Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 45 dari 227 · 2.715 artikel
Publikasi
LBH JAKARTA KECAM KERAS PENGGUSURAN PAKSA OLEH PT. PERTAMINA DAN MENDESAK POLISI UNTUK MENGUSUT TINDAKAN KEKERASAN YANG MENIMPA WARGA PANCORAN
Jakarta, 18 Maret 2021, LBH Jakarta mengecam keras terjadinya penggusuran paksa, tindakan sewenang-wenang di luar perintah pengadilan yang dilakukan oleh PT. Pertamina terhadap warga dengan melibatkan kelompok preman dan organisasi masyarakat. Selain itu, LBH Jakarta juga mengkritik minimnya (atau bahkan tidak adanya) upaya Pemerintah cq. Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mencegah terjadinya penggusuran paksa secara
19 Maret 2021
Advokasi Kebijakan
LBH Jakarta Dorong Kantor Staf Presiden Bentuk Gugus Tugas Lintas Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pembentukan Sub Direktorat Pidana Khusus Ketenagakerjaan di Kepolisian
Siaran Pers Rabu (17/03) LBH Jakarta bersama Kantor Staf Presiden melaksanakan audiensi daring pada pukul 10.00 hingga 12.00 WIB. Audiensi ini disambut langsung oleh Jaleswari Pramodhawardani selaku Kepala Deputi V Kantor Staf Presiden, beliau menyambut perwakilan buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, LBH Jakarta, serta LBH Kantor lainnya. Audiensi ini ditujukan kepada Kantor Staf Presiden
18 Maret 2021
Advokasi Kasus
LBH Jakarta Dorong Ombudsman RI Dukung Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana Ketenagakerjaan di Kepolisian
Selasa (16/03) LBH Jakarta bersama Ombudsman RI melaksanakan audiensi daring pada pukul 14.00 hingga 16.00 WIB. Pertemuan ini dihadiri sebanyak 33 orang, yang terdiri dari perwakilan Ombudsman RI, buruh dari berbagai federasi dan konfederasi, serta LBH Kantor. Audiensi ini dilakukan guna membahas temuan dan rekomendasi dalam Kertas Kebijakan berjudul: “Urgensi Pembentukan Sub Direktorat Khusus Pidana
17 Maret 2021
Advokasi Kebijakan
Hari Konsumen Internasional: Korban Pinjaman Online Desak Negara Buat Regulasi yang Menjamin Perlindungan Hukum dan HAM
Siaran Pers LBH Jakarta Rilis Media : 172/RILIS-LBH/III/2021 Bertepatan dengan hari konsumen internasional, LBH Jakarta bersama Para Korban Pinjaman Online mengajukan Notifikasi kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Presiden Republik Indonesia, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah lebih dari 2 tahun upaya mendorong kebijakan yang memberikan perlindungan hukum
15 Maret 2021
Advokasi Kebijakan
Sidang CLS Udara: Presiden Batal Mengahadirkan Saksi Tanpa Alasan yang Jelas
Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (03/03). Agenda persidangan yang dijadwalkan pada pukul 08.30 WIB terpaksa terlambat hingga pukul 11.00 WIB akibat menunggu saksi yang dijanjikan Tergugat I (Presiden Republik Indonesia). Meski Para Pihak telah menunggu lama Tergugat I
8 Maret 2021
Publikasi
Negara Harus Segera Bertanggung jawab Memberikan Perlindungan Bagi Perempuan: Sahkan RUU PKS & PPRT, Cabut Omnimbus Law, Tangani Covid19
Siaran Pers International Women’s Day 2021 Setiap 2 jam sebanyak 3 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Di sektor ketenagakerjaan, tercatat buruh perempuan mengalami pelecehan seksual di tempat kerja. Begitu pula perempuan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang hak-haknya terus dikebiri oleh majikan sebagai pemberi kerja, mulai tidak diberi upah, waktu istirahat yang minim hingga kerap mengalami
8 Maret 2021
Advokasi Kasus
LBH Jakarta Memenangkan Sengketa Informasi Publik Penanggulangan Banjir DKI Jakarta
Sengketa informasi publik penanggulangan banjir di DKI Jakarta telah mencapai puncak prosesnya. Kamis, 04 Maret 2021, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta memutuskan memenangkan LBH Jakarta dalam sengketa ini dan memerintahkan agar informasi publik terkait mekanisme penanggulangan banjir Jakarta harus dibuka kepada publik. LBH Jakarta mengajukan sengketa informasi publik penanggulangan bencana banjir sejak 17
8 Maret 2021
Covid-19
Penyuluhan Hukum di RUTAN Kelas 1 Pondok Bambu: Hak atas Kesehatan di Era Pandemi Covid-19, Unfair Trail dan Keuntungan Menjadi Justice Collaborator
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali menyeleggarakan kegiatan penyuluhan hukum di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Pondok Bambu (23/02). Penyuluhan hukum kali ini diikuti oleh 10 Warga Binaan. Tema yang diusung yaitu mengenai hak-hak yang harus diperoleh warga binaan. Pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai ini dilakukan dengan menerapkan
3 Maret 2021
Advokasi Kasus
LBH Jakarta membuka Pos Pengaduan Korban Banjir Jabodetabek 2021
Banjir kembali terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek pada awal tahun 2021, setidaknya terdapat 69 titik wilayah yang terendam banjir di seluruh JABODETABEK pada tanggal 21 – 22 Februari 2021. Hal ini seperti de javu banjir yang setiap tahun-nya melanda wilayah Jabodetabek, bedanya, tahun ini terasa lebih berat karena dibarengi dengan penderitaan yang dialami oleh masyarakat
3 Maret 2021
Publikasi
Mahkamah Agung Putuskan Informasi Audit BPJS Tertutup Untuk Publik
ICW, LBH Jakarta, dan Lokataru Foundation akan Meminta Informasi Audit Kepada Kementerian Keuangan Pupus sudah harapan warga untuk dapat mengakses hasil audit BPKP terhadap Dana Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 603 K/TUN/KI/2020 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta Lokataru Foundation. Putusan
3 Maret 2021
Advokasi Kebijakan
6 Catatan untuk Para Hakim di Hari Kehakiman
Siaran Pers Bersama LBH Jakarta dan LBH Masyarakat Hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bertanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, berdasarkan Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana amanat yang tercantum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Selain itu, sebagai
1 Maret 2021
Advokasi Kasus
Sidang Jumhur Hidayat: Saksi yang Dihadirkan Jaksa Mengaku Belum Pernah Membaca Omnibus Law UU Cipta Kerja
Sidang dengan nomor perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL atas nama terdakwa Jumhur Hidayat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (25/02). Agenda persidangan kali ini memasuki pemeriksaan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, penuntut umum menghadirkan Febriyanto Dunggio dan Husin Shahab saksi pelapor untuk diperiksa di muka persidangan. Pada awal persidangan, Tim Penasihat Hukum yang tergabung dalam
1 Maret 2021