Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 28 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kebijakan
Tolak RKUHP: Partisipasi Formalistik, Tanpa Mendengar Masukan Publik
Siaran Pers Bersama Aliansi Nasional RKUHP Aliansi Nasional RKUHP menolak keras cara-cara pemerintah yang melakukan sosialisasi searah tanpa memperhatikan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation). Pada tanggal 23 Agustus 2022, pemerintah yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menggelar kick off terkait dengan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kami menilai agenda ini
23 Agustus 2022
Advokasi Kasus
Rekomendasi Surat Peringatan 1 Tidak Dijalankan dengan Baik, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) Berikan Surat Peringatan 2 kepada Anies Baswedan
Selasa, 23 Agustus 2022, Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyerahkan Surat Peringatan 2 (SP2) kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. SP2 ini diberikan sebagai dampak dari tidak maksimalnya pelaksanaan rekomendasi pada Surat Peringatan 1 (SP1) yang telah diberikan pada 22 April 2022 silam. KOPAJA mengangkat 9 Permasalahan krusial dan mendesak di DKI Jakarta yang harus
23 Agustus 2022
Buku Saku
Buku Saku Hak Anak Berhadapan dengan Hukum
Selengkapnya silahkan klik tautan berikut UNDUH
23 Agustus 2022
Advokasi Kasus
Permohonan Ganti Kerugian Warga Pulau Pari: PN Jakarta Utara Tidak Memberikan Keadilan Bagi Korban Yang Dikriminalisasi Oleh Aparat Penegak Hukum
Penolakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara 22 Agustus 2022, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa Praperadilan Permohonan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Perkara No.8/Pra.Pid/2022/PN.Jkt.Utr dan No.9/Pra.Pid/2022/PN.Jkt.Utr memutuskan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh 2 (dua) Warga Nelayan Pulau Pari dengan alasan perkara pidana a quo para Pemohon telah diputus di Pengadilan. Putusan ini merupakan preseden
23 Agustus 2022
Buku
Neraca Timpang Bagi Si Miskin
Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia Pengesahan UU Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011 merupakan peristiwa penting perkembangan bantuan hukum di Indonesia. Sejak saat itu, bantuan hukum didefinisikan secara hukum dan segala kerja-kerja bantuan hukum terinstitusionalisasi dalam sebuah standar dan mekanisme hukum. Penelitian ini dilakukan untuk menyediakan data
23 Agustus 2022
Buku
Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum
Selengkapnya silahkan klik tautan berikut UNDUH
23 Agustus 2022
Buku
Agama, Negara dan HAM
Selengkapnya silahkan klik tautan berikut UNDUH
23 Agustus 2022
Buku Saku
Buku Saku Hak Perempuan Seputar Perceraian
Selengkapnya silahkan klik tautan berikut UNDUH
23 Agustus 2022
Buku Saku
Hak Tersangka dalam KUHAP
Selengkapnya silahkan klik tautan berikut UNDUH
22 Agustus 2022
Buku
Mengungkap Kejahatan dengan Kejahatan
Selengkapnya silahkan klik tautan di bawah ini UNDUH
22 Agustus 2022
Buku Saku
BUKU SAKU UNTUK PEKERJA SEKTOR INFORMAL
APA SIH ARTI SEKTOR INFORMAL? Secara sederhana, informal berarti tidak formal- tidak resmi. Sebuah penelitian yang dilakukan Sukesi dkk menyebutkan 11 ciri sektor informal yaitu : usaha tidak terorganisasi tidak ada izin usaha kegiatan tidak teratur kebijakan dan bantuan dari pemerintah tidak ada pekerja dapat mudah keluar masuk teknologi sederhana modal dan usahanya kecil tidak
22 Agustus 2022
Advokasi Kasus
Menkopolhukam Sarankan Polisi Langgar Disiplin Dimaafkan, LBH Jakarta: Jangan Jadi Menteri Koordinator Impunitas
Pernyataan Mahfud MD Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengecam keras pernyataan Menkopolhukam, Mahfud MD yang pada 18 Agustus 2022 lalu menyatakan bahwa, “Polisi Langgar Disiplin di Kasus Brigadir J Dimaafkan Saja” (Tirto.id: https://tirto.id/gvhH). Pernyataan tersebut bukan saja keliru, menyesatkan, dan membohongi publik. Lebih dari itu, pernyataan Menkopolhukam tersebut tidak berpihak pada korban. Parahnya, hal tersebut
21 Agustus 2022