Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 48 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kasus
Anak-anak yang Berhadapan dengan Hukum Diputus Bersalah, TAUD Sebut Putusan Hakim Tidak Mempertimbangkan Putusan MK
“Mengadili: Menyatakan anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penghasutan sebagaimana yang dalam dakwaan keempat Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana kepada anak 1, anak 2, anak 3, dan anak 4 tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan…” Hakim tunggal Pengadilan Negeri
7 Januari 2021
Perburuhan
Memperkuat Perlindungan Hak Hak Buruh Melalui Advokasi Penegakan Hukum Pidana Perburuhan
Setiap tahun pengaduan kasus terbanyak yang diterima LBH Jakarta adalah kasus terkait pelanggaran hak buruh. Tidak terkecuali pada tahun 2020 ini. Statistik tersebut menunjukkan bahwa terdapat problem struktural yang mengakibatkan berbagai kasus pelanggaran hak-hak buruh masif terjadi. Riset LBH Jakarta “Membaca Pengadilan Hubungan Industrial, 2014” menemukan fakta bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tersedia
1 Januari 2021
Publikasi
SELAMATKAN DEMOKRASI INDONESIA DARI PANDEMI OLIGARKI
Situasi demokrasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia terus memburuk di rezim pemerintahan Jokowi. Situasi buruk tersebut mengalami akselerasi di periode kedua kepemimpinannya. Hal ini tampak dari kebijakan pemerintah yang semakin menjauh dari prinsip konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia. Mandat Konstitusi acapkali diabaikan. Partisipasi masyarakat disisihkan dalam berbagai pengambilan kebijakan publik. Kritik
20 Desember 2020
Covid-19
Vaksin Covid-19 Harus Aman, Efektif, dan Gratis untuk Seluruh Rakyat Indonesia
LBH Jakarta mendesak pemerintah untuk memberikan vaksin SARS-CoV-2 (Covid-19) yang aman, efektif, dan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia. Proses pengadaan vaksin juga harus transparan dan bebas dari korupsi. Setelah tidak berdaya dalam hal 3T (testing, tracing, treatment) dan 3M (cuci tangan, jaga jarak, masker), kegagalan mengelola persoalan vaksin akan berakibat penanganan Covid-19 semakin tidak memiliki
15 Desember 2020
Karir
Pengumuman Hasil Rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta 2020 – 2021
Sebanyak 44 orang peserta mendaftarkan diri dalam proses rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum, LBH Jakarta 2020. Sejumlah 16 orang peserta lulus memenuhi syarat dan kualifikasi dalam tahap seleksi administrasi. Peserta yang lulus tahap seleksi administrasi juga mengikuti serangkaian panjang proses rekrutmen calon Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta 2020, yaitu: Ujian Tulis dengan 5 materi
15 Desember 2020
Publikasi
REFLEKSI HARI HAM INTERNASIONAL: INDONESIA TERUS MENGALAMI PENURUNAN KUALITAS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA
Tanggal 10 Desember menjadi Hari HAM Internasional sejak dideklarasikannya “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)” oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Perancis melalui General Assembly Resolution 217 A (III). Sejak saat itu, DUHAM menjadi standar minimum pengakuan derajat dan martabat kemanusiaan secara universal yang harus dihormati dan dilindungi
11 Desember 2020
Advokasi Kasus
Putusan Eksaminasi Publik atas Putusan Privatisasi Air Jakarta
KERANGKA KONSEPTUAL Persoalan utama dalam eksaminasi publik putusan ini pada pokoknya adalah pemenuhan hak atas air. Persoalan ini harus dilihat dari dua perspektif secara bersama-sama, yaitu dari perspektif konstitusi (hukum tata negara) dan dari perspektif hukum internasional, secara lebih spesifik hukum hak asasi manusia internasional. Dari perspektif konstitusi (hukum tata negara), air tunduk pada penguasaan
5 Desember 2020
Advokasi Kasus
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Abaikan Hak Diversi Anak Dalam Kasus ABH yang Menolak Omnibus Law
(Jakarta, 1 Desember 2020) Tim Advokasi Untuk Demokrasi (Taud) kecewa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang mengabaikan hak tiga orang anak yang berhadapan dengan hukum (abh) untuk mendapatkan diversi dalam proses hukum pra penuntutan. Diversi merupakan bentuk pengalihan proses pidana kepada anak yang bertujuan agar tidak terjadi penghukuman yang mengabaikan kepentingan terbaik anak. Ketiga anak
2 Desember 2020
Perkotaan Masyarakat Urban
Minim Partisipasi Publik, Aturan Pinjaman Online akan Mengulang Masalah yang Sama
Rilis Media 513/SK-RILIS/XI/2020 LBH Jakarta bersama korban pinjaman online mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuka seluas-luasnya ruang partisipasi publik dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini untuk mencegah terulangnya masalah yang sama berupa pelanggaran hukum dan hak asasi manusia terhadap masyarakat yang menggunakan
2 Desember 2020
Advokasi Kebijakan
Gugatan Surpres Omnibus Law: Kesimpulan Ahli Yang Diajukan Presiden Tidak Berlandaskan Argumentasi Yang Kokoh dan Sarat Konflik Kepentingan
Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 22 September 2020. Presiden selaku Tergugat yang diwakilkan Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 (tiga) guru besar hukum administrasi negara sebagai ahli. Dalam pemeriksaan ahli tersebut, ketiga ahli menjelaskan gugatan seharusnya dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi dan bukan
24 September 2020
Siaran Pers
Kalabahu 41: Lantangkan Suara Melalui Gerakan Bantuan Hukum Struktural
Siaran Pers Sempat tertunda karena pandemi Covid-19, Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 41 resmi dibuka pada 18 September 2020 secara daring dan disiarkan langsung melalui kanal youtube LBH Jakarta. Kalabahu 41 dibuka dengan diskusi publik yang berjudul “Lantangkan Suara”, dengan pembicara M. Busyro Muqoddas, Asfinawati, Cholil Mahmud, dan Dhyta Caturani. Setiap tahunnya, Kalabahu selalu mengambil
18 September 2020
Publikasi
PSBB Jilid II, Pemerintah RI dan Pemprov DKI Jakarta Masih Tidak Konsisten dalam Menangani Wabah Pandemi COVID-19
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengumumkan penerapan Kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar selama 14 hari di wilayah DKI Jakarta, terhitung sejak 14 September 2020 hingga 27 September 2020 melalui Pergub No. 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019
18 September 2020