Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 6 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
Pergantian Kepala BAIS Bukan Solusi: Negara Harus Bongkar Rantai Komando di Balik Serangan Air Keras Terhadap Andrie Yunus dan Seret Pelaku ke Peradilan Umum!
Siaran Pers Tim Advokasi Untuk Demokrasi Respons atas Konferensi Pers Kapuspen TNI pada 25 Maret 2026 Jakarta, 25 Maret 2026 – Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mencermati pemaparan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI dalam konferensi pers pada malam, Rabu, 25 Maret 2026. Berdasarkan hal tersebut, kami menilai bahwa seluruh pembahasan dalam konferensi pers tersebut
26 Maret 2026
KALABAHU
Pembukaan Pendaftaran Kalabahu 46
Kenyataan yang tak bisa kita pungkiri adalah bahwa hari ini kita hidup dalam situasi yang kian membatasi ruang hidup rakyat. Demokrasi yang seharusnya menjadi ruang aman untuk menyampaikan pendapat, justru makin direnggut oleh kekuasaan yang anti-kritik. Hukum kerap dijadikan alat untuk membungkam, bukan melindungi. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi berulang kali, dan sayangnya, seringkali dibiarkan
26 Maret 2026
Siaran Pers
Segera Bentuk TGPF dan Adili Para Pelaku di Peradilan Umum!
Menanggapi Konferensi Pers Danpuspom TNI, Polda Metro Jaya, dan Komisi III DPR RI pada 18 Maret 2026 Segera Bentuk TGPF dan Adili Para Pelaku di Peradilan Umum! Jakarta, 18 Maret 2026 – Kami mengamati pemberitaan dan konferensi pers yang dilakukan oleh Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
18 Maret 2026
Siaran Pers
LBH Jakarta Hadiri Sidang Lanjutan Pemeriksaan Persiapan Gugatan Warga Rancapinang di PTUN Serang
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yang tergabung dalam Koalisi Rancapinang Untuk Keadilan kembali menghadiri persidangan dengan agenda sidang pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana dalam register perkara 10/G/2026/PTUN.SRG, Senin, 16 Maret 2026. Persidangan ini merupakan terhadap Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang pada tahun 2012. Dalam persidangan itu,
16 Maret 2026
Siaran Pers
Serangan Air Keras Pembela HAM Andrie Yunus adalah Percobaan Pembunuhan Berencana: Penegak Hukum Harus Segera Usut Tuntas!
Jakarta, 16 Maret 2026 – Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus mengalami penyerangan berupa penyiraman air keras ketika sedang mengendarai sepeda motor pada Kamis, 12 Maret 2026. Atas kejadian tersebut, Andrie kini dirawat di rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis terhadap luka akibat air keras. Andrie sendiri merupakan advokat dan pembela HAM yang selama ini aktif melakukan
16 Maret 2026
Opini
Kami Tidak Takut!
oleh Daniel Winarta, Pengacara Publik LBH Jakarta “Kita harus lebih takut pada rasa takut itu sendiri, karena rasa takut menghilangkan akal sehat dan kecerdasan kita.” Ungkapan Munir itu terpampang di halaman depan kantor Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Kalimat itu terkesan biasa, namun memiliki kekuatan bila dihadapkan dengan apa yang
16 Maret 2026
Siaran Pers
PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL USUT TUNTAS PELAKU PERCOBAAN PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYIRAMAN AIR KERAS KEPADA ANDRIE YUNUS
Jakarta, 13 Maret 2026 Koalisi Masyarakat Sipil mengutuk dan mengecam keras serangan penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, pada Jumat dini hari, 13 Maret 2026 di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Serangan keji dan pengecut tersebut menyebabkan Andrie Yunus mengalami luka bakar serius pada
13 Maret 2026
Siaran Pers
LBH Jakarta Hadiri Sidang Pemeriksaan Gugatan RUKN di PTUN Jakarta
JAKARTA, LBH JAKARTA – Selasa, 10 Maret 2026, LBH Jakarta sebagai bagian dari Tim Advokasi Bersihkan Indonesia menghadiri persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan Tata Usaha Negara ini merupakan gugatan dari dua prinsipal, yaitu WALHI dan Trend Asia terhadap Surat Keputusan Menteri ESDM mengenai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang masih menggunakan
11 Maret 2026
Siaran Pers
Menanti Keberanian Mahkamah Konstitusi, Momen Kritis di Antara Bencana Ekologis dengan Ancaman Eksploitasi Sumber Daya Alam
Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2025 WALHI bersama Tim Advokasi untuk Keadilan Ekologis mengajukan Permohonan Pengujian UU Cipta Kerja kluster UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor register perkara: Perkara Nomor 100/PUU-XXIII/2025. Permohonan ini diajukan karena UU Cipta Kerja melemahkan sistem perlindungan lingkungan hidup melalui penyederhanaan izin, pembatasan partisipasi publik dalam
11 Maret 2026
Siaran Pers
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Gagal Lindungi Lingkungan Pulau Kecil dan Pesisir, Ruang Hidup Warga Pulau Pari Kian Terancam!
Rabu, 4 Maret 2026 – Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 26/B/LH/2026/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 195/G/LH/2025/PTUN.JKT menunjukkan kegagalan pengadilan dalam memberikan kepastian hukum atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dan hak warga Pulau Pari sebagai masyarakat pesisir. Dalam putusannya, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan warga Pulau Pari
11 Maret 2026
Siaran Pers
Putusan Bebas Untuk The Fearless Four, Harus Berlanjut Menjadi Rantai Kebebasan Untuk Tahanan Politik Lainnya!
Jumat, 6 Maret 2026, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan bebas kepada Delpedro Marhaen, Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar pada perkara nomor 742/Pid-Sus/2025/PN.JktPst. Setelah selama kurang lebih setengah tahun menjalani proses hukum, seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai tuduhan penyebaran berita bohong, penghasutan yang menyebabkan kerusuhan hingga memperalat anak, dinyatakan tidak terbukti, sehingga
10 Maret 2026
Siaran Pers
Pembajakan Anggaran Pendidikan untuk Makan Bergizi Gratis: Inkonstitusional dan Menghancurkan Pendidikan Indonesia
Jakarta, 9 Maret 2026 – Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) bersama para guru dan organisasi masyarakat sipil mengajukan Judicial Review UU APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan terkait penyelundupan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimasukkan ke dalam komponen anggaran pendidikan dan dinilai menggerus pendanaan penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk berdampak pada kesejahteraan
9 Maret 2026