolisian lintas satuan kewilayahan di Polda Metro Jaya dalam pergelaran Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024. Berdasarkan berbagai pemberitaan media, aparat kepolisian
22 Desember 2024
Advokasi Kasus
Pembredelan Pameran Seni Rupa Yos Suprapto adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tidak Demokratis!
Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor 492/RILIS-LBH/XII/2024 Sabtu, 21 Desember 2024 – Dua hari belakangan, publik dikejutkan dengan adanya pembredelan terhadap Pameran Tunggal Yos Suprapto bertajuk “Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan”. Pembredelan ini disinyalir karena muatan kritik sosial dalam karya seni yang akan dipamerkan. Atas kejadian tersebut, LBH Jakarta menyampaikan temuan sebagai berikut:
21 Desember 2024