Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 27 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
KENAIKAN HARGA BBM: BUKTI KETIDAKBERPIHAKAN PEMERINTAH
Pada minggu lalu (04/08), pemerintah melalui Presiden, dan tiga menterinya, yakni Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri ESDM mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (“BBM”). Dari kenaikan harga yang diumumkan meliputi harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650,00/liter menjadi Rp10.000,00 per liter, solar subsidi dari Rp5.150,00/liter menjadi Rp6.800,00/liter dan Pertamax dari Rp12.500,00
6 September 2022
Advokasi Kebijakan
Korban Bukan Objek Sosialisasi: Pembentukan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) Harus Melibatkan Korban Secara Aktif
KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan), AJAR (Asia Justice and Rights) dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Jakarta memberikan perhatian serius terhadap rencana pemerintah dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR). RUU ini memang telah menjadi suatu diskursus di lingkungan pemerintahan, misalnya sejak tahun 2020 pemerintah telah memasukan RUU KKR
6 September 2022
Advokasi Kasus
LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan untuk Memberikan Rekomendasi atas Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Perempuan di Pancoran Buntu II
Senin, 5 September 2022 telah berlangsung Audiensi Warga Pancoran Buntu II bersama dengan Komnas Perempuan dengan agenda penyampaian aduan secara langsung atas dugaan pelanggaran hak perempuan akibat intimidasi dan ancaman penggusuran paksa terhadap Warga Pancoran Buntu II. [dt_highlight color=”FFFFFF” text_color=”000000″ bg_color=”f1c40f”]Baca juga: “Pelanggaran Hak Perempuan di Marunda, LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan Memberikan Rekomendasi”[/dt_highlight] Selama
6 September 2022
Advokasi Kasus
Pelanggaran Hak Perempuan di Marunda, LBH Jakarta Mendesak Komnas Perempuan Memberikan Rekomendasi
Senin, 5 September 2022 telah berlangsung Audiensi bersama dengan Komnas Perempuan dengan agenda penyampaian aduan secara langsung atas dugaan pelanggaran hak perempuan terhadap Warga Rusunawa Marunda sebagai korban atas pelanggaran hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak atas kesehatan, sebagaimana aduan tersebut dilayangkan pada 15 Juni lalu. [dt_highlight color=”FFFFFF” text_color=”000000″ bg_color=”f1c40f”]Baca juga:
6 September 2022
Penyuluhan Hukum
LBH Jakarta Kembali Lakukan Bantuan Hukum Keliling: Penyuluhan Hukum di Panti Rehabilitasi Anak Sentra Handayani
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali melakukan program Bantuan Hukum keliling guna menyebarluaskan pengetahuan terkait berbagai permasalahan hukum kepada masyarakat. Kali ini LBH Jakarta menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum bekerja sama dengan Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta yang merupakan salah satu unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial, Sabtu 27 Agustus
2 September 2022
Advokasi Kasus
LBH Jakarta: Impunitas Semakin Tebal, Kepolisian Memang Bebal
Kasus Suap Dan Penggelapan Dalam Jabatan Perkara Narkotika Rabu, 31 Agustus 2022, sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) memutus sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap polisi pelaku dugaan suap dan penggelapan dalam jabatan perkara narkotika, yakni eks Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol. Edwin Hatorangan Hariandja. Tak hanya Edwin, Kasat Reserse Narkoba, AKP Nasrandi
1 September 2022
Advokasi Kasus
6 Anggota TNI Pelaku Extrajudicial Killing Harus Diadili Dalam Peradilan Umum
LBH Jakarta mengecam sekaligus mengutuk keras kasus pembunuhan dan mutilasi 4 orang warga Papua di Kabupaten Mimika oleh 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil merupakan kejahatan yang sangat kejam dan biadab. Diketahui bahwa sekarang 6 Anggota TNI dan 3 orang sipil tersebut sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Peristiwa tersebut merupakan bentuk Pelanggaran Hak
31 Agustus 2022
Pengorganisasian
LBH Jakarta, YLBHI, dan Aji Indonesia Bekerja Sama Fasilitasi Pelatihan Jurnalistik bagi Mahasiswa Patani di Indonesia
LBH Jakarta menyelengarakan Pelatihan Jurnalistik dan Kampanye Media bersama Mahasiswa Patani-Thailand Selatan yang sedang menempuh pendidikan di Indonesia. Pelatihan ini dilangsungkan pada Kamis, 18 Agustus hingga Minggu, 21 Agustus 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pengembangan perjuangan hak asasi manusia, demokrasi serta jurnalisme dan kampanye digital. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang
31 Agustus 2022
Siaran Pers
Membahayakan Demokrasi, Dewan Keamanan Nasional Kopkamtib Gaya Baru
Pada 8 Agustus 2022, Kepala Biro Persidangan, Sisfo, dan Pengawasan Internal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Brigjen TNI I Gusti Putu Wirejana mengaku sudah mengirim surat dan rancangan Perpres kepada Presiden Joko Widodo terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas/DKN). Kami memandang agenda pembentukan DKN merupakan agenda lama yang dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena
29 Agustus 2022
Publikasi
PENGUMUMAN PESERTA LULUS SELEKSI ADMINISTRASI KALABAHU 43
Halo, Kawan-kawan! Setelah melalui proses seleksi, berikut ini adalah daftar calon peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi dan berhak untuk mengikuti Seleksi Ujian Tulis KALABAHU 43 LBH Jakarta yang akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 3 September 2022: *Untuk informasi lebih lanjut perihal mekanisme Ujian Tulis, silakan cek secara berkala di email masing-masing pada
27 Agustus 2022
Siaran Pers
DATA PRIBADI WARGA BOCOR LAGI: “APA KABAR PAYUNG HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI?”
(22/08) Data pribadi 17 juta pelanggan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang diduga mengalami kebocoran. Kebocoran data pribadi diduga terjadi kepada para pelanggan PLN dan Indonesia Digital Home (IndiHome), data yang diduga bocor merupakan data lama yang dipasarkan di situs peretas atau hacker. Dalam deskripsinya, Penjual data pribadi menyebutkan data yang dijual termasuk informasi mengenai ID
26 Agustus 2022
Factsheet
KAMI TERUSIR: LAPORAN PENGGUSURAN PAKSA DI WILAYAH DKI JAKARTA 2015
Jakarta masih diwarnai oleh penggusuran paksa. Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama ternyata tidak lebih baik dari gubernur sebelumnya dalam melakukan penataan, bahkan dapat dikatakan lebih buruk karena secara nyata melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang tidak mempunyai wewenang sama sekali dalam melakukan penertiban ataupun penggusuran. Melihat penggusuran Januari-Agustus 2015 di DKI Jakarta, yang sebanyak 30 kasus
24 Agustus 2022