Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 145 dari 227 · 2.715 artikel

Kalabahu Buruh

Buruh harus Mengenal Sistem Pengupahan di Indonesia

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pelaksanaan KALABAHU Buruh 2015 memasuki hari ketiga dalam pelaksanaannya, (22/08). Pada kesempatan kali ini materi yang disampaikan adalah Sistem Pengupahan di Indonesia. Materi ini disampaikan oleh Andriko Otang, beliau merupakan Wakil Direktur Trade Union Right Centre (TURC). Andriko Otang atau yang akrab disapa Otang memulai materi ini dengan terlebih dahulu memaparkan tentang fundamental upah.

27 Agustus 2015

Siaran Pers

Pelatihan Paralegal 2015: Memberikan Bantuan Hukum untuk Semua

Depok, bantuanhukum.or.id – Guru, mahasiswa, ibu rumah tangga, anak muda, dan para orang tua terlihat antusias mengikuti kegiatan pelatihan paralegal yang diadakan LBH Jakarta tanggal 14-16 Agustus 2015 lalu. Bertempat di Wisma Kinasih Depok, semua peserta yang berjumlah empat belas orang mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan mewakili komunitasnya masing-masing. Para peserta adalah klien LBH Jakarta yang

26 Agustus 2015

Publikasi

Kami Terusir, Sebuah Laporan Penelitian Penggusuran DKI Jakarta

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mempublikasikan penelitiannya yang bertajuk, “Kami Terusir: Laporan Penggusuran Paksa DKI Jakarta Januari-Agustus 2015”. Publikasi penelitian ini digelar di Gedung LBH Jakarta, Rabu 26/08/15 dan dihadiri oleh rekan-rekan jurnalis dari berbagai macam media. Publikasi ini dilakukan LBH Jakarta karena dari 30 kasus penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemprov DKI sejak

26 Agustus 2015

Advokasi Kebijakan

Upah Minimum Buruh Migran di Taiwan Naik

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Kamis lalu (20/8) BNP2TKI melakukan sosialisasi kenaikan upah minimum Buruh Migran Indonesia (BMI) di Taiwan. Nusron Wahid yang merupakan kepala BNP2TKI hadir langsung untuk memberikan sosialisasi terkait kenaikan upah minimum tersebut. Kenaikan upah ini merupakan langkah yang baik setelah 18 tahun upah BMI di Taiwan tidak naik. Sejak awal upah buruh migran

24 Agustus 2015

Advokasi Kebijakan

Ratusan Penyandang Disabilitas Duduki Gedung DPR RI

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Gabungan organisasi penyandang disabilitas dari seluruh Indonesia sambangi Gedung DPR RI, Selasa (18/8). Maksud kedatangan gabungan organisasi para penyandang disabilitas ini adalah untuk mendesak Panitia Kerja RUU Penyandang Disabilitas agar segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi Undang-undang. Dalam kesempatan ini pun, kepada para wakil rakyat di Senayan, mereka menyerahkan dukungan masyarakat lewat sebuah petisi

21 Agustus 2015

Advokasi Kasus

Diperiksa Sebagai Saksi, 26 Warga Kampung Pulo Belum Juga Dibebaskan

Rilis Pers Upaya penggusuran di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis (20/8) pagi berujung bentrok antara aparat dan warga setempat. Bentrok terjadi karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksa untuk melakukan penggusuran dengan menyiapkan pasukan serta backhoe (alat berat yang digunakan untuk menggusur) tanpa melalui prosedur hukum yang benar, sementara warga ingin mempertahankan tanah mereka.

21 Agustus 2015

Siaran Pers

Sudah 10 Penggusuran Paksa Pemprov DKI Jakarta di Tahun ini yang Menyebabkan Warga menjadi Korban

Rilis Media Nomor: 925/SK-RILIS/VIII/2015 (Jakarta, 20 Agustus 2015) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam tindakan aparat Kepolisian dan TNI yang terlibat dalam penggusuran yang terjadi di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta kembali melakukan penggusuran paksa yang kali ini dilakukan terhadap komunitas warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur dengan alasan normalisasi kali Ciliwung.

20 Agustus 2015

Siaran Pers

Dipecat karena Laporkan Tindak Pidana Korupsi

Jakarta, bantuanhukum.or.id – LBH Jakarta bersama Whistleblower (pelapor) kasus korupsi PT. Sarinah (Persero), Sdr. Ferry M. Pasaribu, menggelar konferensi pers di LBH Jakarta, Selasa (18/8/2015). Konferensi Pers tersebut terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dialami oleh Sdr. Ferry M. Pasaribu selaku General Manager Divisi Sistem Manajemen dan Informasi Teknologi PT. Sarinah (Persero). Keputusan Pemutusan Hubungan

20 Agustus 2015

Siaran Pers

Aksi Jepitan Raksasa Desak Pembahasan RUU PRT

Jakarta, bantuanhukum.or.id – 18 Agustus 2015, LBH Jakarta yang tergabung dalam Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR untuk mendesak segera dimasukannya RUU-Perlindungan PRT dalam Prolegnas 2016. Aksi ini dihadiri oleh kurang lebih 40 orang yang terdiri dari elemen serikat buruh, mahasiswa, perwakilan PRT dan aktifis PRT. Aksi

19 Agustus 2015

Kalabahu Buruh

Gerakan Buruh Butuh Ideologi, Benarkah?

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Setelah dibuka pada Sabtu (15/8), Kalabahu Buruh Kedua LBH Jakarta 2015 kembali dilanjutkan pada Minggu (16/8). Materi yang diberikan kepada para peserta pada hari tersebut adalah materi Pengantar Ideologi. Materi tersebut disampaikan oleh Dosen Filsafat dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung. Rocky Gerung memulai materi ini dengan terlebih dahulu memaparkan mengenai Unionisme. Ia mengatakan

19 Agustus 2015

Siaran Pers

Masyarakat Banten Deklarasikan Diri untuk Mendukung KPK

Serang, bantuanhukum.or.id—Banten Studi Club bersama LBH Jakarta selenggarakan Dialog Publik dan Deklarasi dengan tema “Deklarasi Dukungan Masyarakat Banten dalam Pemberantasan Korupsi dan Melawan Balik Koruptor,” Sabtu, 08 Agustus 2015. Acara ini merupakan ekspresi dukungan masyarakat Banten kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang masih mengalami serangkaian hambatan dalam menjalankan tugasnya hari ini. Kegiatan ini dihadiri oleh lebih

19 Agustus 2015

Advokasi Kebijakan

Karnaval Budaya Penyandang Disabilitas

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Selasa (18/8), ratusan penyandang disabilitas melakukan “Karnaval Budaya Disabiitas” guna mendesak pemerintah agar segera mengesahkan RUU Penyandang Disabilitas. Karnaval ini berawal dari bilangan Monumen Nasional menuju Bundaran Hotel Indonesia. Karnaval ini dilakukan sebagai bentuk teguran kepada pemerintah atas kemerdekaan dan persamaan hak bagi penyadang disabilitas yang masih kerap mengalami diskriminasi. Mengenakan busana daerah dari tiap

19 Agustus 2015