Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 222 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
Stop Penggusuran Paksa, Hormati Proses Hukum!
Penggusuran Paksa akan dilakukan kembali oleh PT. KAI pada senin 27 mei 2013, kali ini akan menimpa kepada pedagang dan warga di Stasiun Duri Tambora yang berjumlah 202 orang. Pedagang menerima Surat Perintah Bongkar Nomor: D1/PAM/70/V/2013 Yang dikeluarkan Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta pada 16 Mei 2013 yang isinya memerintahkan pedagang dan warga untuk mengosongkan
27 Mei 2013
Uncategorized
Tanggapan atas Pernyataan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat
Dengan hormat, Kami Pengurus dan Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Bogor, Jawa Barat memandang perlu menanggapi pemyataan Bapak Dr. Dino Patti Djalal selaku Duta Besar Endonesia untuk Amerika Serikat, sebagaimana yang dimuat d1 harian Kompas, Kamis 23 Mei 2013 di halaman 4 dengan judul “Penghargaan Presiden: Dino Jadikan Amerika Pembanding, Kritik dan Profes
26 Mei 2013
Uncategorized
Workshop Guru, Seni dan Keragaman
Yayasan cahaya guru bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum menyelenggarakan workshop guru, seni dan keragaman. Workshop yang bertempat di kantor aula LBH Jakrta ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran antara seni dan proses pembelajaran, mendapatkan gambarang pengalaman guru dalam mengeksplorasi keragaman seni untuk pemahamman kebangsaan siswa, peningkatan ketrrampilan guru untuk mendorong ekspresi siswa melalui berkesenian. Narasumber dari
23 Mei 2013
Rekam Media
LBH Jakarta Segera Perkarakan Dahlan Iskan
INILAH.COM, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta berencana melaporkan Menteri Badan Usaha Milik Negaran (BUMN) Dahlan Iskan karena dianggap tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengembalikan nama baik dan martabat mantan Komisaris Perum Perumnas Yasman Hadi. “Kami minta menteri BUMN mencabut surat keputusan (SK) menteri tentang pemecatan Yasman. Kami akan ajukan
23 Mei 2013
Rekam Media
LBH Jakarta Somasi Dahlan Iskan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melayangkan somasi kepada Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, agar mengangkat kembali Yasman Hadi. “Kami LBH Jakarta mensomasi Menteri BUMN dalam waktu tujuh hari, untuk mengangkat kembali Yasman Hadi. Bila tidak dilakukan, kami akan mengajukan gugatan PMH, dan melaporkan dugaan tindak pidana pasal 216 KUHP jo dan pasal
23 Mei 2013
Siaran Pers
2013 WORLD HUMAN RIGHTS CITIES FORUM
LBH Jakarta, yang diwakili oleh Febi Yonesta, pada 15 – 18 Mei 2013 menghadiri 2013 World Human Rights Cities Forum (WHRCF) yang diselenggarakan di Gwangju – Korea Selatan. Forum ini dihadiri oleh 552 peserta dari seluruh dunia. Mereka mewakili berbagai institusi yang beragam, mulai dari perwakilan: Kementerian, pemerintah daerah, ASEAN & AICHR, Universitas, Organisasi Masyarakat
22 Mei 2013
Karir
Menjadi Pekerja Bantuan Hukum di LBH Jakarta
Bergabung dengan LBH Jakarta menjadi Pekerja Bantuan Hukum/Pengacara Publik harus melalui Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), KALABAHU diadakan sekali dalam satu tahun [Sekitar bulan Februari-April setiap tahunnya] dengan peserta yang berjumlah 45-55 orang yang merupakan hasil dari seleksi tes tertulis dan administrasi calon peserta yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Setelah lulus tahap seleksi,
22 Mei 2013
Rekam Media
Ruh Pasal 33 Hilang, Sejumlah LSM Gugat UU Koperasi
Jakarta, Aktual.co — Sejumlah LSM mempersoalkan UU Koperasi yang dinilai menghilangkan roh kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Sejumlah LSM tersebut terdiri dari LBH Jakarta, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi, Koperasi Karya Insani, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil, Yayasan Bina Desa Sadajiwa, Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga,
16 Mei 2013
Rekam Media
Koalisi LSM gugat UU Koperasi ke MK
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Demokratisasi Ekonomi menggugat Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai UU ini telah melanggar demokratisasi ekonomi seperti tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. “UU Koperasi ini cacat secara episteme. Logika perkoperasian dilanggar sama sekali,” ujar Juru Bicara Koalisi, Suroto, di
16 Mei 2013
Rekam Media
UU Koperasi Digugat ke MK
JAKARTA, KOMPAS.com— Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Ornop untuk Demokratisasi Ekonomi mempersoalkan UU Koperasi yang dinilai mencerabut “roh” kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Sejumlah klausul di dalam UU tersebut dinilai tidak sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Rabu (15/5/2013) kemarin, Koalisi Ornop mendaftarkan uji materi UU
16 Mei 2013
Siaran Pers
Korporatisasi Koperasi Melalui UU Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Tanggal 30 November 2012 lalu, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pekoperasian. UU Koperasi yang baru tersebut telah mencerabut “roh” kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan, sebagaimana diatur dalam konstitusi dan juga bertentangan dengan tujuan negara dalam meneggakkan keadilan sosial, serta memajukan kesejahteraan umum. Kekuatan luar yang bertujuan untuk merusak demokrasi
15 Mei 2013
Siaran Pers
GUGATAN BURUH TUNTUT JOKOWI BATALKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH DIGELAR
Hari ini, Selasa, 14/5 Gugatan para buruh kepada Gubernur DKI Jakarta, mengenai penolakan penangguhan upah minimum kepada 8 (delapan) perusahaan, diantaranya PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT. Dayup Indo, PT. Greentex Indonesia Utama, PT. Hansae Indonesia Utama, PT. Inkosindo Sukses, PT. Tainan Enterprises Indonesia, serta PT. Winners International di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
15 Mei 2013