Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 29 dari 227 · 2.715 artikel
Pengorganisasian
Solidaritas Korban Unfair Trial Dukung Gugatan Kompensasi dan Rehabilitisasi Nelayan Pulau Pari
Puluhan individu dan kelompok yang merupakan korban rekayasa kasus dan praktik pelanggaran hak atas peradilan yang adil (unfair trial) yang didampingi LBH Jakarta, menghadiri solidaritas korban untuk mendukung gugatan ganti kerugian yang dilayangkan nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta. Atas kasus-kasusserupa yang mereka alami, korban-korban rekayasa kasus menyatakan dukungannya kepada Nelayan Pulau Pari. Paralegal Komunitas LBH Jakarta
18 Agustus 2022
Siaran Pers
Puslabfor, Dari Ujung Tombak Scientific Crime Investigation Menjadi Scientific Crime Fabrication
Pada 12 Agustus 2022, beredar pemberitaan bahwa Kapuslabfor Polri, Brigjen Pol. Agus Budiharta ditempatkan dalam tempat khusus (Patsus) Mako Brimob menyusul belasan rekan sejawatnya lantaran diduga terlibat rekayasa kasus pembunuhan Brigadir Josua. LBH Jakarta menilai bahwa dugaan keterlibatan tersebut menambah buruk citra Polri karena kerja-kerja pemolisian selama ini cukup bergantung pada fungsi Labfor dalam mengungkap
16 Agustus 2022
Peradilan yang Adil
TIGA KALI DITUNDA GANTI KERUGIAN WARGA PULAU PARI AKHIRNYA DIMULAI
Senin, 15 Agustus 2022, agenda pertama sidang Praperadilan Permohonan Ganti Kerugian yang diajukan oleh Mustaghifirin alias Bobby dan Bahrudin alias Edo sebagai korban kekeliruan penerapan hukum akhirnya dimulai juga. Persidangan dimulai tanpa dihadiri oleh pihak Termohon 2 (Dua) yakni Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Padahal sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan yang layak dan patut oleh pihak Pengadilan
16 Agustus 2022
Siaran Pers
LBH Jakarta: Bobrok, Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawasan Eksternal Independen untuk POLRI
Pada tanggal 9 Agustus 2022 Kapolri melalui Kabareskrim mengumumkan Penetapan tersangka terhadap Irjen Ferdy Sambo terkait Kasus Pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, Irjen Ferdy Sambo disangka sebagai aktor intelektual yang dibantu oleh KM dan Brigadir RR serta memerintahkan Bharada E melakukan Penembakan terhadap Brigadir J. Selain sebagai aktor Intelektual Pembunuhan berencana, Irjen Ferdy Sambo juga
14 Agustus 2022
Advokasi Kebijakan
Janji Palsu Anies Mencabut Pergub 207/2016
Janji Anies untuk mencabut peraturan hukum yang kerap dipakai sebagai dasar praktik penggusuran paksa di DKI Jakarta tampaknya hanya menjadi pesan palsu. Ini dapat dilihat dari keterangan yang disampaikan oleh Yayan Yuhana, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta pada Senin, 8 Agustus 2022 lalu yang menyatakan bahwa pencabutan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 207/2016 tentang
9 Agustus 2022
Advokasi Kebijakan
Stop Panjat: Anies Baswedan Harus Menyelesaikan Permasalahan DKI Jakarta Pada Sisa Masa Jabatan
“Diskusi Jakarta ke Depan”, Forum Pujian Anies Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 8 Agustus 2022 mengundang Mahasiswa di DKI Jakarta untuk hadir pada pertemuan yang mengusung tema “Diskusi Jakarta ke Depan”. Pada pertemuan tersebut, kami perwakilan Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) menyatakan sikapnya atas forum tersebut. Kami merasa forum tersebut tidak memberikan
9 Agustus 2022
Advokasi Kasus
Sidang Ganti Kerugian Warga Pulau Pari: Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Tidak Kunjung Datang
Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Absen Sidang Dua Kali Mustaghfirin alias Bobby dan Bahrudin alias Edo bersama tim kuasa hukum dari Koalisi Selamatkan Pulau Pari kembali datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjalani proses sidang permohonan ganti kerugian. Namun, alih-alih sidang dimulai, kedua warga Pulau Pari korban kriminalisasi tersebut harus kembali sabar menunggu dikarenakan sidang
9 Agustus 2022
Advokasi Kebijakan
RUU Sisdiknas: Omnibus Law 2.0 di Sektor Pendidikan
Pola Omnibus Law Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (“Kemendikbud Ristek”) berencana untuk memasukkan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (“RUU Sisdiknas”) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2022. RUU Sisdiknas menggabungkan tiga undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
8 Agustus 2022
Siaran Pers
Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom Ditutup, LBH Jakarta Siapkan Gugatan Kepada Menkominfo
Pada 5 Agustus 2022 lalu, LBH Jakarta telah resmi menutup Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom yang diperuntukan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 (“Permenkominfo 5/2020”). Total terdapat 213 pengaduan masuk masyarakat yang masuk selama 7 hari Pos Pengaduan dibuka
7 Agustus 2022
Publikasi
Pengumuman Pembukaan Kalabahu 43
Hai Sobat Keadilan! Seperti yang kalian tahu, beberapa tahun terakhir ini. Kita banyak sekali diperlihatkan atau dihadapkan pada situasi yang tidak begitu baik tentang keadilan hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi. Salah satu contohnya disahkanya beberapa Undang-undang yang serampangan disahkan tanpa mau mendengar masukan publik seperti UU KPK, UU minerba, Omnibus Law cipta kerja, UU
5 Agustus 2022
Advokasi Kebijakan
Ingkar Janji Lagi, Hingga Hari Ini Anies Belum Mencabut Pergub DKI 207/2016
Kamis, 4 Agustus 2022, Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (“KRMP”) mengirimkan surat permintaan audiensi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menuntaskan dan menagih janji Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak (“Pergub DKI 207/2016”). Sebelumnya, pada 10 Februari 2022 KRMP
4 Agustus 2022
Siaran Pers
LBH Jakarta Terima 182 Pengaduan Masyarakat Yang Dirugikan Kebijakan Permenkominfo No. 5 Tahun 2020
Sejak dibuka pada Sabtu, 30 Agustus 2022 lalu, Pos Pengaduan #SaveDigitalFreedom LBH Jakarta per hari ini telah menerima 182 pengaduan masyarakat. Pos pengaduan tersebut diperuntukan bagi masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran sewenang-wenang maupun represi kebebasan di ranah digital akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 (“Permenkominfo 5/2020”)
2 Agustus 2022