Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 49 dari 227 · 2.715 artikel
Publikasi
Pengumuman Peserta Kalabahu 41 LBH Jakarta
Halo kawan-kawan semua, mengingat adanya pandemi covid-19 sejak awal tahun 2020, dengan sangat terpaksa kami menunda pelaksanaan Kalabahu 41. Walaupun begitu, hal tersebut tidak menyurutkan semangat untuk tetap ‘lantangkan suara’. Akhirnya, setelah melewati berbagai macam pertimbangan bersama, untuk pertama kalinya Kalabahu 41 akan segera diselenggarakan secara daring, tentunya dengan metode baru yang interaktif. Setelah melalui
17 September 2020
Publikasi
PASUKAN KHUSUS BERSENJATA, PENYIMPANGAN WEWENANG BADAN INTELIJEN NEGARA (BIN)
Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan Jagat media sosial diramaikan oleh video yang diunggah oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo. Video berdurasi 37 detik tersebut menampilkan tayangan berupa pasukan bersenjata lengkap dan berlaras panjang memperagakan aksi militer. Dalam unggahannya pada Kamis 09 September 2020, Ketua MPR tersebut memberikan keterangan bahwa
16 September 2020
Advokasi Kebijakan
Gugatan Surpres Omnibus Law: Komnas HAM Berikan Keterangan Nyatakan Penyusunan RUU Cipta Kerja Diskriminatif
Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 15 September 2020. Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi ahli. Salah satu ahli yang dihadirkan adalah Sandrayati Moniaga selaku Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Dalam persidangan tersebut, Sandrayati menjelaskan bahwa proses penyusunan RUU
16 September 2020
Karir
Seleksi Penerimaan PBH Staf Pelaksana Penggalangan Dana Publik LBH Jakarta
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan Bantuan Hukum Struktural kepada masyarakat dimiskinkan, buta hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya, LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribu pencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyak orang yang terlibat dalam pemberian layanan tersebut. LBH Jakarta sangat mempercayai pentingnya proses
14 September 2020
Advokasi Kasus
Gugatan Surpres Omnibus Law: Saksi Yang Diajukan Presiden Akui Naskah Akademik dan Draf RUU Cipta Kerja Dibuat Bersamaan
Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 8 September 2020. Presiden selaku Tergugat yang diwakili Jaksa Pengacara Negara menghadirkan 3 (tiga) saksi fakta dari Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Keterangan yang dihadirkan para
14 September 2020
Publikasi
OPEN LETTER TO ANIES BASWEDAN, GOVERNOR OF JAKARTA STOP WATER PRIVATIZATION: IMPLEMENT GOVERNMENT OBLIGATIONS TO FULFIL AND PROTECT THE RIGHT TO WATER FOR JAKARTA CITIZENS
Jakarta, 7 September 2020 On August 17, 2020, Indonesia celebrated the 75th anniversary of the Independence of the Republic of Indonesia. We believe Mr. Anies Baswedan, Governor of Jakarta is aware that one of the core objectives of the struggle for independence is to create social justice for all Indonesians. We have strong basis for
10 September 2020
Publikasi
SURAT TERBUKA UNTUK ANIES BASWEDAN HENTIKAN PRIVATISASI AIR : LAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA
Jakarta, 7 September 2020 Kepada Yth. Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan di Tempat SURAT TERBUKA UNTUK ANIES BASWEDAN HENTIKAN PRIVATISASI AIR : LAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK ATAS AIR BAGI WARGA JAKARTA Nomor : 413/SK-ADV-PMU/IX/2020 Dengan hormat, Pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin kita memperingati dan merayakan Hari Ulang Tahun
10 September 2020
Advokasi Kasus
Indonesia: 16 Tahun Berlalu, Berapa Lama Lagi yang Dibutuhkan untuk Menemukan Pembunuh Munir?
Memperingat 16 tahun pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia Munir bin Thalib Tepat 16 tahun yang lalu, Munir dibunuh. Namun sampai saat ini, tidak ada kemajuan dalam pemeriksaan independen atas kasus ini. Pelaku utama di balik pembunuhan ini, yang diyakini berasal dari kalangan berpengaruh, sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen
7 September 2020
Advokasi Kasus
Usut Secara Transparan, Akuntabel dan Tuntas Kasus Penyerangan dan Pembakaran Polsek Ciracas Jakarta Timur
LBH Jakarta mengecam keras penyerangan terhadap warga masyarakat dan pembakaran Polsek Ciracas serta fasilitas umum di Ciracas, Jakarta Timur. LBH Jakarta menuntut kasus ini diusut secara independen transparan dan akuntabel. Jangan sampai tindakan diluar hukum dibiarkan. Terlebih jika dugaannya melibatkan Anggota TNI. Tidak boleh ada keistimewaan, perlindungan, dan kekebalan hukum untuk kelompok tertentu di republik
31 Agustus 2020
Advokasi Kasus
(Masih) Menanti Ditemukan: Memperingati Hari Anti-Penghilangan Paksa Internasional 30 Agustus 2020
Penghilangan paksa dalam Konvensi Anti-Penghilangan Paksa PBB terdiri dari segala bentuk tindakan perampasan kebebasan secara paksa, baik berupa penangkapan, penahanan, penculikan, yang dilegitimasi lewat kekuasaan, dan kerap diikuti dengan penyangkalan-penyangkalan tentang pengetahuan negara atas adanya tindakan penghilangan tersebut, sehingga acap kali menempatkan korban dan keluarganya berada di luar perlindungan hukum. Penghilangan paksa marak terjadi pada
31 Agustus 2020
Publikasi
Pengumuman Pemenang Jasa Pembangunan Sistem e-Resources
Kepada Yth. Penyedia Jasa e-resources Di tempat Dengan hormat, Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi perusahaan Anda dalam memberikan penawaran pengadaan jasa Pembangunan Sistem e-resources bagi organisasi mitra ASF. Berdasarkan surat Penetapan Pemenang Nomor 01/PANSEL-LBH/2020 Pengadaan Jasa pembangunan sistem e-resources bagi organisasi mitra ASF, maka dengan ini kami beritahukan kepada peserta penyedia
26 Agustus 2020
Advokasi Kebijakan
Gugatan Surpres Omnibus Law: Penggugat Hadirkan Tambahan 3 Saksi Fakta
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Sidang perkara No: 97/G/2020/PTUN-JKT tentang gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 25 Agustus 2020. Perkara telah memasuki tahap pemeriksaan saksi dimana Para Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi fakta. Ketiga saksi fakta yang dihadirkan adalah Iswan selaku Wakil Presiden Konfederasi Serikat
25 Agustus 2020