Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 5 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
Kalabahu 46: Latih Pikir Kritis dan Ideologi untuk Demokrasi Substantif
Jakarta — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menggelar sesi tatap muka hari pertama Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU) ke-46 di LBH Jakarta, Senin (27/4/2026). Kegiatan bertema “Hidupkan Demokrasi, Tegakkan Supremasi Sipil” itu menghadirkan tiga pembicara untuk membahas berpikir kritis, ideologi hukum, serta negara hukum dan demokrasi. Pembicara pertama, pengacara publik LBH Jakarta Astatantica Belly Stanio,
7 Mei 2026
Siaran Pers
PUTUSAN PK MAHKAMAH AGUNG MELEMAHKAN PERLINDUNGAN KORBAN JERATAN PINJAMAN ONLINE YANG EKSPLOITATIF
Jakarta, 5 Mei 2026 – Pada 9 Maret 2026, Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dalam putusan 189 PK/PDT/2026 menolak gugatan provisi para penggugat untuk seluruhnya dalam perkara gugatan warga negara (citizen law suit) terkait pinjaman
6 Mei 2026
Publikasi
Ketika Pengadilan Memalingkan Wajah dari Kebenaran: Penyangkalan Perkosaan Massal Mei 1998 dan Krisis Hukum Administrasi Negara
*Artikel Opini oleh Daniel Winarta, Pengacara Publik LBH Jakarta Pendahuluan Perkara penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang dibawa ke PTUN Jakarta bukan sekadar sengketa administrasi biasa. Perkara ini memiliki substansi penting yang berkaitan dengan kebenaran sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan bagiamana hukum administrasi gagal menyediakan mekanisme kontrol
4 Mei 2026
Siaran Pers
PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG MASSA MAYDAY 2026, POLDA METRO JAYA HARUS SEGERA BEBASKAN SELURUH MASSA AKSI DAN JAMIN KEBEBASAN BERPENDAPAT!
Jumat, 1 Mei 2026 – Peringatan Hari Buruh Internasional yang diselenggarakan di depan gedung DPR MPR RI kembali berujung pada penangkapan sewenang-wenang terhadap ratusan massa aksi oleh Polda Metro Jaya. Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mengecam keras tindakan aparat kepolisian–dalam hal ini Polda Metro Jaya–dalam merespons aksi peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Adapun hal tersebut
2 Mei 2026
Siaran Pers
Hari Buruh Internasional 2026: Tolak Penundukan, Lawan Penindasan Struktural dan Jerat Kerja Eksploitatif terhadap Buruh!
Jakarta, 01 Mei 2026 – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) setiap 1 Mei tidak hanya menjadi simbol perjuangan historis kelas pekerja di seluruh dunia, tetapi juga menjadi momentum reflektif untuk menilai sejauh mana negara telah memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi dan menjamin hak-hak buruh. Di tengah perubahan lanskap ketenagakerjaan yang makin kompleks, termasuk munculnya
1 Mei 2026
Siaran Pers
KOSPI Soroti Kejanggalan Jadwal Sidang Uji Materiil MBG dalam UU APBN di Mahkamah Konstitusi
Jakarta, 28 April 2026, Sidang uji materiil program MBG dalam Undang-Undang APBN di Mahkamah Konstitusi kembali digelar pada 28 April 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan pihak terkait. Sidang sebelumnya telah dilaksanakan pada 14 April 2026, dan sidang lanjutan dijadwalkan pada 20 Mei 2026. Reza Sudrajat, pemohon sekaligus anggota P2G Kabupaten Karawang menyesalkan proses persidangan yang
30 April 2026
Siaran Pers
Koalisi Reform for Police Desak Presiden Prabowo untuk Serius Laksanakan Reformasi Polri
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Reform for Police (RFP) melaksanakan Konferensi Pers “RFP Pertanyakan Komitmen Presiden untuk Reformasi Kepolisian” di Resonansi, Jakarta Selatan (04/27). Konferensi Pers ini menjadi bentuk penagihan pertanggungjawaban pada Presiden Prabowo terkait janji reformasi institusi kepolisian. Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menyampaikan sejumlah permasalahan yang
30 April 2026
Opini
PALANG PINTU SUPREMASI SIPIL SEBAGAI PRASYARAT NEGARA HUKUM DEMOKRATIS
Herlambang P. Wiratraman Ketua Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial (LSJ) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Paparan ringkas Studium Generale, KALABAHU LBH Jakarta ke-46 dengan tema “Hidupkan Demokrasi, Tegakkan Supremasi Sipil”, Jakarta, 24 April 2026 Tidak susah membaca arah politik Indonesia hari ini. Kian hari kian menebalkan posisinya yang anti demokrasi, anti supremasi sipil,
28 April 2026
Siaran Pers
LBH Jakarta Resmi Membuka Kalabahu 46 Melalui Studium Generale: “Hidupkan Demokrasi, Tegakkan Supremasi Sipil!”
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta resmi membuka rangkaian acara Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 46 melalui penyelenggaraan Studium Generale yang diselenggarakan di Gedung LBH Jakarta, Jumat, 24 April 2026. Kuliah umum ini menandai dimulainya pelaksanaan Kalabahu 46 yang akan berlangsung hingga Mei mendatang. Berangkat dari tema besar Kalabahu 46 “Hidupkan Demokrasi, Tegakkan Supremasi Sipil”, Studium
28 April 2026
Siaran Pers
Terus Gelap Tak Kunjung Terang: Putusan PTUN Jakarta Melanggengkan Impunitas dan Mengingkari Hak Korban Perkosaan Massal Mei 1998
Pada 21 April 2026, bertepatan dengan Hari Kartini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah melakukan pembacaan putusan secara elektronik terhadap Perkara No. 335/G/TF/2025/PTUN.JKT yang diajukan oleh Marzuki Darusman, dkk melawan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, terkait penyangkalan perkosaan massal Mei 1998 dalam Siaran Pers Kementerian Kebudayaan. Majelis Hakim terdiri dari Ketua Majelis Hastin Kurnia Dewi dan
22 April 2026
Siaran Pers
Koalisi Serahkan Kesimpulan Gugatan Penyangkalan Perkosaan Massal Mei 1998: Meniti Harapan, Menegakkan Keadilan
Di balik istilah “fakta”, terdapat manusia sebagai makhluk bernyawa. Di balik angka, terdapat tubuh yang terluka. Di balik laporan, terdapat suara yang gemetar. Para korban tidak hadir sebagai “data”. Mereka hadir sebagai manusia yang hidupnya terbelah sebelum dan sesudah Peristiwa Mei 1998. Pada Kamis, 2 April 2026, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas bersama dengan Para
8 April 2026
Siaran Pers
ANCAMAN PENGGUSURAN PAKSA OLEH PUSZIAD TNI TERHADAP WARGA RW 10 LENTENG AGUNG
6 April 2026 — Sekira Pukul 07.30 WIB, sebagian Warga RW 10 Lenteng Agung mengalami ancaman penggusuran paksa oleh Pusziad TNI (Pusat Zeni Angkatan Darat). Pembongkaran ditujukan kepada rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuni. Terdapat harta benda yang masih tersisa di dalamnya. Melihat kejadian tersebut, seketika Warga lainnya yang masih tinggal di lokasi tersebut melakukan
6 April 2026