Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 224 dari 227 · 2.715 artikel
Rekam Media
Warga Petukangan Demo, Jokowi: Sudah, Pada Pulang Ya
Liputan6.com, Jakarta : Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi akhirnya menemui warga Petukangan Selatan yang melakukan unjuk rasa di depan Balaikota DKI terkait masalah penyelesaian pembebasan lahan warga dalam proyek tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Kebon Jeruk-Ulujami. Pantauan Liputan6.com, Jokowi yang awalnya telah masuk ke dalam mobil
18 April 2013
Rekam Media
Tanah Diserobot Proyek Tol, Warga Petukangan Kepung Balai Kota
JAKARTA – Ratusan warga Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk mengadukan persoalan mereka kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). Warga meminta turun langsung bermusyawarah dengan mereka terkait pembebasan lahan proyek tol Jakarta-Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Kebon Jeruk-Ulujami. “Jokowi pernah bilang Tol JORR W2 akan selesai pada
18 April 2013
Rekam Media
Didemo Warga Petukangan, Jokowi Janji Bertemu Pekan Depan
VIVAnews – Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku akan mengadakan musyawarah dengan warga Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, yang berdemo di depan Balai Kota, Jakarta pagi tadi. Mereka mengeluhkan soal harga pembebasan lahan proyek Tol Jakarta Outer Ring Road West 2, Kebonjeruk – Ulujami yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah. Menurut Jokowi, dirinya akan
18 April 2013
Rekam Media
Janji Jokowi Pada Warga Petukangan Selatan
JAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berjanji akan meninjau lokasi pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) West 2 di Kelurahan Petukangan Utara dan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pekan depan. Janji itu dia lontarkan setelah ratusan warga Petukangan Selatan menggeruduk gedung Balaikota Jakarta. Mereka menuntut Joko Widodo segera menggelar audiensi
18 April 2013
Siaran Pers
UJIAN NASIONAL : CACAT HUKUM
LBH Jakarta menilai Ujian Nasional yang diadakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cacat hukum dan inkonstitusional. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 228/PDT.G/2006/PN.JKT.PST Tertanggal 21 Mei 2007, Yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung menyebutkan dengan tegas : Menyatakan Presiden, Wakil Presiden, Mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional pendidikan lalai dalam memenuhi
18 April 2013
Siaran Pers
Warga Petukangan Bertemu Jokowi
Rabu, 17 April 2013, 200 (dua ratus) lebih warga Petukangan Selatan mendatangi Gedung Balaikota untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Kedatangan warga ini dipicu oleh sikap acuh tak acuh dari pihak Balaikota untuk bermusyawarah dengan warga terkait pembebasan lahan di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, padahal Gubernur sudah kalah berperkara di Pengadilan seperti
18 April 2013
Siaran Pers
Gubernur Harus Laksanakan Putusan Pengadilan Terkait Pembebasan Lahan Jalan Tol JORR W2
LBH Jakarta meminta kesediaan dan komitmen Jokowi untuk turun tangan langsung bermusyawarah dengan warga Petukangan Selatan terkait pembebasan lahan Proyek Tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) Kebonjeruk – Ulujami. Musyawarah merupakan perintah pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) sehubungan dengan adanya gugatan warga petukangan selatan terhadap Surat Keputusan
16 April 2013
Opini
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Mengenali UU Nomor 22 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan
4 April 2013
Opini
Politik Hukum Perburuhan di Indonesia
Oleh Restaria F Hutabarat, SH 1. Pendahuluan Kebijakan perburuhan terbukti tidak pernah muncul tiba-tiba. Ia (baca: kebijakan) senantiasa dilatarbelakangi oleh kepentingan tertentu yang disusupkan dalam grand strategy kebijakan nasional (selective mirror thesis: hukum mencerminkan kepentingan pihak tertentu). Trauma tiga paket kebijakan perburuhan ( UU No 21 Tahun 2000, UU No 13 Tahun 2003 dan UU
3 April 2013
Siaran Pers
Mogok Buruh Sah dan Konstitusional
Hari ini, Rabu 03 Oktober 2012, buruh-buruh se-Indonesia akan melakukan mogok masal, dengan tuntutan hapus sistem outsourcing, hapus sistem kontrak, hapus politik upah murah, dan jamin kebebasan berserikat. Dari pengaduan dan kasus-kasus yang ditangani, LBH Jakarta mencatat bahwa perburuhan adalah permasalahan yang paling banyak diadukan di LBH Jakarta, dengan jumlah pencari keadilan yang berlipat, karena
3 Oktober 2012
Siaran Pers
Tolak Politik Uang untuk Pilkada Bersih
Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua tanggal 20 September nanti disinyalir akan marak politik uang. Bahkan dikhawatirkan lebih banyak daripada putaran pertama. Hal ini tentu saja ancaman bagi demokrasi dimana persaingan dalam Pilkada akan berlangung secara tidak sehat, manipulatif, tidak adil setara dan akhirnya uang menjelma sebagai penentu kemenangan. Lebih jauh, politik uang dalam Pilkada akan
17 September 2012
Siaran Pers
Pers Release : Warga Bertanya Program Pemenuhan Hak Atas Perumahan Calon Gubernur
Hari ini, Kamis 13 September 2012, kami 11 orang perwakilan komunitas Warga Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Warga Jakarta untuk Pilkada Bersih (AUPB) terdiri dari Komunitas warga Petukangan, Kebun Sayur Ciracas, Papanggo, Budidarma, Duren Sawit, Pondok Labu, Kalibaru Cilincing, Muara Baru, Kampung Melayu, Kebun Kacang dan Kebun Tebu mendatangi dua kantor tim pemenangan pemilu kedua
13 September 2012