Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 192 dari 227 · 2.715 artikel

Siaran Pers

Pernyataan LBH Jakarta di Sidang Komite ECOSOC PBB

Dalam sidang THE UN COMMITTEE ON ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS (CESCR) atau Komite ECOSOC PBB di Jenewa, Swiss (29/4). LBH Jakarta memaparkan empat isu-isu tentang kegagalan Pemerintah Indonesia untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam memenuhi, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat Indonesia di: Hak Pekerja Rumah Tangga dan Buruh Migran Indonesia Hak Serikat Pekerja Hak

6 Mei 2014

Siaran Pers

Galeri Foto: Peringatan Hari Buruh Internasional 2014 di Jakarta

Lebih dari 100.000 buruh merayakan Hari Buruh Internasional 2014 atau lebih dikenal sebagai May Day. Memulai aksi dengan melakukan long march dari Tugu Proklamasi kemudian berkumpul di Bundaran HI lalu berpencar menuju Istana Negara, MPR serta  Gelora Bung Karno. Foto-foto ini dikumpulkan dari Maruli dan ODELIBERTAD. Kunjungi untuk melihat galeri foto mereka lainnya.

5 Mei 2014

Siaran Pers

Sewenang-Wenang, Rektor Untag ’45 Jakarta Digugat ke PTUN

LBH Jakarta hari ini mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. LBH Jakarta sendiri mewakili 8 (delapan) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang diberikan skorsing tidak masuk akal selama 6 (enam) semester atau maksimal pemecatan (drop out) terhadap Mamat Suryadi, Zainudin Alamon, Ade

2 Mei 2014

Rekam Media

Sepanjang 2013 ada 205 Pengaduan dengan 15.732 Buruh Pencari Keadilan

Dari catatan yang dihimpun Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, selama 2013 sudah ada 205 pengaduan dengan 15.732 pencari keadilan. “Isu-isu yang mencuat soal upah layak, isu outsourcing, anti-serikat, kriminalisasi aktivis buruh, seperti ada perlawanan balik dari pemodal dan kepolisian dan isu buruh migran seraya pekerja rumah tangga,” papar pengacara publik LBH Jakarta Maruli Tua Rajagukguk di

30 April 2014

Rekam Media

Hukum Berat Polisi yang Menyiksa Tahanan

Aksi penegak hukum yang mengakali hukum harus mendapatkan balasan setimpal. Oknum polisi ini kerap menyiksa para tersangka, yang belum tentu pelaku kejahatan, berlindung dibalik baju korps hukum namun kelakuannya tak ada bedanya dengan para penjahat jalanan yang mengedepankan kekerasan. Adalah dua pengamen Cipulir, Jakarta Selatan yakni Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto, yang menjadi korban salah tangkap

30 April 2014

Advokasi Kebijakan

Apa Kata Mereka tentang Rancangan KUHAP

Hukum Acara Pidana yang sekarang (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP), saat ini diangap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang atas nilai-nilai dan standar-standar yang ada didalamnya, terutama nilai-nilai yang lebih berspektif HAM dan berkeadilan jender. Keinginan dari masyarakat sipil untuk Hukum Acara pidana yang lebih manusiawi, bebas dari penyiksaan,

30 April 2014

Rekam Media

Manifesto Perjuangan Partai Gerinda Bertentangan dengan UUD 1945

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menolak manifesto perjuangan Partai Gerindra terkait praktik kehidupan beragama diberlakukan di Indonesia. “Ini komitmen kami menegakkan HAM tanpa kebencian. Bisa dibayangkan kalau manifesto ini disetujui oleh negara maka ini akan sangat bahaya. Jadi apakah Ahmadiyah dan Syiah itu nanti akan dipenjara?” kata kordinator penanganan kasus LBH Jakarta, Muhammad Isnur,

30 April 2014

Siaran Pers

Mayday 2014: Lbh Jakarta Luncurkan Catatan Hitam Perburuhan

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional, atau yang disebut dengan Mayday. Dalam menyambut Mayday di tahun 2014 ini LBH Jakarta akan meluncurkan catatan hitam perburuhan dan meluncurkan posko pengaduan may day 2014. Catatan hitam perburuhan yang akan diluncurkan oleh LBH Jakarta memuat trend pelanggaran perburuhan. Dalam catatan hitam perburuhan tersebut juga mengungkap Bentuk-bentuk

29 April 2014

Advokasi Kebijakan

Akhirnya, Penyandang Disabilitas bisa Mengikuti SNMPTN dan SBMPTN 2014

LBH Jakarta mengapresiasi dan menyambut baik keputusan Ketua Panitia Pelaksana SNMPTN 2014, Prof. Ganjar Kurnia, yang menghapuskan persyaratan diskriminatif dalam SNMPTN 2014. Prof. Ganjar Kurnia yang juga Rektor Universitas Padjajaran menyampaikan beberapa keputusan yang disampaikan dalam pertemuan yang difasilitasi oleh Ombudsman pada Selasa, 29 April 2014, yang berisi : Tidak akan ada lagi syarat diskriminatif

29 April 2014

Advokasi Kebijakan

Advokasi Berbasis Penelitian untuk Perbaikan Sistem Peradilan Hubungan Industrial

Munculnya Pengadilan Hubungan Industrial menggantikan keberadaan P4D/P4P adalah langkah agar terciptanya suatu mekanisme sistem penyelesiaan perselisihan ketenagakerjaan yang berkeadilan baik bagi buruh maupun pengusaha. Akan tetapi pada prakteknya dilapangan keberadaan PHI justru masih banyak menimbulkan permasalahan seperti biaya yang mahal, proses penyeleisaan yang berbelit-belit dan panjang, putusan hakim yang masih multitafsir terkait upah proses, serta

29 April 2014

Siaran Pers

KALABAHU: Strategi Advokasi Perburuhan yang Berkeadilan

Karya latihan bantuan hukum (Kalabahu) adalah rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh LBH Jakarta sejak tahun 1970. Kalabahu ini adalah wadah dan akses bagi mereka yang ingin mendedikasikan dirinya unutuk terlibat dalam kerja-kerja bantuaan hukum bagi masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat yang miskin, buta hukum dan tertindas terhadap Akses bantuaan

29 April 2014

Siaran Pers

Hapus Syarat SNMPTN 2014 Yang Diskriminatif

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Panitia SNMPTN 2014 dan Majelis Rektor PTN yang mengeluarkan persyaratan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri tidak tuna netra, tidak tuna rungu, tidak tuna wicara, tidak tuna daksa, tidak buta warna keseluruhan boleh buta warna sebahagian, tidak buta warna keseluruhan maupun sebahagian pada beberapa jurusan telah mendiskriminasikan penyandang disabilitas.

29 April 2014