Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 11 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
LP ATAS PERSEKUSI MANDEK 1 TAHUN: JEMAAT POUK TESALONIKA ADUKAN PENYIDIK POLRES METRO TANGERANG KE PROPAM, WASSIDIK, DAN KOMPOLNAS
Jemaat Persekutuan Oikumene Umat Kristen (POUK) Tesalonika Teluknaga, Tangerang, bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai bagian dari Koalisi Kebebasan Beragama telah melaporkan Penyidik Polres Metro Tangerang Kota ke Propam dan Wassidik Polda Metro Jaya serta Kompolnas RI pada Rabu, 6 Agustus 2025. Laporan dilakukan atas Penundaan Berlarut (Undue Delay) Laporan Polisi (LP) Jemaat
8 Agustus 2025
Siaran Pers
REKRUTMEN ASISTEN PENGABDI BANTUAN HUKUM LBH JAKARTA 2025
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1970 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam kerja-kerja bantuan hukum. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses
7 Agustus 2025
Publikasi
PENGUMUMAN KELULUSAN KALABAHU 45 LBH JAKARTA TAHUN 2025
Halo kawan-kawan! Setelah melewati proses pembelajaran selama 1 bulan, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu 45) resmi ditutup pada Jumat 1 Agustus 2025. LBH Jakarta mengucapkan selamat kepada seluruh Peserta Kalabahu 45 yang sudah melewati seluruh rangkaian dengan sangat baik. Semoga segala materi dan pengalaman selama Kalabahu dapat menjadi semangat kita semua untuk terus belajar dan
6 Agustus 2025
Siaran Pers
Serahkan Kesimpulan terhadap Perkara Pengujian Formil Revisi UU TNI, Koalisi Mendukung Mahkamah Konstitusi Untuk Independen dan Tegas dalam Memutus Pengujian Formil Revisi UU TNI
Selasa, 5 Agustus 2025 – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menyerahkan kesimpulan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai langkah terakhir sebelum Mahkamah memutus perkara pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Revisi UU TNI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
6 Agustus 2025
Publikasi
Pengumuman Kelulusan Seleksi Sebagai Peserta Kalabahu 45 LBH Jakarta
Salam Perjuangan! Setelah melalui serangkaian proses seleksi, berikut ini daftar peserta yang dinyatakan lulus untuk mengikuti KALABAHU 45 LBH Jakarta yang akan diselenggarakan pada 4 Juli 2025 s.d. 1 Agustus 2025. Acnestasya Dwi Julyanty Adinda Putri Chaniavatov Adnien Maulidyah Kabalmay Anggun Ratna Cahyaningtyas Arman Ramadhan Aryo Jippanola Blesky Erlando Daffa Fadiil Shafwan Ramadhan Dararima Sani
27 Juni 2025
Siaran Pers
498 Tahun Usia Jakarta: Momentum Evaluasi dan Refleksi Pemimpin Jakarta Wujudkan Kota yang Berkeadilan
Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum Jakarta No. 235/Rilis-Pers/LBH/VI/2025 “498 Tahun Usia Jakarta: Momentum Evaluasi dan Refleksi Pemimpin Jakarta Wujudkan Kota yang Berkeadilan” Pada 22 Juni 2025, Jakarta memasuki usia ke-498 dengan tema perayaan “Jakarta Kota Global dan Berbudaya”. Perayaan ini tentu tak menihilkan berbagai macam ragamnya permasalahan di Jakarta yang seringkali menjadi perhatian
22 Juni 2025
Siaran Pers
Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI: Mengkhianati Reformasi, Mengerdilkan Marwah Mahkamah Konstitusi
[Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nomor 224/RILIS-PERS/LBHJ/VI/2025] “Pernyataan Ketua Komisi III DPR RI: Mengkhianati Reformasi, Mengerdilkan Marwah Mahkamah Konstitusi” Rabu, 18 Juni 2025 – LBH Jakarta mengecam keras pernyataan Ketua Komisi III DPR RI mengenai meaningful participation dan Mahkamah Konstitusi. Pada Rabu, 17 Juni 2025, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR
19 Juni 2025
Siaran Pers
Rusaknya Ekosistem Laut di Pulau Pari, Warga Pulau Pari Daftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta
Jumat, 13 Juni 2025. Tim Advokasi untuk Keadilan Pulau Pari yang terdiri dari Warga Pulau Pari, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Walhi Jakarta, dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) telah mendaftarkan gugatan lingkungan hidup terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dengan nomor 12072410513100013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
16 Juni 2025
Publikasi
PEMBUKAAN PENDAFTARAN KALABAHU 45
Kenyataan yang tak bisa kita pungkiri adalah bahwa hari ini kita hidup dalam situasi yang kian membatasi ruang hidup rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menyampaikan pendapat, justru makin direnggut oleh kekuasaan yang anti-kritik. Hukum kerap dijadikan alat untuk membungkam, bukan melindungi. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi berulang kali, dan sayangnya, seringkali dibiarkan
7 Juni 2025
Advokasi Kasus
LBH Jakarta selenggarakan pendidikan hukum kritis bagi warga cikini kramat yang ruang hidupnya dirampas korporasi
21 Mei 2025 — LBH Jakarta bersama Forum Warga Cikini Kramat telah mengadakan kegiatan pendidikan hukum kritis untuk mendiskusikan persoalan ruang hidup warga yang dirampas sewenang-wenang oleh RAB Group dan PT Alfa Glory Perkasa (AGP) tanpa dasar hukum yang jelas. RAB Group dan PT AGP melakukan privatisasi jalan umum yang berlokasi di Jalan Cikini Kramat,
22 Mei 2025
Siaran Pers
Represi Berulang, Fakta Diputarbalikkan: Mengungkap Pelaku Kekerasan Sesungguhnya pada Aksi May Day 2025
Rilis Pers Jakarta, 9 Mei 2025 – 1 Mei menjadi sebuah momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day). Dalam rangka memperingati hari tersebut, berbagai dibantu masyarakat sipil yang terdiri dari buruh, mahasiswa, aktivis, dan lain-lain melakukan aksi konservasi di berbagai daerah. Aksi ini menuntut sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh negara, salah satunya adalah kesejahteraan
9 Mei 2025
Advokasi Kebijakan
Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalkan UU TNI
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan Pada 7 Mei 2025 – Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan menjadi kuasa hukum dari enam pemohon dalam permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan uji formil ke
9 Mei 2025