Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 12 dari 227 · 2.715 artikel
Publikasi
MERINDUKAN HOEGENG, MENGAPA POLRI PERLU DIREFORMASI?
Buku Saku “Power concedes nothing without a demand.” And if there is no struggle, there is no progress” – Frederick Douglass Reformasi Kepolisian belum usai. Jauh dari kata selesai. Meski dwifungsi ABRI dicabut, kepolisian kemudian dikeluarkan dari subordinat militer, bukan serta merta Reformasi Kepolisian telah berjalan signifikan. Restrukturisasi aktor keamanan hanya salah satu bagian penting
5 Mei 2025
Advokasi Kasus
Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal, Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) Jakarta dalam Momen Hari Buruh Internasional 2025 Hentikan Upaya Kriminalisasi, Bebaskan Massa Aksi! Jakarta, 2 Mei 2025 – Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang pada massa aksi perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2025 di Jakarta. Terdapat serangkaian tindakan Aparat Kepolisian yang merupakan bentuk
2 Mei 2025
Advokasi Kasus
Pengelolaan PLTU Harus Transparan dan Akuntabel! Akademisi Bersama LBH-YLBHI Se-Jawa Ajukan Permohonan Informasi Publik Terkait Pengelolaan PLTU kepada Kementerian Lingkungan Hidup
RILIS PERS LBH-YLBHI SEJAWA Senin, 28 April 2025 – Dosen Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, I Gusti Agung Made Wardana bersama LBH-YLBHI se-Jawa mengajukan permohonan informasi publik terkait pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Pulau Jawa. Melalui permohonan informasi ini, Pemohon mengajukan permintaan informasi publik berupa Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL),
2 Mei 2025
Advokasi Kasus
5 Isu Besar dalam 100 Hari Program Pram-Rano: Quick Wins Tapi Seremonial
Siaran Pers Pada tanggal 25 Maret 2025, Gubernur Jakarta Pramono Anung menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) DKI Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2025. Dalam Ingub tersebut, Pemprov Jakarta akan melaksanakan 40 program dalam 100 hari kerja sebagai kegiatan strategis daerah tahun 2025 Ada beberapa program yang kami perhatikan dan kami membaginya ke dalam lima isu besar Warga
25 April 2025
Advokasi Kasus
Temuan di Balik Penyegelan Rumah Doa POUK Tesalonika di Kecamatan Teluknaga
Siaran Pers Sabtu (19/04), Rumah Doa Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika disegel oleh Camat Teluknaga menjelang pelaksanaan paskah yang akan dilaksanakan pada Minggu (20/04). Penyegelan itu hanya terjadi sehari setelah jemaat melakukan prosesi Jumat Agung, salah satu rangkaian dalam tiga hari suci Paskah, di Rumah Doa mereka. Padahal kebebasan beragama jelas diatur dan menjadi
23 April 2025
Advokasi Kebijakan
Mendesak DPR-RI dan Pemerintah untuk Transparan dan Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan dan Fokus Pada 9 Masalah Krusial Di RUU KUHAP
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP Pada Selasa, 8 April 2025, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menghadiri diskusi informal dengan undangan yang dikirim langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI kepada beberapa anggota Koalisi. Pertemuan tersebut bertempat di ruang rapat Komisi III, Nusantara 2 DPR-RI. Hanya dihadiri oleh Ketua Komisi III dan Badan Keahlian
9 April 2025
Advokasi Kebijakan
Koalisi Menuntut Sembilan Materi Krusial dalam RUU KUHAP Dibahas Secara Mendalam dan Tidak Buru-Buru
RILIS PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP Setelah menyelenggarakan konferensi pers terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), Komisi III DPR RI kemudian pada tanggal 24 Maret menyelenggarakan serangkaian kegiatan Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) dengan sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi advokat. Setelahnya, sepanjang 24-27 Maret 2025, bergulir berbagai narasi yang disampaikan oleh
29 Maret 2025
Advokasi Kasus
Mangkirnya Polda Banten dan Penundaan Sidang Lanjutan oleh Hakim Tunggal Praperadilan Merupakan Bentuk Unfair Trial terhadap 9 Warga Cibetus
Siaran Pers Jumat, 21 Maret 2025 merupakan panggilan sidang pertama Praperadilan yang dimohonkan oleh 9 Warga Cibetus, Padarincang atas serangkaian upaya paksa dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Direskrimum Polda Banten. Setelah sidang dibuka oleh Hakim Tunggal Praperadilan, diketahui bahwa Dirkrimum Polda Banten sebagai Termohon mangkir dari panggilan sidang yang patut. Hakim Tunggal Praperadilan, yakni
24 Maret 2025
Advokasi Kasus
Berapa Banyak Kerugian Masyarakat dari Pertamax Oplosan? Rekap Hasil Pengaduan Masyarakat dan Modelling Consumer Loss
Policy Brief Kasus yang menimpa Pertamina berimplikasi luas tidak hanya pada kerugian negara dari selisih subsidi dan kompensasi BBM. Konsumen jelas dirugikan karena membayar selisih harga BBM Pertamax dengan RON yang lebih rendah. Praktik Mafia Migas yang kembali berulang bahkan dengan mekanisme yang lebih kompleks. Pertama, permainan dari sisi penolakan minyak mentah dari KKKS (Kontraktor
21 Maret 2025
Advokasi Kebijakan
Cek Kosong Pembaharuan KUHAP: Lima Alasan RUU KUHAP Masih Belum Menjawab Masalah Sistemik Peradilan Pidana
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP Pada tanggal 20 Maret 2025i, Komisi III DPR RI menyelenggarakan konferensi terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Dalam agenda pertama, Komisi III mengumumkan surat penerimaan presiden (surpres) yang menunjuk dua wakil pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara, untuk membahas RUU KUHAP. Selain itu, agenda konferensi
21 Maret 2025
Publikasi
PEREMPUAN TERPERANGKAP DALAM INDONESIA GELAP 8 alasan kenapa Perempuan Indonesia harus Melawan di Rezim Oligarki ini.
Catatan LBH-YLBHI dalam Perayaan Hari Perempuan Internasional 2025. Jakarta, 8 Maret 2025 – Di dalam dokumen Asta Bencana: Memahami #IndonesiaGelap Melalui 8 Masalah, kami melihat terdapat 8 masalah krusial di Indonesia di masa Prabowo-Gibran. Pertama, menguatnya militer di sektor publik dengan proyek MBG. Kedua, revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Ketiga, masa depan pendidikan dan riset
13 Maret 2025
Advokasi Kasus
Gubernur Baru DKI Jakarta Belum Menyelesaikan Permasalahan Hak atas Tempat Tinggal Warga Kampung Bayam secara Partisipatif!
Siaran Pers Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB) Semula, Pramono Anung telah mengumbar “janji manis” untuk segera menyelesaikan masalah pemenuhan hak atas hunian terhadap Warga Kampung Bayam bila terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Masa Kampanye Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pada Kamis, 6 Maret 2025 Gubernur DKI Jakarta (Pramono Anung) melakukan seremoni penyerahan kunci kepada penghuni
6 Maret 2025