LBH Jakarta

Berita

Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 146 dari 227 · 2.715 artikel

Siaran Pers

Sedikit Cerita dari Myanmar dan Thailand untuk LBH Jakarta

Jakarta, bantuanhukum.or.id – LBH Jakarta selenggarakan acara berbagi pengalaman dari 2 pengacara publiknya yang baru saja memberikan bantuan hukum selama 1 tahun di Myanmar dan Thailand. Maruli dan Ade pengacara publik LBH Jakarta yang baru saja kembali dari pengembaraannya di Myanmar dan Thailand. Mereka berdua banyak bercerita tentang migrant worker, junta militer, dan kebebasan berekspresi

18 Agustus 2015

Kalabahu Buruh

Mengenal Sistem Pengupahan Buruh dalam Kalabahu Buruh Kedua

Jakarta, bantuanhukum.or.id – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, resmi membuka Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Buruh Kedua (15/08) di Kantor LBH Jakarta, Menteng Jakarta Pusat. Pelatihan yang mengambil tema “Meningkatnya Kapasitas Buruh Dalam Melakukan Advokasi Upah Ditingkat Perusahaan” ini memang dimaksudkan agar buruh mampu menjawab permasalahan perburuhan yaitu melawan politik upah murah. Acara ini telah

15 Agustus 2015

Siaran Pers

Diskusi Tematik Buruh Migran: Merumuskan Masalah Dan Solusi Sanksi Dan Bantuan Hukum dalam Rangka Perlindungan Buruh Migran

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Kamis 6 Agustus 2015, Jaringan Buruh Migran mengadakan diskusi tematik terkait Sanksi dan Bantuan Hukum, yang berjudul “ Merumuskan masalah dan solusi dalam hal sanksi dan bantuan hukum dalam rangka perlindungan buruh migran “. Diskusi ini dimulai pada pukul 10.00 dengan difasilitasi oleh Asfinawati yang merupakan pegiat isu buruh migran. Peserta yang hadir dalam

12 Agustus 2015

Siaran Pers

AUDIENSI DENGAN KOMPOLNAS: BURUH MENDESAK AGAR DIBENTUK DESK PIDANA PERBURUHAN DI KEPOLISIAN

Jakarta, bantuanhukum.or.id—Pada Selasa, 11 Agustus 2015, Serikat Buruh yang terdari FSP Mandiri, Aspek Indonesia, FSPASI, FSP Farkes, FBTPI, FBLP,dan FSUI bersama LBH Jakarta melakukan audiensi dengan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) di gedung Kompolnas yang menjadi satu dengan komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dalam audiensi tersebut, hadir dari pihak Kompolnas adalah Komisaris Besar Polisi Tetra Megaranto

12 Agustus 2015

Advokasi Kasus

Pensiun Jadi Guru, BKN Minta Rustam Kembalikan Uang Gaji selama 4 Tahun

Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Pameo itu rasanya pas dialamatkan buat Rustam Effendy, 60. Setelah pensiun, dia kini diwajibkan mengembalikan gajinya selama 4 tahun saat menjadi guru. Rustam merasa dizalimi. Dia merasa jadi korban malaadministrasi kepegawaian yang dilakukan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Tanggal 1 Juni saya dipanggil untuk menerima SK (Surat Keputusan), harus mengembalikan uang

12 Agustus 2015

Video

Direktur Baru LBH Jakarta Siap Hadapi Tantangan

Sederet tantangan sudah di depan mata. Salah satu yang juga diakui Alghiffari adalah meningkatkan kontrol kualitas output kerja. LBH Jakarta menangani rata-rata 1.200 kasus per tahun dengan 50 ribuan orang pencari keadilan. Pada 2014, misalnya, LBH Jakarta menerima 1.221 pengaduan, dengan 64.466 pencari keadilan. Itu belum termasuk keikutsertaan LBH Jakarta melakukan advokasi kebijakan sekitar 15-20

11 Agustus 2015

Publikasi

Pengumuman Hasil Seleksi Pengacara Publik LBH Jakarta 2015

Berdasarkan hasil penilaian ujian tertulis, investigasi, psikotes, toefl, dan wawancara serta penilaian performa kerja selama menjadi Asisten Pengacara publik, maka pimpinan LBH Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2015 menetapkan nama- nama dibawah ini menjadi Pengacara Publik Muda LBH Jakarta: Alldo Fellix Januardi, S.H. Bunga Meisa Rouly, S.H. Matthew Michele Lenggu, S.H. Oky Wiratama Siagian,S.H. Demikian,

10 Agustus 2015

Rekam Media

Alghiffari Aqsa Terpilih Jadi Direktur LBH Jakarta yang Baru

Alghiffari Aqsa akhirnya terpilih sebagai direktur LBH Jakarta periode 2015-2018. Alghiffari memperoleh dukungan 15 suara mengalahkan Mohammad Isnur yang memperoleh 7 suara,Tommy tobing 2 suara dan Pratiwi Febry 1 suara. Sementara 2 suara tidak sah. Pemilihan ini dilakukan hari Jumat (7/8/2015) di LBH Jakarta yang diikuti para pengacara dan karyawan LBH Jakarta. Hadir dalam kesempatan

8 Agustus 2015

Siaran Pers

Sembilan (9) Poin Alasan Pengajuan Gugatan Pembatalan SK Pemberhentian Kepala Sekolah di Pengadilan

Siaran Pers 1. Sebagai upaya hukum terakhir Retno telah melakukan upaya untuk melakukan pembatalan dengan mengajukan surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta serta melakukan pengaduan kepada Ombudsman RI. Semua cara yang telah ditempuh tersebut tetap tidak membuat Gubernur dan Kepala Dinas berubah pikiran, oleh karenanya melalui pengadilan sebagai

5 Agustus 2015

Rekam Media

Mantan Kepsek SMAN 3 Resmi Gugat Disdik DKI Ke PTUN

Jakarta, CNN Indonesia — Mantan Kepala Sekolah SMAN 3 Jakarta Retno Listyarti akhirnya resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Retno menggugat surat keputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Arie Budhiman mengenai pemecatan dirinya. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Retno hadir di PTUN Jakarta sekitar pukul 13.00 WIB dan pendaftaran

4 Agustus 2015

Advokasi Kasus

Polisi Paksa Dedi Si Tukang Ojek sebagai Pelaku Pengeroyokan

Meski kembali merasakan kebebasan, Dedi mengaku belum dapat melupakan pengalaman buruk terhadap polisi. Sebab, saat menjadi korban penangkapan beberapa bulan silam, ia dipaksa mengaku sebagai pelaku kasus pengeroyokan yang tidak pernah dilakukannya. “Waktu penangkapan tidak ada berkas surat (perintah) penangkapan. Waktu ditangkap saya juga diajak mutar-mutar mencari pelaku lain. Saya disuruh mengaku gini-gini, dipaksa mengaku,”

1 Agustus 2015

Rekam Media

Jaksa Kasus Tukang Ojek Korban Salah Tangkap seperti Ikuti Skenario Polisi

Kasus Dedi (43), tukang ojek yang menjadi korban salah tangkap, menjadi cermin penegakan hukum di Indonesia. Salah satunya proses peradilan dalam pencarian fakta sebenarnya pada persidangan. Jaksa penuntut umum tak luput dari perhatian soal mencari fakta-fakta seputar kasus Dedi. Jaksa penuntut dinilai tak bisa serta-merta membaca perkara dari berita acara pemeriksaan (BAP) polisi semata. “Penutut

30 Juli 2015