Berita
Siaran Pers & Berita Advokasi
Halaman 53 dari 227 · 2.715 artikel
Siaran Pers
BELAJAR DARI KASUS KEMATIAN GEORGE FLOYD DI AS, POLRI HARUS HENTIKAN DAN USUT TUNTAS PENYIKSAAN
Peristiwa Penyiksaan oleh anggota kepolisian Minneapolis, negara bagian Minnesota, Amerika Serikat yang menyebabkan kematian George Floyd harus menjadi pembelajaran bagi seluruh institusi kepolisian di seluruh dunia, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (“POLRI”) . Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (“LBH Jakarta”) pada 2019 mencatat berbagai dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh anggota POLRI sebagai berikut : Penyiksaan pada
1 Juni 2020
Covid-19
LBH Jakarta Menolak Kebijakan New Normal dengan Pengerahan Tni Polri dalam Menghadapi Pandemi Covid-19
LBH Jakarta mempersoalkan kebijakan pemerintah terkait skema New Normal dengan pengerahan TNI-POLRI untuk mengamankan kebijakan tersebut. Kebijakan presiden yang memutuskan untuk menerapkan skema New Normal dalam merespon masalah Covid-19 berpotensi berujung pada langkah represif militeristik. Mengingat, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keamanan bukan pendekatan penanganan masalah kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pengerahan ratusan
29 Mei 2020
Advokasi Kasus
Sidang Pertama Gugatan Keluarga Korban Semanggi I dan II terhadap Pernyataan Jaksa Agung
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menggelar sidang pertama gugatan terhadap Jaksa Agung atas peristiwa Semanggi I dan II (20/05). Agenda kali pertama ini ialah pemeriksaan persiapan. Hadir dalam persidangan dari pihak penggugat diwakili oleh kuasa hukum Koalisi Masyarakat untuk Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat, Muhamad Isnur, S.H dan Shaleh Al Ghifari, S.H. Sementara pihak tergugat
21 Mei 2020
Advokasi Kebijakan
LBH Jakarta Mendesak Pemerintah Untuk Mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Kredit
Siaran Pers LBH Jakarta Mendesak Pemerintah untuk Mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Kredit terhadap Seluruh Layanan Jasa Keuangan Covid-19 telah memperburuk kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena banyaknya pekerja formal yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa upah (unpaid leave). Bukan hanya pekerja di sektor formal, pekerja di sektor informal seperti
21 Mei 2020
Advokasi Kebijakan
Sidang Perdana Gugatan Omnibus Law Cipta Kerja: Pengamanan Yang Berlebihan dan Pelanggaran Prinsip Keterbukaan Informasi Surat Presiden
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar Sidang perdana gugatan Supres Omnibus Law pada Selasa, 19 Mei 2020. Agenda sidang perdana ini adalah pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap para pihak terkait administrasi dan teknis gugatan. Meskipun di tengah krisis pandemic Covid-19, sidang tetap dilaksanakan secara offline dengan bertatap muka langsung antara Majelis
21 Mei 2020
Advokasi Kebijakan
Polisi Kerahkan Ratusan Aparat untuk Sidang Surpres Omnibus Law yang Sepi
Sidang Pemeriksaan Awal Gugatan Surat Presiden terkait Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Senin (19/05). Sidang diwarnai dengan pengamanan aparat kepolisian yang berlebihan. Polisi mengerahkan ratusan aparat dan brimob, lengkap dengan barracuda untuk menjaga gedung pengadilan selama persidangan berlangsung. Padahal,
20 Mei 2020
Advokasi Kebijakan
Sidang Pemeriksaan Persiapan Gugatan Surpres atas Pembahasan Omnibus Law
Sidang gugatan Surat Presiden terkait Pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) digelar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Senin (18?05). Sidang dengan agenda Pemeriksaan Persiapan ini dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, yaitu M. Charlie Albajili, S.H; Tioria Pretty, S.H; dan Muh Jamil S.H. Sementara pihak tergugat dalam
20 Mei 2020
Buku Saku
Buku Saku: Advokasi Pidana Perburuhan
Ada beberapa hambatan yang membuat mekanisme pidana tidak ditempuh: Pertama, Buruh dan Serikat Buruh belum mamahami mekanisme hukum pidana perburuhan untuk perlindungan hak buruh; kedua, Kalaupun mekanisme hukum pidana ditempuh seringkali ditolak. Meski pidana perburuhan merupakan delik khusus belum ada unit khusus di Kepolisian yang menangani kasus ini, aparat kepolisian belum memahami dengan baik konteks
15 Mei 2020
Siaran Pers
Presiden Meninggalkan Rakyat dan Melakukan Pembangkangan Hukum Dengan Kembali Menaikan Iuran BPJS
Presiden Joko Widodo kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (“Perpres 64/2020”). Dengan diterbitkannya Perpres 64/2020 yang ditandatangani pada 5 Mei 2020 tersebut, Presiden menaikan iuran bagi peserta mandiri yang akan berlaku pada Juli 2020. Kenaikan iuran
14 Mei 2020
Siaran Pers
Proses Persidangan Pengadilan Harus Tetap Terbuka Untuk Umum Meskipun Dilaksanakan Secara Online Akibat Wabah Pandemi Virus COVID-19
Pasca merebaknya wabah pandemi virus COVID-19, pelaksanaan layanan administratif pemerintahan mulai beralih ke medium platform online, yang salah satunya lewat video conference. Tak terkecuali dalam layanan pengadilan, agenda-agenda persidangan pemeriksaan perkara pun turut dilakukan secara online lewat video conference. Pengaturan layanan pengadilan secara online dan kebijakan work from home bagi pegawai pengadilan ini dituangkan dalam
13 Mei 2020
Advokasi Kasus
Menguggat Jaksa Agung RI
Siaran Pers Bersama Koalisi untuk Keadilan Semanggi I dan II Menguggat Jaksa Agung RI Kasus Semanggi I dan Semanggi II adalah Pelanggaran HAM Berat Keluarga korban Semanggi I dan II, Maria Katarina Sumarsih (Ibu alm. Bernardinus Realino Norma Irmawan) dan Ho Kim Ngo (Ibu alm. Yap Yun Hap) yang diwakili oleh Koalisi Untuk Keadilan Semanggi
12 Mei 2020
Advokasi Kasus
Kasus ABK Dilarung di Laut, Pemerintah Harus Lakukan 4 Langkah Ini
Pers Rilis : 201 / SK – RILIS / V / 2020 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengutuk kejadian pelarungan jenazah 3 (tiga) Anak Buah Kapal (ABK) asal Long Xin 629. Kami juga menyayangkan respon pemerintah melalui Menteri Luar Negeri yang menyatakan bahwa hal tersebut telah sesuai prosedur. Pemerintah seharusnya paham bahwa kejadian pelarungan tersebut
11 Mei 2020