Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 10 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
POLDA METRO JAYA MANGKIR DARI SIDANG PERDANA PRAPERADILAN KHARIQ ANHAR
Jakarta, 13 Oktober 2025 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) telah menghadiri sidang perdana Praperadilan dengan perkara nomor 128/Pid.Pra/2025/PN.JKT.SEL dan 131/Pid.Pra/2025/PN.JKT.SEL atas penetapan tersangka dan penyitaan terhadap Khariq Anhar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, sidang tersebut ditunda karena pihak Polda Metro Jaya selaku termohon tidak hadir dalam persidangan. TAUD menyayangkan sikap tidak kooperatif
14 Oktober 2025
Siaran Pers
Kita Menang! Warga Kampung Semper Menang Lawan Penggusuran Paksa Setelah 16 Tahun Menanti Keadilan
Kita menang! Pada tahun 2009 silam, LBH Jakarta bersama Warga Kampung Semper RT/RW 03/03 (Cilincing, Jakarta Utara) pernah mengajukan Gugatan Class Action terkait penggusuran paksa yang berdampak terhadap 77 keluarga. Namun perjuangan tersebut tidaklah pupus. Mahkamah Agung melalui Putusan Perkara Nomor 688/PK/Pdt/2025 tanggal 13 Agustus 2025 telah mengabulkan gugatan Penggugat pada tingkat peninjauan kembali. Butuh
10 Oktober 2025
Siaran Pers
PERMOHONAN PRAPERADILAN ATAS PANEN PELANGGARAN, POLDA METRO JAYA HARUS JUJUR DAN TRANSPARAN
Jakarta, 3 Oktober 2025 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap upaya paksa dan penetapan tersangka yang dilakukan kepada Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Khariq Anhar dan Muzaffar Salim masing-masing sebagai Pemohon. Permohonan ini diajukan untuk menguji keabsahan penetapan tersangka serta serangkaian tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penggeledahan,
4 Oktober 2025
Buku
Policy Brief LBH Jakarta: “Menemukan Jalan Pengaturan Penggeledahan dan Penyitaan Digital dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”
Policy brief ini mengulas kelemahan KUHAP yang sudah berlaku lebih dari 40 tahun tanpa revisi mendasar. Akibatnya, praktik penggeledahan dan penyitaan digital sering dilakukan secara berlebihan, tidak relevan dengan perkara, dan bahkan melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. LBH Jakarta mendokumentasikan banyak kasus unfair trial yang memperlihatkan penyitaan barang bukti digital tanpa dasar
1 Oktober 2025
Siaran Pers
Pengumuman Kelulusan APBH LBH Jakarta 2025-2026
Kawan-kawan yang baik, berikut nama-nama Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta periode 2025 – 2026: 1. Aryo Jippanola; 2. Daffa Fadill Shafwan Ramadhan; 3. Dararima Sani; 4. Hilbram Rahmansyah Bayusasi; 5. Ilham Hermansyah; 6. Novita Justitia Mafazah; 7. Utin Nada Shofia; 8. Zefanya Angelica Situmeang. Selamat bergabung kepada 8 (delapan) kawan yang namanya
30 September 2025
Siaran Pers
Perkembangan Pendampingan Hukum: Penangkapan dan Penahanan Delpedro dkk. Memperburuk Kebebasan Sipil di Indonesia
Sabtu, 6 Agustus 2025 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras proses hukum terhadap aktivis maupun pegiat media sosial yang dituduh sebagai penghasut dalam berbagai aksi demonstrasi sepanjang 25 sampai dengan 31 Agustus 2025. Sebelumnya, Pada 1 September 2025, Delpedro Marhaen, Direktur Lokataru Foundation ditangkap oleh Subdit Keamanan Negara (Kamneg) Direktorat Reserse Kriminal Umum
9 September 2025
Siaran Pers
Hari Udara Bersih Internasional: Negara Harus Menjamin Pemenuhan Hak atas Udara Bersih Bagi Warganya!
Jakarta, 7 September 2025 – Hak untuk mendapatkan udara yang bersih merupakan hak asasi manusia. Masyarakat internasional telah mengakui udara bersih sebagai bagian hari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Setiap tanggal 7 September, masyarakat internasional memperingati Hari Udara Bersih untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya udara bersih bagi kesehatan dan lingkungan. Pemerintah
7 September 2025
Siaran Pers
Kriminalisasi terhadap Khariq Anhar: Ancaman Kebebasan Berekspresi, Jalan Terjal Demokrasi dan Pembungkaman Suara Kritis
Senin, 1 September 2025 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi menyayangkan penangkapan terhadap Khariq Anhar oleh Pihak Kepolisian Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya Direktorat Reserse Siber Unit II pada tanggal 29 Agustus 2025 di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang-Banten. Kriminalisasi atas Khariq sangatlah terkesan dipaksakan untuk segera dilakukan penahanan ketika Khariq Anhar hendak kembali ke daerahnya, yaitu
1 September 2025
Siaran Pers
Tidak Hanya Melindas Warga, Polisi Juga Mengkriminalisasi Aktivis Mahasiswa yang Bersuara
Rilis Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) Jumat, 29 Agustus 2025 – Di tengah situasi yang semakin memanas, TAUD menerima informasi adanya penangkapan terhadap salah seorang aktivis mahasiswa yang giat menyuarakan keresahan melalui sosial media, Khariq. Khariq ditangkap di Terminal I Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 08.00 WIB ketika hendak pergi ke Pekanbaru. Ketika ditangkap,
30 Agustus 2025
Siaran Pers
Kepolisian Harus Tunduk Pada Hukum! Tidak Boleh ada Tindakan Represif dalam Aksi Demonstrasi
Jakarta, 28 Agustus 2025 – Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) memantau perkembangan yang terjadi pada aksi demonstrasi tanggal 25 Agustus 2025 di Jakarta. Setidaknya, sebanyak 370 orang ditangkap secara sewenang-wenang oleh anggota kepolisian dan diangkut paksa menuju Polda Metro Jaya. Kami memantau dan menyaksikan massa aksi yang tengah ditahan di Polda Metro Jaya mengaku mengalami
28 Agustus 2025
Siaran Pers
GERAM PSN: Pemerintah Samakan PSN dengan Kepentingan Umum, Abai pada Masalah Konstitusional
Jakarta, 25 Agustus 2025 – Sidang keempat uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UUCK) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden (pemerintah). GERAM PSN menilai keterangan pemerintah hari ini justru menunjukkan bagaimana Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dipaksakan dengan mengabaikan problem mendasar konstitusionalitas. Dalam sidang yang dipimpin oleh
26 Agustus 2025
Siaran Pers
MK TOLAK PERMOHONAN MASYARAKAT SIPIL: PPN BISA NAIK SAMPAI 15%
Kamis, 14 Agustus 2025, Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) secara kompak memutuskan untuk “Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,” Permohonan Uji Materiil Pasal 4A Ayat (2) Huruf b, Pasal 4A Ayat (3) Huruf a, g, dan j, serta Pasal 7 Ayat (1), (3), dan (4), mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU No. 7
15 Agustus 2025