Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 44 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kebijakan
Gugatan Surpres Omnibus Law: Masyarakat Sipil Ajukan Kasasi
Upaya ini penting untuk menjamin adanya akses publik menguji proses penyusunan RUU yang sejak awal melanggar prosedur dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tanpa harus menunggu pengesahan UU untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi. Pada Jumat 9 April 2021, Para Penggugat Surat Presiden Omnibus Law melalui kuasa hukumnya Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengajukan upaya hukum kasasi
9 April 2021
Advokasi Kasus
Ibu Sumarsih (orang tua Wawan) dan Ibu Ho Kim Ngo (orang tua Yunhap) Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung
Siaran Pers: Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II Masih lekat dalam ingatan kita, bagaimana ungkapan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, pada 16 Januari 2020 yang menyatakan bahwa, “Peristiwa Semanggi I dan Semanggi II yang sudah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak
9 April 2021
Advokasi Kasus
Kasasi Janggal, Warga Pulau Pari Geruduk Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Rabu, 31 Maret 2021 Pukul 13.00 WIB, Warga Pulau Pari kembali ‘menggeruduk’ Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kejanggalan proses kasasi tiga orang warga Pulau Pari yaitu Mustaqhfirin alias Boby, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias Edo yang pernah disidangkan di Pengadilan tersebut tahun 2017 yang lalu. Pada tahun 2017,
9 April 2021
Advokasi Kasus
Sidang Perdana Praperadilan Kriminalisasi terhadap 2 Aktivis Aliansi Mahasiswa Papua
Senin, Tim Advokasi Papua mendampingi sidang pertama praperadilan atas penangkapan 2 (dua) orang aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), yakni Ruland Rudolof Karafir dan Finakat Molama als. Kelvin. Ruland dan Kelvin merupakan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam AMP yang fokus melakukan advokasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Mereka aktif bersuara melakukan penolakan terhadap perpanjangan
8 April 2021
Advokasi Kebijakan
Komnas HAM Siap Dorong Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian
Siaran Pers No. 186/RILIS-LBH/III/2021 Rabu (31/03) LBH Jakarta bersama Komnas HAM melaksanakan audiensi daring pada pukul 10.00 hingga 11.30 WIB. Audiensi ini disambut langsung oleh Choirul Anam selaku Komisioner Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM, beliau menyambut baik perwakilan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, LBH Jakarta, serta LBH Kantor lainnya. Audiensi ini ditujukan kepada Komnas HAM sejalan
31 Maret 2021
Advokasi Kasus
Para Tergugat Kasus Penggusuran Warga Pekayon dan Jakasetia Tidak Siap dalam Menghadiri Agenda Persidangan
Sidang gugatan warga Pekayon dan Jakasetia perihal ganti kerugian akibat praktek pungutan liar, kekerasan dan penggusuran paksa yang dialami warga pada Tahun 2016 kembali dilanjutkan pada Rabu, 24 Maret 2021 Pengadilan Negeri (PN) Bekasi. Agenda pada persidangan kali ini memasuki agenda pemeriksaan berkas-berkas tahap 2 dan mediasi pertama. Warga Pekayon dan Jakasetia melakukan gugatan kepada
29 Maret 2021
Publikasi
PENANGKAPAN DUA PEMBERI BANTUAN HUKUM WARGA PANCORAN: BAGIAN DARI KRIMINALISASI!
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk tindakan Polres Metro Jakarta Selatan yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam penangkapan sewenang-wenang, kriminalisasi, dan penghalang-halangan akses bantuan hukum terhadap 2 (dua) Pemberi Bantuan Hukum Warga Pancoran Buntu II yang terancam digusur paksa oleh PT. Pertamina Training & Consulting (PTC). Tindakan tersebut adalah bagian dari intimidasi dan
25 Maret 2021
Advokasi Kasus
Sidang Jumhur Hidayat: Ketua Umum Apindo Tidak Merasa Tersinggung atas Cuitan Jumhur
Sidang Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (22/03). Pada persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi fakta yakni Haryadi Sukamdani selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Seperti sidang-sidang sebelumnya, sosok Jumhur Hidayat hanya terlihat melalui layar yang ditampikan di persidangan. Jumhur tersambung secara virtual di dalam Rutan Bareskrim Polri. Pada
25 Maret 2021
Advokasi Kasus
Hari Kebenaran Internasional: Para Pelaku Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Butuh Pengadilan
Hari ini merupakan peringatan Hari Kebenaran Internasional atau, “International Day for the Right to the Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims”, momentum peringatan Hari Kebenaran Internasional ini diperingati dengan sangat buruk oleh pemerintah karena membuka peluang bagi mekanisme non-yudisial dalam penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dengan rencana membentuk
24 Maret 2021
Advokasi Kebijakan
Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Sedunia: Hentikan Rasisme dan Unfair Trial terhadap Orang Papua
Rasisme, terutama dalam bentuk penegakan hukum yang tidak adil masih terus terjadi kepada orang Papua. Di Papua, kepolisian bisa menangkapi 54 orang anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) dan sejumlah peserta lain hanya karena rapat membahas evaluasi pelaksanaan otonomoi khusus di Papua yang terjadi pada 15 November 2020 lalu. Mereka ditangkap bahkan karena menjalankan seuatu yang merupakan
23 Maret 2021
Advokasi Kebijakan
Hari Air 2021: Gerak Bersama Warga Menghentikan Privatisasi Air
Rilis Media Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) 22 Desember 1992 pada sidang umum PBB ke-47 di Rio De Janeirio, Brazil disepakati bahwa pada tanggal 22 Maret sebagai hari air sedunia. Peringatan hari air sedunia baru mulai diperingati pada tahun 1993 oleh Negara-Negara anggota PBB. Hari ini, tepat peringatan ke-28 hari air internasional juga
23 Maret 2021
Publikasi
Pembukaan Pos Pengaduan Masyarakat Terdampak Korupsi Pengadaan Bansos Sembako Covid 19 Jabodetabek
Untuk kesekian kalinya masyarakat mesti merasakan dampak korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Sebagaimana diketahui pada awal Desember lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil membongkar praktik korupsi pengadaan paket bantuan sosial (bansos) sembilan bahan pokok untuk warga terdampak pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Kementerian Sosial (Kemensos). Kala itu, Menteri Sosial, Juliari Batubara, terkena
21 Maret 2021