Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 50 dari 227 · 2.715 artikel
Advokasi Kasus
Mahasiswa Adukan UNAS ke Ombudsman Terkait Pemberian Sanksi DO dan Skorsing
Mahasiswa Universitas Nasional (UNAS) yang tergabung dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD) mengadukan rektorat UNAS ke Ombudsman Jakarta Raya. Pengaduan dilakukan terkait adanya dugaan maladministrasi dalam penjatuhan sanksi akademik Drop Out dan skorsing terhadap 7 (tujuh) mahasiswa yang menuntut transparansi dan pengurangan uang kuliah di UNAS. Mahasiswa didampingi Tim Advokasi Untuk Demokrasi dalam pengaduan yang
19 Agustus 2020
Advokasi Kasus
Tolak Kriminalisasi: Segera Terbitkan Sp3 dan Bebaskan Peserta Aksi Tolak Omnibuslaw Ruu Cipta Kerja
Siaran Pers Tim Advokasi untuk Demokrasi Tim Advokasi untuk Aksi 14 Agustus mendesak Kepolisian Polda Metro Jaya menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP3) untuk menghentikan kriminalisasi terhadap peserta aksi yang menolak Omnibuslaw RUU Cipta Kerja pada 14 Agustus 2020 lalu. Jakarta, 16 Agustus 2020 – Tim Advokasi untuk Demokrasi mengecam tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Kepolisian
16 Agustus 2020
Advokasi Kebijakan
Siaran Pers Serikat Pekerja di Sektor Ketenagalistrikan Melawan Omnibus Law
Sambut Hari Kemerdekaan, Serikat Pekerja Sektor Ketenagalistrikan Bangkit melawan RUU Omnibus Law Menyambut Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, serikat pekerja/serikat buruh di sektor ketenagalistrikan me-launching sejumlah poster untuk menyuarakan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja. Adapun serikat pekerja/serikat buruh di sektor ketenagalistrikan tersebut adalah, Serikat Pekerja PLN
16 Agustus 2020
Advokasi Kasus
Nasib Ratusan Buruh Korban PHK Sepihak PT. Sulindafin: BPJS Kesehatan Dibekukan Berbulan-bulan
Siaran Pers Pada November 2019, ratusan buruh PT. Sulindafin, Tangerang mendapatkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak dengan dalih tutupnya perusahaan. Pada mulanya, PT. Sulindafin yang mengaku merugi mengumumkan akan melakukan penutupan produksi perusahaan dan menawarkan uang kompensasi yang tidak sesuai ketentuan UU Ketenagakerjaan. Perusahaan menutup ruang perundingan dan justru mempekerjakan kembali ex-karyawan tetap yang menerima
13 Agustus 2020
Advokasi Kebijakan
Sidang Kembali Ditunda, Para Penggugat Minta PTUN Segera Keluarkan Putusan Sela Memerintahkan Presiden Menunda Pelaksanaan Surpres Omnibus Law
Siaran Pers Sidang Lanjutan Gugatan Surat Presiden Omnibus Law Proses persidangan gugatan pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law-RUU Cipta Kerja kembali berlanjut pada Selasa, 11 Agustus 2020. Sidang yang diagendakan sebelumnya untuk melanjutkan pemeriksaan bukti surat ditunda sebab dua majelis hakim tidak dapat menghadiri persidangan karena mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) hakim. Para Penggugat sangat
11 Agustus 2020
Advokasi Kasus
JPU Tidak Mendatangkan Ahli, Sidang Vandalisme di Tangerang Ditunda Kembali
Pengadilan Negeri Tangerang kembali menggelar sidang pidana kasus vandalisme di Tangerang (5/8). Sebelumnya, Majelis Hakim menunda persidangan karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) gagal menghadirkan Ahli ke persidangan. Senada dengan minggu sebelumnya, Hakim kembali menunda persidangan dikarenakan hal yang sama. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Terdakwa meminta hakim untuk segera melanjutkan sidang dengan agenda saksi a
10 Agustus 2020
Siaran Pers
LBH Jakarta Desak Pemerintah Tidak Gunakan Pendekatan Represif Keamanan dalam Penanganan Wabah Pandemi COVID-19
LBH Jakarta mengkritik Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2020. Inpres ini berisi perintah kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Panglima TNI; para kepala
10 Agustus 2020
Advokasi Kebijakan
Sidang Lanjutan Gugatan Surat Presiden Omnibus Law; Penggugat Menghadirkan 90 Bukti dan Meluncurkan Kartu Pos Dukungan
Press Release Tim Advokasi untuk Demokrasi Sidang Gugatan Pembatalan Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law berlangsung kembali pada Selasa, 4 Agustus 2020 di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan agenda pembuktian. Dalam sidang yang dipimpin oleh Sutiyono (Ketua), Nelvy Christin dan Enrico Simanjutak (hakim anggota) selaku majelis hakim, para penggugat menghadirkan 90 (Sembilan puluh) alat bukti
4 Agustus 2020
Advokasi Kasus
UNAS HARUS BERHENTI MEREPRESI SUARA KRITIS MAHASISWA
Tim Advokasi Untuk Demokrasi mengecam keras tindakan Universitas Nasional (UNAS) yang hingga kini terus merepresi kritisisme mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah. Tidak hanya melanggar prinsip kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijunjung tinggi civitas akademika, tindakan UNAS juga melanggar hukum. Sejak 16 Mei 2020, mahasiswa UNAS telah menuntut adanya keringanan biaya kuliah di
23 Juli 2020
Publikasi
Pengumuman Pengadaan Jasa Aplikasi Pembangunan Aplikasi e-Resources
Kepada: Yth. Penyedia Jasa Pembangunan Aplikasi e-Resources Di tempat Dengan hormat, Kami Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan 6 organisasi lain di 3 propinsi saat ini berencana melakukan pembangunan aplikasi sistem e-Resources yang akan digunakan bersama secara online. Sistem ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan literasi bidang hukum masing-masing organisasi yang selama ini masih terbatas,
23 Juli 2020
Siaran Pers
Hentikan Diskriminasi dan Pelanggaran Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum!
Siaran Pers Hari Anak Nasional 2020 Selamat Hari Anak Nasional Indonesia. Setiap tanggal 23 Juli kita memperingati hari anak nasional, bertepatan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 41 tahun sejak disahkannya undang-undang yang berusaha memberikan jaminan perlindungan khusus bagi hak-hak anak sebagai kelompok rentan, bagaimana pemenuhan hak anak saat ini, khususnya
23 Juli 2020
Advokasi Kasus
Keluarga Korban Penyiksaan Minta Propam Tindak Polisi Polres Tangerang dan Polda Metro Jaya yang Melakukan Penyiksaan
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama dengan saksi-saksi mendatangi Unit 4 Paminal Propam Polda Metro Jaya, guna memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan anggota Polres Tangerang dan Polda Metro Jaya terhadap Muhammad Riski Riyanto (21) dan Rio Imanuel Adolof (23), korban pemidanaan yang
23 Juli 2020