LBH Jakarta

Berita

Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 191 dari 227 · 2.715 artikel

Publikasi

Lowongan: Penerimaan Asisten Pengacara Publik LBH Jakarta

PENGUMUMAN Dengan ini LBH Jakarta mengundang dan membutuhkan rekan-rekan untuk bergabung menjadi  asisten pengacara publik (APP) LBH Jakarta Dengan syarat-syarat sebagai berikut : Mengisi Formulir Pendaftaran Usia Maksimal 28 tahun pada waktu pendaftaran Mengikuti Proses Seleksi Yang Ditentukan Oleh Panitia Pernah Mengikuti dan Lulus Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) LBH Jakarta (dibuktikan dengan Sertifikat Kalabahu

9 Mei 2014

Siaran Pers

Proposal for Concluding Observation for The Committee of ECOSOC from Indonesian CSOs

Geneva – Palace Wilson, 1st May 2014 1. CESCR Implementation and Judiciary Independency Recommendation: To urge the Government of Indonesia to break down all the economic, social, and cultural rights which regulated in CESCR in to the national level legislations, and to synchronize all the local regulation to the objectives of fulfilling, protect, and respecting

9 Mei 2014

Siaran Pers

LBH Jakarta statement in The UN Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR)

Statement on The Review of Indonesia The UN Committee on Economic Social and Cultural Rights (CESCR) GENEVA, 29TH April 2014 The honorable committee members and distinguished ladies and gentlement, My name is Pratiwi Febry, a Public Interest Lawyer of Jakarta Legal Aid Institute. Our organization is an NGO focused on providing legal aid for the

9 Mei 2014

Siaran Pers

Diskusi Publik: Buruh, Militerisme dan Pilpres 2014

21 tahun lalu, tepatnya 8 Mei 1993, Marsinah aktifis buruh yang bekerja di pabrik arloji di Sidoarjo ditemukan sudah tak bernyawa di sebuah gubuk pinggir sawah, di Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Pada 5 Mei 1993, sebanyak 13 buruh, tanpa Marsinah, yang unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer (Kodim) Sidoarjo. Di tempat itu mereka

8 Mei 2014

Opini

Kode Etik Pekerja Bantuan Hukum

Hukum tentunya selalu diperadukan dengan keadilan dan selalu disesuaikan, membicarakan hukum tentunya pasti membicarakan tentang keadilan, maka jika mendalami tentang hukum dan keadilan atau keadilan dan hukum tentunya terkait erat tentang Professional Responsibility dengan Legal Aid and Trust yang dilandasi dengan etika pula [1]. Di dalam ilmu hukum dikenal adagium yang dibuat oleh Cicero yang

8 Mei 2014

Opini

Bantuan Hukum Struktural

Jika ditinjau dari sejarah, konsep bantuan hukum pada mulanya hanya dalam bentuk charity dan bukanlah suatu hak. Namun seiring dengan perkembangan zaman, bantuan hukum bertranformasi menjadi hak sifatnya. Bahkan kemudian bantuan hukum sudah menjadi suatu gerakan sosial, dan gerakan tersebut terjadi tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara berkembang [1]. Pada masa pemerintahan

8 Mei 2014

Advokasi Kebijakan

MK Menolak Permohonan Judicial Review oleh APINDO Mengenai Outsourcing

Rabu, 07 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengenai “Frase Demi Hukum” dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pembacaan putusan yang di hadiri oleh Pihak Pemohon, Pihak Pemerintah, Pihak DPR RI dan

7 Mei 2014

Siaran Pers

Rekayasa Kasus Narkotika: Keluarga Korban Mengadukan Nasibnya ke KOMNAS HAM

Masih membekas dalam ingatan kita belum lama ini Mahkamah Agung RI memberikan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus narkotika. Mahkamah Agung RI dalam putusannya menilai kasus yang menjerat sales obat nyamuk Rudy Santoso (41) dan Ket San (21) adalah hasil rekayasa pihak kepolisian. Dugaan adanya rekayasa kasus narkotika terjadi baru-baru ini, pada tanggal 5 Februari

7 Mei 2014

Siaran Pers

Buruh Kontrak dan Outsourcing Menanti Keadilan dari Mahkamah Konstitusi

Hari ini (7/5) Mahkamah Konstitusi akan memutus perkara nomor 96/PUU-XI/ 2013 mengenai permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Awalnya Apindo minta pembatalan yang kemudian permohonannya dirubah menjadi konstitusional bersyarat (conditionally

7 Mei 2014

Kertas Posisi

Kertas Posisi Lbh Jakarta Dalam Peringatan Hari Buruh Sedunia 2014

May Day tahun 2014 mendapat pengakuan dari pemerintah dengan menjadikannya sebagai hari libur nasional. Sebuah langkah yang layak diapresiasi dengan mengakui keberadaan perjuangan buruh di Indonesia. Namun pengakuan eksesitensi dan perjuangan buruh belum cukup, karena masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh buruh di Indonesia. Deskripsi Kasus di LBH Jakarta sepanjang tahun 2013 Pada tahun

7 Mei 2014

Uncategorized

Putusan Judicial Review Perkara Uji Materi Sistem Kerja Outsourcing

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengajukan permohonan pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Mahkamah Konstitusi akan memasuki putusan dengan perkara Nomor 96/PUU-XI/ 2013. Apabila permohonan pembatalan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) dan Pasal 66 ayat (4), UU

6 Mei 2014

Siaran Pers

14 Usulan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Komite ECOSOC PBB

1. Pelaksanaan CESCR dan Peradilan yang Independen Mendesak Pemerintah Indonesia untuk memecah semua hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diatur dalam CESCR ke dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional, dan untuk menyinkronkan semua peraturan lokal untuk tujuan memenuhi, melindungi, dan menghormati hak ekonomi, sosial dan budaya. Dan untuk menggunakan CESCR sebagai bahan pertimbangan dalam semua proses

6 Mei 2014