Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 46 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kebijakan
Libatkan Pihak Independen dalam Tim Kajian UU ITE
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Mencermati isi Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tim Kajian UU ITE yang disahkan 22 Februari 2021, Koalisi Masyarakat Sipil menilai pemilihan tim kajian UU ITE ini tidak akan membuahkan hasil seperti yang didambakan masyarakat. Penilaian ini didasarkan pada dua hal
25 Februari 2021
Advokasi Kasus
Tim Advokasi Gerakan Ibukota Menilai Saksi Fakta yang Dihadirkan oleh Pihak Pemerintah Tidak Kredibel
Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Povinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (24/02). Agenda persidangan kali ini adalah pemeriksaan 2 orang saksi fakta dari pihak tergugat (pemerintah) yakni Staf Analis Data Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara, Annisa Zahara dan Dede Romdanih. Agenda persidangan diawali dengan memeriksa
24 Februari 2021
Publikasi
Menkopolhukam Harus Cabut Pernyataan Restorative Justice Korban Pemerkosaan, Belajar Lagi Soal Gender, dan Dorong RUU PKS
LBH Jakarta mendesak Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud M.D. untuk mencabut pernyataannya restorative justice (keadilan restoratif) dapat dilakukan dalam kasus pemerkosaan dan belajar lagi soal gender. Meskipun secara umum upaya mengedepankan keadilan restoratif dalam penegakan hukum pidana harus terus kita upayakan, pernyataan tersebut tersebut adalah pernyataan yang keliru, menyesatkan (misleading), dan sangat tidak
24 Februari 2021
Publikasi
LBH Jakarta Desak Komisi Informasi DKI Jakarta untuk Memutus Membuka Seluruh Informasi Publik terkait Penanggulangan Banjir Jakarta sebagai Pintu Masuk Perbaikan Penanggulangan Banjir
Sejak banjir besar pada awal tahun 2020, LBH Jakarta aktif mendorong pemerintah untuk berupaya menentukan kebijakan yang mampu mencegah dan menanggulangi bencana banjir. Salah satunya, melalui sengketa informasi publik terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB). Sengketa informasi publik tersebut dilayangkan untuk menggali permasalahan
21 Februari 2021
Advokasi Kasus
Sidang Dugaan Kriminalisasi Jumhur Hidayat: Majelis Hakim Perintahkan Penuntut Umum, Saksi Fakta Dan Ahli Datang Ke Persidangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang dengan Nomor Perkara: 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. kasus kriminalisasi yang menimpa terdakwa Jumhur Hidayat, aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) (18/21). Sidang hari ini beragendakan pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun, sidang kali ini ditunda karena Tim Penasihat Hukum Jumhur Hidayat dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) meminta
19 Februari 2021
Advokasi Kasus
SAKSI YANG DIHADIRKAN OLEH PEMERINTAH MENGUNGKAPKAN FAKTA MINIMNYA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM REVISI PP 41 TAHUN 1999 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA
Jakarta, 17 Februari 2021 – Sidang Gugatan Warga Negara/Citizen Law Suit (CLS) perihal buruknya kualitas udara di Provinsi DKI Jakarta kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari ini dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dari pihak Tergugat. Para Tergugat menghadirkan Staf Analisis Data Bagian Hukum dan Kerja Sama Teknik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
17 Februari 2021
Advokasi Kasus
Putusan Sela Jumhur Hidayat: Majelis Hakim Tak Izinkan Sidang Offline, Tim Kuasa Hukum Walk Out dari Ruang Persidangan
Sidang kasus ujaran kebencian dan berita bohong Aktivis KAMI Moh. Jumhur Hidayat kembali dilanjutkan pada hari Kamis 11 Februari 2021, dengan agenda sidang pembacaan Putusan Sela oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara : 2/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL. Putusan Sela dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai oleh Agus Widodo dan hakim anggota Nazar Effriandi
17 Februari 2021
Advokasi Kebijakan
Presiden Joko Widodo Segera Cabut Pasal Karet UU ITE, Rakyat Mendesak dan Siap Mengawal
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil Senin, 15 Februari 2021, dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah akan membuka ruang untuk duduk bersama dengan DPR RI guna merevisi UU ITE. Koalisi mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam membuka wacana Revisi UU ITE tersebut,
16 Februari 2021
Advokasi Kebijakan
Komponen Cadangan pada Buruh dan Mahasiswa adalah Strategi Kooptasi Kekuasaan pada Gerakan Buruh dan Mahasiswa
Siaran Pers Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Menyikapi PP No. 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2019 tentang Komponen Cadangan Pada 12 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UUPSDN). Dengan dasar
12 Februari 2021
Advokasi Kebijakan
Banjir Era Pandemi Covid-19: Pemerintah harus Pastikan Perlindungan Hak-Hak Korban dan Benahi Kerusakan Lingkungan!
Pers Rilis Nomor 61/RILIS-LBH/II/2021 LBH Jakarta mengingatkan pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk serius memastikan upaya penanggulangan bencana banjir Jabodetabek berjalan dan mengevaluasi berbagai kebijakan pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Hal ini untuk memberikan jaminan pemenuhan hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 yang mengancam keselamatan
12 Februari 2021
Advokasi Kasus
Warga Pekayon dan Jakasetia Bekasi Gugat PJT II, Walikota Bekasi, Kepala Dinas Tata Ruang Bekasi, Kepala Satuan Satpol PP Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Selatan, dan DPRD Kota Bekasi
Warga korban penggusuran Pekayon dan Jakasetia yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi (10/02). Gugatan ini ditujukan kepada Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II), Walikota Bekasi, Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Bekasi (Satpol PP
11 Februari 2021
Publikasi
Hentikan Pembungkaman Kemerdekaan Pers & Pengabaian Keselamatan Jurnalis di Masa Pandemi
SIARAN PERS LBH Jakarta Nomor: 58/SK-ADV-FTR/II/2021 Jakarta, 9 Februari 2021 Peringatan Hari Pers (HPN) 2021 diawali dengan memburuknya kondisi Kemerdekaan Pers, Reporters Without Borders (RSF) 2020 merilis Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia berada di Peringkat 119 dibawah Malaysia peringkat 101, dan Timor Leste peringkat 78. Kemerdekaan Pers diatur, dijamin dan dilindungi dalam undang-undang dasar dan undang-undang
9 Februari 2021