Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 7 dari 227 · 2.715 artikel
Opini
Menanti Putusan The Jakarta 4: Pidana, Kuasa, dan Luka Nurani Bersama
oleh Daniel Winarta, Pengacara Publik LBH Jakarta Persidangan “The Jakarta 4”, yaitu Delpedro, Muzaffar, Syahdan, dan Khariq akan segera mencapai puncaknya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjadwalkan sidang pembacaan putusan pada Jumat, 6 Maret 2026. Setelah persidangan berjalan kurang lebih empat bulan sejak Desember 2025, memeriksa lebih dari 30 orang saksi dan ahli, majelis
5 Maret 2026
Siaran Pers
Kekerasan oleh Anggota TNI Terjadi Lagi: Seret Pelaku ke Peradilan Umum, Tolak Impunitas Peradilan Militer, dan Putus Mata Rantai Kekerasan TNI terhadap Warga Sipil!
Jakarta, 3 Maret 2026 – LBH Jakarta mengecam keras tindakan anggota TNI yang terekam menganiaya driver taksi online di Jalan Raya Puspitek, Cisauk, Tangerang Selatan. Dalam pemberitaan dan video yang beredar, pelaku: Peltu A, menonjok, memborgol, dan menodongkan pistol ke kepala korban. Kasus kini ditangani Polisi Militer; korban dan pelapor telah diperiksa Polres Tangerang Selatan,
4 Maret 2026
Siaran Pers
Satu Tahun Pramono-Rano Di Atas Pijakan yang Rapuh: Krisis Lingkungan, Penggusuran, Privatisasi Air, dan Lemahnya Jaminan Akses Bantuan Hukum Masih Membayangi Warga Jakarta
Jakarta, 20 Februari 2026 – 20 Februari 2026 menjadi tepat satu tahun kepemimpinan Pramono Anung dan Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Satu tahun yang telah dijalani Pramono-Rano masih memiliki catatan, terkhusus dengan apa yang dialami oleh warga Jakarta secara meluas. LBH Jakarta menilai bahwa isu-isu di bawah ini belum diselesaikan
21 Februari 2026
Siaran Pers
Risiko Lanjutan Pencemaran Sungai Cisadane Perlu Diwaspadai! Penegakan Hukum & Pemulihan Lingkungan Menyeluruh Wajib DIlakukan Pemerintah
Jakarta, 20 Februari 2026 – Kebakaran yang terjadi di gudang pestisida milik PT Biotek Saranatama, Serpong, Tangerang Selatan pada Senin (9/2) mengakibatkan dampak berkepanjangan pada lingkungan sekitarnya. Sungai Cisadane dan Sungai Jaletreng tercemar oleh limbah kimia yang terbakar dan material pemadam api. Pencemaran tersebut dapat dilihat dengan adanya busa putih, bau menyengat dari air sungai,
21 Februari 2026
Siaran Pers
Penandatanganan MOU Pro Bono Clearinghouse 2026-2027
Jakarta, 30 Januari 2026 — LBH Jakarta menyelenggarakan kegiatan “Penandatanganan MOU Pro Bono Clearinghouse 2026-2027” bersama 13 pemberi bantuan hukum yang terdiri dari Advokat Individu dan Kantor Hukum (Advokat PCH). Pro Bono Clearinghouse merupakan upaya LBH Jakarta bersama advokat lain untuk menjawab kebutuhan akses keadilan bagi masyarakat yang saat ini masih timpang. Sepanjang tahun 2025,
2 Februari 2026
Siaran Pers
Kekerasan Aparat Terhadap Pedagang Kue Oleh Bhabinkamtibmas dan Babinsa adalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia!
Rilis Pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Nomor: 059/RILIS-PERS/LBHJ/I/2026 Jakarta, 29 Januari 2026 — LBH Jakarta menyayangkan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh anggota Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Kelurahan Kampung Rawa yaitu Aiptu Ikhwan Mulyadi dan anggota Bintara Pembina Desa Kelurahan Utan Panjang (Babinsa) yaitu Serda Hari Purnomo terhadap Sudrajat, pedagang es kue
29 Januari 2026
Siaran Pers
Sidang Lanjutan Gugatan RUKN: Saksi Menyatakan Operasional PLTU Bermasalah
Jakarta, 28 Januari 2026: Sidang lanjutan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) terkait SK Menteri ESDM tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2026-2060 yang berlangsung Selasa, 27 Januari 2026 di PTUN Jakarta mengagendakan pemeriksaan saksi dari Penggugat. Para Penggugat, WALHI dan Trend Asia menghadirkan tiga saksi yang merupakan warga terdampak akibat operasional PLTU, khususnya
28 Januari 2026
Siaran Pers
Eksepsi Dikabulkan, Khariq Anhar Dibebaskan Dari Tahanan
Jum’at, 23 Januari 2026- Khariq Anhar menjalani sidang dengan agenda putusan sela. Sebelumnya, pada tanggal 7 Januari 2026, Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) telah menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum. Keberatan tersebut mencakup isi dakwaan yang kabur, hak untuk bebas berekspresi, serta status Khariq yang aktif sebagai aktivis
24 Januari 2026
Siaran Pers
Mens Rea Pandji Bukan Tindak Pidana: Pemerintah Harus Serius Lindungi Kebebasan Berekspresi Warga!
Jakarta, 9 Januari 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyayangkan laporan polisi yang dilayangkan terhadap komika Pandji Pragiwaksono, terkait materi dalam pertunjukan stand up comedy-nya yang berjudul Mens Rea, yang telah ramai disaksikan publik. Laporan polisi ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai prosedur administratif dalam suatu perkara biasa. Ia adalah pintu masuk potensial untuk
9 Januari 2026
Karir
Pembukaan Rekrutmen Pengabdi Bantuan Hukum Fungsi Penggalangan Dana Digital LBH Jakarta 2026
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sejak tahun 1971 secara konsisten dan berkelanjutan memberikan BantuanHukum Struktural kepada masyarakat yang dimiskinkan, awam hukum, dan tertindas. Setiap tahunnya LBH Jakarta menerima lebih dari seribu pengaduan dengan puluhan ribupencari keadilan. Oleh karenanya kami membutuhkan banyakorang yang terlibat dalam pemberian layanan bantuan hukumtersebut. SIAPA YANG KAMI CARI? Kami sedang
9 Januari 2026
Siaran Pers
Gugatan Warga Padarincang Tidak Dapat Diterima, Tim Advokasi Soroti Gagapnya PTUN Serang Tangani Sengketa Izin Lingkungan
Jakarta-Serang, 8 Januari 2026 — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Harapan Rakyat yang tergabung di dalam Tim Advokasi Padarincang Melawan sangat merasa kecewa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang yang menolak seluruh gugatan warga Padarincang terhadap Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
9 Januari 2026
Siaran Pers
DEKLARASI INDONESIA DARURAT HUKUM
KUHAP BARU: WAJAH INKOMPETENSI DAN OTORITARIAN NEGARA Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru), Indonesia akan memasuki babak baru penegakan hukum pidana pada Januari 2026. Namun, wajah hukum pidana yang dibentuk melalui KUHP Baru dan
1 Januari 2026