Siaran Pers & Berita Advokasi

Halaman 223 dari 227 · 2.715 artikel

Surat Terbuka

Request to reopen investigations into the murder of Fuad Muhammad Syafruddin

President Susilo Bambang Yudhoyono Republic of Indonesia Jl. Veteran No. 16 Jakarta Pusat Indonesia Fax: +62 21 2314 153 E-mail: presiden@ri.go.id With copy to: Coordinating Minister for Political, Justice and Security Affairs Mr Djoko Suyanto Fax: +62 21 345 0918 Minister of Law and Human Rights Mr Amir Syamsudin SH Fax: +62 21 525 3095

3 Mei 2013

Surat Terbuka

UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR

UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF THE RIGHT TO FREEDOM OF OPINION AND EXPRESSION, MR FRANK LA RUE UNITED NATIONS SPECIAL RAPPORTEUR ON EXTRAJUDICIAL, SUMMARY OR ARBITRARY EXECUTIONS, MR CHRISTOF HEYNS c/o Office of the High Commissioner for Human Rights Palais Wilson, United Nations Office at Geneva CH1211 Geneva 10 Switzerland

3 Mei 2013

Kertas Posisi

Kertas Posisi May Day 2013

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Menyambut “May Day” 1 Mei 2013, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memiliki catatan-catatan atas kondisi perburuhan di Indonesia, juga merekomendasikan beberapa hal, diantaranya : KEBEBASAN BERSERIKAT Kebebasan berserikat menjadi isu utama karena melalui serikat, buruh memperjuangkan kepentingan ekonomi, hukum maupun politiknya. Kebebasan berserikat sudah dijamin melalui instrumen internasional Konvensi ILO No. 87

30 April 2013

Rekam Media

Karut Marut Praktik Outsourcing di BUMN

Pakar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Andari Yuriko Sari, mengatakan banyak masalah ketenagakerjaan yang menyelimuti perusahaan BUMN, terutama soal outsourcing penyedia jasa pekerja. Misalnya, mengacu Permenakertrans tentang Outsourcinghanya ada lima jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing. Serta jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcingbukan kegiatan utama. Namun, Andari melihat tak sedikit perusahaan BUMN yang mempekerjakan outsourcingpada jenis

26 April 2013

Rekam Media

LBH: hapuskan sistem “outsourcing” di BUMN

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Restaria F. Hutabarat mengimbau Badan Usaha Milik Negara untuk menghapuskan sistem alih daya (outsourcing) guna “melawan” kebijakan yang dinilai merugikan kaum pekerja itu. “Para karyawan `outsourcing` cenderung mendapat gaji lebih kecil dibanding karyawan tetap. Mereka juga rentan terhadap pelanggaran ketenagakerjaan, seperti PHK tiba-tiba, nilai gaji

26 April 2013

Siaran Pers

Negara Hukum Abai Hukum : Hapus Ujian Nasional, Laksanakan Putusan MA

Kontroversial penyelenggaraan Ujian Nasional kembali terjadi. Kontroversi ini tidak terlepas dari fakta bahwa penyelenggaraan Ujian Nasional yang sampai hari ini masih saja diarahkan sebagai standar kelulusan siswa terkesan sangat dipaksakan sekalipun secara langsung maupun tidak langsung terus menerus menimbulkan banyak korban. Belum lagi praktek penyelenggaraan Ujian Nasional sangat tidak professional. Padahal anggaran Negara yang digelontorkan

26 April 2013

Siaran Pers

Siaran Pers GEBER BUMN

“GEBER BUMN, MENDESAK” SELESAIKAN, persoalan ketenagakerjaan di BUMN !!!  Beragam pelangaran ketanagakerjaan di BUMN mendesak untuk segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian. Pelanggaran yang terjadi sudah masif dan berdimensi pidana. Dan bahkan ironisnya, dominan persoalan ketenagakerjaan tsb terkait dengan hak hak dasar pekerja. Upah yang dibawah standar, sistem kerja outsourcing serta kontrak kerja yang berulang ulang

25 April 2013

Siaran Pers

Buruh Tuntut Jokowi Batalkan Penangguhan Pelaksanaan Upah

Buruh menggugat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Joko Widodo karena mengabulkan penangguhan upah minimum kepada 8 (delapan) perusahaan di DKI Jakarta. Kedelapan perusahaan tersebut diantaranya; PT Hansoll Indo, PT Star Camtex, PT. Dayup Indo, PT. Greentex Indonesia Utama, PT. Hansae Indonesia Utama, PT. Inkosindo Sukses, PT. Tainan Enterprises Indonesia, serta PT. Winners International. Para Buruh yang

22 April 2013

Rekam Media

DKI Jakarta Siapkan Anggaran Gusur Warga

“Karena eksekutif dan legislatif berpikir APBD untuk proyek tanpa berupaya menempuh alternatif lain.” Kelimpahan anggaran yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ternyata mengundang kekhawatiran. Total APBD DKI Jakarta 2012 mencapai Rp36,023 triliun atau naik Rp4,323 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp31,7 triliun. Namun dari sekian jumlah itu, hasil penelisikan LBH Jakarta, ada triliunan rupiah APBD

19 April 2013

Rekam Media

Remaja Gugat Polisi

Jakarta, KOMPAS – Keluarga SR (17) menggugat perdata Kepolisian Sektor Bojong Gede dan Kejaksaan Negeri Cibinong ke Pengadilan Negeri Cibinong, Rabu (29/2), atas kasus salah tangkap yang menimpa remaja yang disapa Koko itu. Gugatan dilakukan Lina, ibunda SR, bersama kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Marulitua Rajagukguk. Keluarga menuntut rehabilitasi nama baik dan

19 April 2013

Rekam Media

Teror Hilang Setelah Jokowi-Basuki Menang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Setelah melakukan deklarasi antipolitisasi guru pada Selasa (18/9/2012), salah satu guru yang tergabung di Forum Musyawarah Guru Jakarta mendapat pesan teror. Deklarasi yang dilakukan bersama sejumlah guru lainnya, yaitu menolak politisasi guru di Jakarta untuk memilih calon pasangan nomor urut satu dalam Pemilu Kepala Daerah Jakarta. “Teror mulai terjadi pada Selasa malam,

19 April 2013

Rekam Media

Didemo warga, Jokowi malah minta demonstran pulang

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menemui ratusan demonstran, warga Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Mereka protes terkait ganti rugi yang akan dibangun Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 di daerah setempat. Demo dilakukan di depan kantor Balai Kota. Pantauan merdeka.com, sebelum blusukan, Jokowi menemui dan menyalami demonstran yang sejak pukul 10.00

18 April 2013