Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 51 dari 227 · 2.715 artikel
Covid-19
Pemerintah Indonesia harus Menyudahi Ketidakseriusannya dalam Penanggulangan Wabah Pandemi COVID-19
Pernyataan Bersama Paguyuban Rakyat Indonesia Melawan Pandemi Covid-19 Jakarta, 19 Juli 2020 – Empat bulan setelah pemerintah resmi mengakui adanya kasus infeksi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), situasi pandemi di Indonesia belum membaik, bahkan semakin tidak terkendali. Hari ini, angka resmi kasus terkonfirmasi di Indonesia sudah melampaui jumlah kasus di China yang jumlah penduduknya lima kali
20 Juli 2020
Advokasi Kasus
LBH JAKARTA MENGECAM REPRESIFITAS UNAS TERHADAP MAHASISWA
LBH Jakarta mengecam Universitas Nasional (UNAS) yang kembali bertindak represif pada mahasiswanya yang menuntut keringanan biaya kuliah dalam Aliansi UNAS Gawat Darurat (UGD). Setelah sebelumnya pihak UNAS menjatuhkan sanksi drop out dan skorsing terhadap aliansi serta berupaya mempidanakan mahasiswa, kali ini mahasiswa dalam Aliansi UGD mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan personil keamanan kampus secara beramai-ramai.
15 Juli 2020
Advokasi Kasus
PRAPERADILAN RAVIO PATRA DITOLAK DENGAN PERTIMBANGAN YANG JANGGAL
Kuasa Hukum Ravio Patra yang tergabung dalam Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (KATROK) berpendapat bahwa ada kejanggalan dalam putusan yang disampaikan oleh Hakim Nazar Effriadi, S.H. dalam persidangan pada Selasa, 14 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusannya, Hakim menolak seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Ravio Patra karena
15 Juli 2020
Advokasi Kebijakan
Sidang Gugatan Surat Presiden Omnibus Law Kembali Terhambat
Sidang lanjutan Gugatan Surat Presiden Omnibus Law yang sedianya dilakukan Selasa, 14 Juli 2020, kembali mengalami hambatan. Setelah sebelumnya, jadwal persidangan pembacaan jawaban diundur 2 minggu karena permasalahan lambatnya Presiden selaku tergugat menyediakan surat kuasa kepada kuasa hukumnya, kali ini sidang mengalami penundaan karena permasalahan kegagalan sistem administrasi perkara di pengadilan secara elektronik (disingkat e-court)
15 Juli 2020
Advokasi Kasus
Jelang Putusan Penyerang Novel Baswedan Majelis Hakim Harus Objektif dan Independen dalam Menjatuhkan Putusan
Pada tanggal 16 Juli 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan membacakan putusan terkait penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan. Terkait hal tersebut, berikut tanggapan dari Tim Advokasi Novel Baswedan: 1. Kami mengecam keras proses persidangan yang ditengarai memiliki banyak kejanggalan. Bahkan proses persidangan ini dapat dikatakan sedang menuju ke arah peradilan sesat. Sejatinya
15 Juli 2020
Siaran Pers
Informasi Audit BPJS Kesehatan Harus Terbuka
Indonesia Corruption Watch (ICW), Lokataru Foundation, & LBH Jakarta mengajukan kasasi terkait putusan PTUN Jakarta ke Mahkamah Agung. Putusan PTUN Jakarta membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat yang menyatakan informasi hasil audit dana jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan sebagai informasi terbuka. Putusan PTUN Jakarta pada 16 Juni tersebut kami nilai bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi.
15 Juli 2020
Omnibus Law
GEBRAK Serukan Aksi Serentak Tolak Omnibus Law 16 Juli 2020
Siaran Pers Jakarta, 14 Juli 2020 – Gerakan Buruh bersama Rakyat (Gebrak) akan kembali menggelar aksi protes di sejumlah daerah pada Kamis (16/7) untuk mendesak penghentian pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Cilaka) yang cacat prosedur dan bermasalah dalam substansi. Di Jakarta, belasan ribu orang akan mengepung Gedung DPR RI bertepatan dengan Sidang Paripurna DPR,
15 Juli 2020
Perkotaan Masyarakat Urban
Empat Alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Harus Batalkan Izin Reklamasi Ancol
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diam-diam kembali melakukan reklamasi di teluk Jakarta. Pada 24 Februari 2020 lalu, Anies menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Ancol Timur dan Dunia Fantasi seluas total ± 155 Hektar (“Kepgub 237/2020”). Termasuk ke dalam proyek tersebut adalah perluasan wilayah Ancol seluas ±
14 Juli 2020
Siaran Pers
STOP KRIMINALISASI! BERIKAN KERINGANAN UKT DAN TRANSPARANSI KEUANGAN KAMPUS KARENA PANDEMIK COVID-19
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Menteri Pendidikan Nasional dan seluruh kampus di penjuru negeri untuk memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berkeadilan, serta melakukan transparansi keuangan kampus karena pandemik coronavirus disease (Covid-19). Khusus untuk pihak Universitas Nasional (Unas) agar menghentikan kriminalisasi terhadap para mahasiswa yang menuntut keringanan pembayaran uang kuliah. Hal ini dikarenakan
5 Juli 2020
Opini
Monopoli Tafsir dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila dan Ancaman Kebebasan Sipil
Oleh: Muhammad Rasyid Ridha S.* Di tengah-tengah carut-marutnya kondisi pengawasan kebijakan pengendalian wabah pandemi COVID-19, DPR-RI memutuskan untuk terus membahas beberapa RUU (Rancangan Undang-undang) kontroversial yang salah satunya adalah RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Beberapa tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga aktivis menilai jika perumusan RUU HIP ini berpotensi membangkitkan kembali otoritarianisme
1 Juli 2020
Advokasi Kasus
Kejaksaan Tangerang Tak Kunjung Memberikan Berkas Pekara Kasus Vandalisme Secara Lengkap
Sidang kasus vandalisme dengan para terdakwa Rio Imanuel Adolof, Muhammad Riski Riyanto, dan Riski Julianda kembali digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada Kamis, 25 Juni 2020. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tangerang membantah bahwa kesalahan penulisan alamat/tempat tinggal bukan karena ketidakcermatannya, melainkan dikarenakan pada saat penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) terdakwa
1 Juli 2020
Advokasi Kasus
PEMPROV DKI JAKARTA JANGAN TERBUAI, MASIH TERDAPAT ANCAMAN GUGATAN BALIK PENGEMBANG REKLAMASI
Baru-baru ini terdapat berita dari Mahkamah Agung yang menolak gugatan pengembang Pulau H untuk membatalkan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1409 tahun 2018 tertanggal 6 September 2018 tentang Pencabutan Beberapa Keputusan Gubernur tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi. Koalisi mengapresiasi putusan tersebut karena sudah sepatutnya Mahkamah Agung berpihak kepada perlindungan lingkungan dengan menolak gugatan dari
1 Juli 2020