Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 9 dari 227 · 2.715 artikel
Buku
KOTA JAKARTA DAN PENGGUSURAN RUANG HIDUP
Laporan Penggusuran Paksa dan Pemenuhan Hak atas Hunian yang Layak terhadap Warga Jakarta Tahun 2025 Penggusuran paksa masih menjadi potret buram tata kelola ruang di Jakarta. Riset Kota Jakarta dan Penggusuran Ruang Hidup: Laporan Penggusuran Paksa dan Pemenuhan Hak atas Hunian yang Layak terhadap Warga Jakarta Tahun 2025 menunjukkan bahwa praktik penggusuran paksa terus
29 November 2025
Siaran Pers
DPR DAN PEMERINTAH SERET INDONESIA KE JURANG KRISIS HUKUM PIDANA: PRESIDEN PRABOWO HARUS SEGERA TERBITKAN PERPPU PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KUHAP BARU DAN PERBAIKAN SUBSTANSI-SUBSTANSI FATAL
Reformasi hukum pidana saat ini memasuki fase paling kritis, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) pada Selasa, 18 November 2025 dilakukan dengan sangat cepat, pembahasan tidak menyentuh rekomendasi fundamental, sehingga dalam draft RUU nya mengandung banyak ketentuan bermasalah. Proses pembahasan dan substansi bermasalah ini sejak awal telah diperingatkan oleh
22 November 2025
Siaran Pers
LBH Jakarta dalam ICSF 2025: Melindungi Ruang bagi Masyarakat Sipil di Tengah Legalisme Otokratik
Jakarta, 05 November 2025 Dalam satu dekade terakhir, Indonesia menghadapi tantangan serius terhadap kualitas demokrasi dan kebebasan sipil. Ruang sipil yang mencakup hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan pendapat mengalami penyusutan yang sistematis, baik melalui regulasi yang represif maupun praktik intimidatif terhadap masyarakat sipil. Melalui Indonesia Civil Society Forum 2025, LBH Jakarta merespon
17 November 2025
Siaran Pers
NEGARA HARUS SEGERA AKHIRI DWIFUNGSI POLRI DAN LAKSANAKAN PUTUSAN MK NO. 114/PUU-XXIII/2025!
Jakarta, 14 November 2025 – Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam perkara Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) terhadap UUD NRI Tahun 1945 pada 13 November 2025. Adapun amar putusan dari Permohonan yang diajukan oleh pemohon yang terdiri dari Advokat dan Mahasiswa ini sebagai
14 November 2025
Siaran Pers
PERINGATAN DARURAT: PRESIDEN MESTI TARIK DRAF RUU KUHAP
Kamis, 13 November 2025, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Kementerian Sekretariat Negara telah selesai melakukan Pembahasan RUU KUHAP dan melakukan pengambilan keputusan Tingkat I hanya dalam waktu dua hari. Artinya RUU KUHAP ini tinggal selangkah lagi untuk disahkan menunggu sidang paripurna yang rencananya akan dijadwalkan minggu depan.
14 November 2025
Siaran Pers
Sidang Gugatan Lingkungan Hidup Warga Cibetus terhadap Izin Lingkungan PT. STS Memasuki Agenda Keterangan Saksi Tergugat
Serang, 10 November 2025 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Pijar bersama dengan jaringan solidaritas cibetus yang tergabung dalam Tim Advokasi Padarincang Melawan menghadiri agenda persidangan perkara lingkungan hidup dengan nomor perkara 85/G/LH/2025/PTUN.SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Sidang berlangsung pada Senin, 10 November 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda Pemeriksaan Saksi
10 November 2025
Siaran Pers
KEJAKSAAN DINILAI LANGGAR HAK TAHANAN POLITIK, TAUD DESAK KEJARI JAKARTA PUSAT SEGERA SERAHKAN TURUNAN BERKAS PERKARA DAN TANGGUHKAN PENAHANAN
Jakarta, 06 November 2025 – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, yag tergabung dalam Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti permohonan turunan berkas perkara dan penangguhan penahanan bagi keempat tersangka tahanan politik atas nama Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai
6 November 2025
Siaran Pers
SIDANG GUGATAN LINGKUNGAN HIDUP WARGA CIBETUS TERHADAP IZIN LINGKUNGAN PT. SINAR TERNAK SEJAHTERA MEMASUKI AGENDA KETERANGAN SAKSI PARA PENGGUGAT
Serang, 3 November 2025 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bersama LBH Pijar Harapan Rakyat yang tergabung dalam Tim Advokasi Padarincang Melawan menghadiri agenda persidangan perkara lingkungan hidup dengan nomor perkara 85/G/LH/2025/PTUN.SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang), Banten. Sidang berlangsung pada Senin, 3 November 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda Tambahan Bukti Surat
3 November 2025
Siaran Pers
BANJIR DAN MACET JAKARTA: GEJALA KETIDAKBECUSAN PEMERINTAH DKI JAKARTA DALAM MENATA KOTA!
Kendaraan melewati banjir di lampu merah Fatmawati, Jakarta, Kamis (30/10/2025). Titik genangan banjir pun muncul di Jalan Fatmawati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Sumber Foto: CNBC dan VOI) Jakarta, 1 November 2025 – Beberapa minggu ke belakang, terutama sejak hujan deras melanda Jakarta di pertengahan hingga akhir Oktober 2025, terjadi dua hal yang menjadi
1 November 2025
Opini
PUTUSAN PRAPERADILAN AKTIVIS DAN UJIAN BAGI NEGARA HUKUM KITA
Oleh Daniel Winarta, Pengacara Publik LBH Jakarta Senin, 27 Oktober 2025, publik bersama-sama akan menyaksikan Sidang Pembacaan Putusan Praperadilan terhadap empat aktivis yang ditangkap pasca aksi massa di akhir Agustus 2025. Mereka adalah Delpedro Marhaen dan Muzaffar Salim, pegiat hak asasi manusia dari Lokataru Foundation, Syahdan Husein, aktivis Gejayan Memanggil, dan Khariq Anhar, aktivis
26 Oktober 2025
Publikasi
7 CATATAN LBH JAKARTA UNTUK SATU TAHUN KEPEMIMPINAN PRABOWO-GIBRAN
20 Oktober 2025 jatuh sebagai penanda satu tahun jalannya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Dalam momentum satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, LBH Jakarta memandang perlu untuk melakukan evaluasi dan refleksi mendalam atas arah kekuasaan negara saat ini. Janji-janji perubahan yang dulu disuarakan apakah sudah menghasilkan kebermanfaatan bagi Rakyat? Satu tahun pemerintahan
22 Oktober 2025
Siaran Pers
“Stop Privatisasi Air! Rencana Perubahan Badan Hukum PAM Jaya ke Perseroda adalah Ancaman terhadap Hak Atas Air Warga Jakarta!”
Jakarta, 15 Oktober 2025 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok rencana perubahan badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PAM) Jaya menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda). Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) mengeklaim perubahan ini ditujukan untuk memastikan tata kelola perusahaan yang lebih baik, fleksibilitas menjalankan usaha, serta terkait dengan alternatif pendanaan atau
15 Oktober 2025