Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 20 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
Sudahi Bungkam, Lawan!: Women’s March Jakarta 2023 Kembali Turun Ke Jalan dengan 9 Tuntutan Rakyat
Jakarta, 17 Mei 2023 – Setelah hampir satu dekade, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan pada bulan April tahun 2022 yang lalu. Hal ini dianggap menjadi sebuah peluang baik dalam perjalanan Indonesia menuju kesetaraan gender, tetapi sayangnya disahkannya UU TPKS tidak secara langsung dapat menyelesaikan masalah ketimpangan gender yang masih kita alami di
17 Mei 2023
Karir
Pengumuman Pembukaan Rekrutmen Calon PBH Kampanye Strategis
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses regenerasi untuk terus melahirkan para Pengabdi Bantuan Hukum yang humanis, mandiri, progresif, dan berintegritas dalam mewujudkan layanan bantuan hukum yang berkualitas. Dalam pengabdiannya para Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung di LBH Jakarta sebagai Pengacara Publik atau setingkat, diatur dengan masa pengabdian. Untuk itu, LBH Jakarta mengajak
9 Mei 2023
Siaran Pers
Sidang Ketiga Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Jawaban JPU Tendensius dan Menyimpang, Semakin Membuktikan bahwa Dakwaan Cacat Formil!
Jakarta, 8 Mei 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjalani sidang ketiga atas kriminalisasi oleh pejabat publik dengan agenda jawaban atas eksepsi yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya, eksepsi yang dibacakan oleh tim kuasa hukum dari Tim Advokasi Untuk Demokrasi pada persidangan tanggal 17 April 2023, dinyatakan bahwa dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa
8 Mei 2023
Publikasi
MEI MELAWAN: MENGORGANISIR AMARAH MEMUKUL BALIK OLIGARKI, Konferensi Pers Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK)
30 April 2023, LBH Jakarta bersama dengan Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) melaksanakan Konferensi Pers di Eknas Walhi terkait Aksi Mayday 2023. Pada tahun ini tema yang diusung adalah Mei Melawan: Mengorganisir Amarah Memukul Balik Oligarki. Pada Konferensi Pers Gebrak mengerucutkan persoalan perburuhan pada 5 sektor yakni sektor perburuhan, sektor agraria dan pangan, sektor
1 Mei 2023
Siaran Pers
Siaran Pers: Sidang Kedua Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti: Dakwaan JPU Cacat Formil dan Penegakan Hukum Tak Objektif
Jakarta, 17 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar kembali menjalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi/nota keberatan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari ini, di waktu yang sama dengan dokumen tersebut dibacakan, situasi keamanan dan kemanusiaan di Papua tak kunjung membaik, bahkan semakin memburuk. Konflik senjata berkepanjangan yang terjadi berimbas pada timbulnya pengungsi
17 April 2023
Publikasi
WACANA KENAIKAN TARIF TRANSJAKARTA: MENJAUHKAN CITA-CITA TRANSPORTASI PUBLIK BERKELANJUTAN
Pada Selasa, 11 April 2023 Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan kenaikan tarif TransJakarta yang hanya akan dinaikkan pada jam sibuk atau rush hour yaitu pada jam 07.01 – 10.00 WIB dan pada jam 16.01 – 21.00 WIB. Tarif Transjakarta diusulkan akan naik menjadi Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
14 April 2023
Publikasi
SIARAN PERS TIM ADVOKASI ANTI PENYIKSAAN: Korban Salah Tangkap dan Penyiksaan Tambelang, Kabupaten Bekasi Tuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi
Senin, 10 April 2023, Muhamad Fikry, korban salah tangkap dan penyiksaan di Tambelang, Kabupaten Bekasi didampingi oleh kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Penyiksaan mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi atas serangkaian proses peradilan sesat dan tindak penyiksaan yang dialaminya ke Pengadilan Negeri Cikarang. Permohonan tersebut diajukan pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor
10 April 2023
Siaran Pers
Pers Rilis Sidang Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas Pemutusan Akses Situs dan Platform Digital
Rabu, 5 April 2023, Tim Advokasi Kebebasan Digital menghadiri persidangan terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa atas pemutusan akses 8 (delapan) situs internet dan platform digital yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020. Persidangan kali ini berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor gugatan 424/G/TF/2022/PTUN.JKT dengan agenda pembuktian. Pihak Tergugat menghadirkan 3 orang
5 April 2023
Publikasi
Siaran Pers Sidang Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas Pemutusan Akses Situs dan Platform Digital
Rabu, 5 April 2023, Tim Advokasi Kebebasan Digital menghadiri persidangan terkait perbuatan melawan hukum oleh penguasa atas pemutusan akses 8 (delapan) situs internet dan platform digital yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020. Persidangan kali ini berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor gugatan 424/G/TF/2022/PTUN.JKT dengan agenda pembuktian. Pihak Tergugat menghadirkan 3 orang
5 April 2023
Publikasi
Persidangan Fatia dan Haris: Pertaruhan Demokrasi Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Jakarta, 3 April 2023 – Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar menjalani persidangan pertama di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka merupakan korban kriminalisasi UU ITE oleh seorang pejabat publik. Fatia dan Haris dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan setelah memaparkan penelitian tentang bisnis
3 April 2023
Publikasi
PERNYATAAN SIKAP: KAMI MENOLAK TAKUT DAN MENGECAM SEGALA BENTUK PEMBUNGKAMAN!
Koalisi Masyarakat Sipil menolak segala bentuk pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintah lewat berbagai metode. Upaya pembungkaman dengan berbagai cara selama ini telah berimplikasi pada iklim ketakutan berekspresi di tengah-tengah masyarakat. Di ranah publik, masyarakat yang menyampaikan pendapat justru direpresi oleh aparat keamanan. Di sisi lain, kebebasan di ranah digital kita juga semakin terenggut dengan adanya
2 April 2023
Advokasi Kebijakan
Perppu Cipta Kerja Disetujui Menjadi Undang-Undang: Keputusan Klise dalam Praktik Buruk Legislasi dan Bentuk Permufakatan Ketidakberpihakan Kepada Rakyat
Selasa, 21 Maret 2023, DPR RI menggelar rapat paripurna yang menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CIpta Kerja) menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut, hanya 2 (dua) fraksi yang menolak untuk menyetujui yakni Fraksi Demokrat dan PKS, selebihnya bersepakat untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
21 Maret 2023