Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 21 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kasus
Demi Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Harus Hentikan Kriminalisasi terhadap Pembela HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar atas Kritiknya terhadap Pejabat Publik
Kasus kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar terkait kritiknya terhadap pejabat publik kian tampak dipaksakan. Proses hukum yang memakan waktu sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan memberi kesan keragu-raguan yang nyata dari kepolisian dan kejaksaan dalam melihat ada tidaknya unsur perbuatan pidana dalam perkara ini. Baru pada Senin 6
6 Maret 2023
Publikasi
Pengumuman Hasil Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta Tahun 2023
Sebanyak 5 (lima) orang peserta mendaftarkan diri dalam proses Rekrutmen Pengacara Publik LBH Jakarta Tahun 2023. Seluruh peserta (5 orang) mengikuti serangkaian proses rekrutmen calon Pengabdi Bantuan Hukum, Pengacara Publik LBH Jakarta 2023 dengan tahapan, yaitu: Seleksi administrasi; Pembuatan Laporan Investigasi; Ujian Tulis dengan 8 Materi, yang melibatkan 8 Pembuat soal dari para Pakar/Praktisi Hukum/HAM
5 Maret 2023
Advokasi Kasus
Pemerintah harus Evaluasi dan Menghentikan Pendekatan Keamanan di Papua yang Selalu Menimbulkan Korban Jiwa
Siaran Pers Koalisi Reformasi untuk Sektor Keamanan Pada 23 Februari 2023 telah terjadi penggunaan kekuatan berlebihan yang menyebabkan hilangnya setidaknya 12 nyawa oleh aparat keamanan. Berdasarkan informasi yang koalisi himpun dari jaringan maupun media massa, diduga aparat keamanan melakukan penembakan peluru tajam ke arah massa hingga terjadi korban jiwa. Terhadap hal tersebut kami organisasi yang
2 Maret 2023
Advokasi Kasus
Babak Baru Pencemaran Debu Batubara di Marunda
Siaran Pers Tim Advokasi Lawan Batubara Audiensi Tindak Lanjut Aduan dan Desakan Babak Baru Debu Batubara di Marunda: Komitmen DLH Pemprov DKI Jakarta akan Keluarkan Hasil Verifikasi Lapangan pada Pertengahan Bulan Maret 2023 Jakarta, 17 Februari 2023, telah berlangsung audiensi oleh Tim Advokasi Lawan Batubara, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Biro Hukum Pemprov DKI
22 Februari 2023
Kertas Posisi
Catatan-catatan Kritis terhadap Revisi UU Kejaksaan dan Upaya Reformasi Kejaksaan RI
Dalam Negara Hukum modern keberadaan Kejaksaan atau lembaga penuntutan umum merupakan bagian dari pembagian keseimbangan kekuasaan dalam institusi peradilan. Ia merupakan bagian dari institusi yang memiliki kewenangan sebagai Aparat Penegak Hukum, khususnya dalam hal penuntutan. Ia mewakili kepentingan Negara sekaligus publik, karena dalam proses peradilan pidana, ia dianggap sebagai representasi atau kehadiran Negara dalam menuntut seseorang atau warga yang dianggap melanggar hukum pidana
14 Februari 2023
Advokasi Kasus
Darurat Sipil Diam-Diam dan Ketiadaan Urgensi Penambahan Kodam
Siaran Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Menanggapi statement Wakil Ketua DPR RI mengenai Darurat Sipil dan Menhan RI, KASAD dan Persetujuan Panglima TNI Terkait Penambahan Kodam Pada tanggal 10 Februari 2023, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus menyatakan bahwa, “Akibat adanya peristiwa penyanderaan di Nduga tersebut, saat ini situasi Papua sedang dalam
14 Februari 2023
Advokasi Kasus
Diduga Kuat Maladministrasi dan Korbankan Hak Pendidikan Anak, Pemkot Depok Bersikukuh Menggusur SDN Pondok Cina 1
Siaran Pers Senin, 13 Februari 2023 – Menindaklanjuti laporan orang tua murid SDN Pondok Cina 1 terkait dugaan maladministrasi pengalihan fungsi lahan serta pemusnahan aset bangunan SDN Pondok Cina 1 oleh Wali Kota Depok, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya melalui undangan nomor B/70/LM.21-34/0182.2022/II/2023 tanggal 2 Februari 2023 meminta orang tua murid SDN Pondok Cina 1 dan Wali Kota Depok
13 Februari 2023
Advokasi Kasus
Putusan Praperadilan Jhon Sondang Pakpahan Mengabaikan Fakta Persidangan, Mencerminkan Rapuhnya Lembaga Praperadilan
Siaran Pers Koalisi Reformasi Anti Teror (09/02/2023) Setelah ditunda pada tanggal 8 Februari 2023, Koalisi Reformasi Anti Teror (KRAT) menghadiri agenda sidang pembacaan putusan dalam perkara praperadilan JHON SONDANG SAITO PAKPAHAN melawan Densus 88 Anti Teror Polri. Dalam amar putusannya, hakim menolak seluruh permohonan JHON atas permintaan agar menyatakan upaya paksa berupa penggeledahan, penahanan, dan
10 Februari 2023
Advokasi Kasus
Pemidanaan terhadap 3 Orang Warga Pakel merupakan Pembungkaman (SLAPP) terhadap Pembela HAM
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Mulyadi, Suwarno dan Untung ditangkap secara paksa oleh Anggota Kepolisian dari Polda Jawa Timur dengan cara menghadang mobil yang mereka tumpangi dan langsung menggiring mereka untuk masuk ke mobil polisi. Penangkapan Sewenang-wenang: Menurut Informasi yang kami dapatkan, Anggota Polisi
9 Februari 2023
Publikasi
Gugatan Meikarta Kepada Konsumen: Rentannya Konsumen Menjadi Sasaran SLAPP dalam Menuntut Hak
Gugatan Meikarta Terhadap Konsumen – 30 Januari 2023 (30/01) PT. Mahkota Sentosa Utama (PT. MSU) selaku pengembang Apartemen Meikarta melakukan gugatan kepada 18 konsumennya yang dinilai telah mencemarkan nama baik perusahaan. Dalam gugatan yang diajukan oleh PT MSU, mereka meminta ganti rugi materil dan imateril yang mencapai Rp 56,1 Milyar kepada Para Tergugat. Gugatan ini
3 Februari 2023
Advokasi Kebijakan
Kelanjutan Gugatan PJ Kepala Daerah: Jawaban Presiden RI dan Mendagri Mengafirmasi Adanya Pembangkangan Hukum Terhadap Konstitusi.
Sidang Lanjutan Gugatan PJ Kepala Daerah – 2 Februari 2023 Pada Kamis, 2 Februari 2023, telah berlangsung sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah terkait polemik pengangkatan Penjabat Kepala Daerah di PTUN Jakarta. Persidangan berlangsung secara elektronik dengan agenda Replik atau pemberian tanggapan dari Para Penggugat yaitu warga masyarakat atas Jawaban Presiden RI dan Mendagri
3 Februari 2023
Publikasi
Normalisasi Situs dan Platform Digital Bukan Bentuk Pemulihan Hak Para Penggugat dan Jaminan Ketidakberulangan
Jawaban Gugatan – 25 Januari 2023 Pada hari Rabu, 25 Januari 2023, Kominfo RI sebagai Tergugat telah memberikan jawaban atas Gugatan kami terkait dengan Pemutusan Akses situs internet dan platform digital yang dilakukan pada 30 Juli 2022, atas Jawaban tersebut pada hari ini tanggal 1 Februari 2023 kami memberikan tanggapan (replik) dan menyerahkan replik melalui
2 Februari 2023